Minggu, 21 Oktober 2018

Kementerian Kesehatan Percepat Proses Sertifikasi Halal Vaksin MR

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seoarang anak mengikuti imunisasi Measles Rubella (MR) di Manado, Sulawesi Utara, Kamis, 2 Agustus 2018. ANTARA/Adwit B Pramono

    Seoarang anak mengikuti imunisasi Measles Rubella (MR) di Manado, Sulawesi Utara, Kamis, 2 Agustus 2018. ANTARA/Adwit B Pramono

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan berupaya mempercepat proses sertifikasi halal vaksin campak dan rubela atau vaksin MR. Hal ini dilakukan untuk menanggapi isu penolakan imunisasi campak dan rubela karena masyarakat ragu atas kehalalan produk vaksin itu.

    "Kementerian Kesehatan akan segera menyurati Serum Institute of India, produsen vaksin MR, untuk dapat memberikan data yang dibutuhkan mempercepat proses sertifikasi halal," kata Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek dalam keterangan tertulis, Sabtu, 4 Agustus 2018.

    Baca:
    Kementerian Kesehatan Kesulitan Melakukan Vaksin MR di Luar Jawa
    Bio Farma: Vaksin MR Telah Digunakan di Negara-negara Muslim

    Nila mengatakan sertifikasi halal vaksin MR menjadi perhatian serius Kementerian Kesehatan. Kementerian, kata dia, akan bekerja sama dengan MUI dan PT Bio Farma selaku importir vaksin untuk mempercepat proses sertifikasi halal ini. "Sertifikasi kehalalan vaksin MR ini kewenangan MUI. PT Bio Farma agar segera melengkapi dokumen kepada LPPOM MUI," katanya.

    Kementerian akan tetap menjalankan kampanye imunisasi vaksin MR di luar Jawa. Kementerian Kesehatan juga akan terus menjalankan pemberian vaksin MR pada program imunisasi rutin di Pulau Jawa sambil mempercepat sertifikasi halal itu.

    Baca: Kesepakatan MUI, Menteri Kesehatan, dan Bio Farma Soal Vaksin MR

    "Kami tetap menjalankan kampanye imunisasi MR. Dari sisi kesehatan, kami berkewajiban melindungi anak-anak dan masyarakat dari bahaya penyakit campak dan rubela."

    MUI Kepulauan Riau mengimbau warga tidak ikut imunisasi campak. Hal ini tertuang dalam surat yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau tertanggal 30 Juli 2018. MUI meminta Kementerian Kesehatan menunda pemberian imunisasi vaksin MR sampai terbit sertifikat halal dari MUI Pusat. Mereka meminta MUI Pusat segera bertemu dengan Kementerian Kesehatan untuk membahas masalah ini.

    Simak: Asrorun Niam: MUI Riau Bukan Menolak Imunisasi Vaksin MR, Tapi ...

    Pertemuan MUI dan Kementerian Kesehatan juga telah dilaksanakan pada Jumat kemarin. Dalam pertemuan itu, semua pihak menyepakati beberapa hal, termasuk percepatan sertifikasi halal vaksin MR.

    SYAFIUL HADI | AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hak Asasi Binatang Diperingati untuk Melindungi Hewan

    Hak Asasi Binatang, yang diperingati setiap 15 Oktober, diperingati demi melindungi hewan yang sering dieksploitasi secara berlebihan, bahkan disiksa.