Hindari Unsur Nonhalal, Bio Farma Lakukan Pengembangan Vaksin MR

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seoarang anak mengikuti imunisasi Measles Rubella (MR) di Manado, Sulawesi Utara, Kamis, 2 Agustus 2018. ANTARA/Adwit B Pramono

    Seoarang anak mengikuti imunisasi Measles Rubella (MR) di Manado, Sulawesi Utara, Kamis, 2 Agustus 2018. ANTARA/Adwit B Pramono

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Bio Farma Rahman Roestan menyampaikan komitmen perusahaannya yang akan memberikan perhatian pada produksi vaksin halal sesuai dengan Undang-undang Jaminan Produk Halal (JPH). Hal ini ia sampaikan berkaitan dengan kontroversi kehalalan vaksin MR.

    "Kami di Biofarma concern terhadap penerapan Undang-Undang JPH. Kami sendiri sudah menyiapkan dokumen-dokumen produk yang dapat didaftarkan," kata Rahman di Jakarta pada Jumat, 3 Agustus 2018.

    Baca: Pemerintah Tetap Imunisasi Masyarakat yang Tak Menolak Vaksin MR

    Ia mengatakan Bio Farma secara bertahap mendaftarkan sertifikasi halal untuk produk vaksin yang diproduksi sendiri. Proses sertifikasi halal dilakukan bertahap karena masih ada beberapa komponen vaksin yang diimpor dan membutuhkan dokumen bahan baku dari negara lain tersebut. "Sudah ada yang masuk didaftarkan. Sekali lagi ini bertahap, tidak mudah dan tidak bisa cepat karena sangat kompleks," kata Rahman.

    Saat ini, kata Rahman, Bio Farma sedang melakukan riset pengembangan untuk memproduksi vaksin MR yang ditargetkan selesai bertahap pada 2020 dan 2024. Riset yang dimaksud untuk menghindari unsur nonhalal yang berasal dari material hewan. "Kami concern terhadap isu halal dengan menggunakan bahan-bahan yang nonanimal origin," ujarnya.

    Baca: Kesepakatan MUI, Menteri Kesehatan, dan Bio Farma Soal Vaksin MR

    Kehalalan vaksinasi measles rubella atau vaksin MR diperdebatkan saat pemerintah mulai melakukan kegiatan imunisasi secara serentak sejak 1 Agustus 2018. Banyak masyarakat yang menolak diimunisasi karena menganggap vaksin MR mengandung material hewan yang tak halal.

    Kementerian Kesehatan, Majelis Ulama Indonesia dan Bio Farma telah bertemu untuk membicarakan soal kehalalan vaksin MR. Lembaga-lembaga ini sepakat untuk mempercepat proses sertifikasi kehalalan dan panduan keagamaan dalam imunisasi.

    Baca: Tolak Vaksin MR? Waspadai Dampak Penyakit Campak dan Rubella

    Rahman menjelaskan isu kehalalan di negara-negara anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI) lainnya tidak seperti di Indonesia . "Kehalalan produk di negara-negara OKI itu diterapkan diwajibkan baru kepada makanan dan minuman belum kepada vaksin dan obat," kata dia.

    Dari 57 negara anggota OKI, kata Rahman, hanya tujuh negara yang memiliki pabrik vaksin. Dari ketujuh negara tersebut, hanya Indonesia yang produk vaksin dasarnya diakui oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). "Itulah kenapa negara-negara OKI memberikan kepercayaan kepada Indonesia sebagai Center of Excellence untuk vaksin dan biotek. Karena memang di negara-negara OKI baru Indonesia yang vaksin imunisasi dasarnya sudah diakui WHO, bahkan kita sudah diminta ke Saudi Arabia untuk transfer teknologi," ujarnya.

    Baca: Program Vaksin MR Menyasar 31,9 Juta Orang di 28 Provinsi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kombatan ISIS asal Indonesia yang Terdeteksi di Suriah dan Irak

    Pada 2017, BNPT memperkirakan seribu lebih WNI tergabung dengan ISIS. Kini, kombatan asal Indonesia itu terdeteksi terserak di Irak dan Suriah.