TEMPO.CO, Jakarta-Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin tidak setuju terhadap sikap kelompok ulama yang menyatakan dukungannya terhadap calon presiden tertentu. Menurutnya tindakan itu dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat.
"Kalau terjadi sekelompok ulama mendukung A, lalu sekelompok ulama lain mendukung B, ini nestapa bagi ukhuwah islamiyah," kata Din di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu, 4 Agustus 2018.
Baca: Alumni Presidium 212 Tolak Capres-Cawapres Versi GNPF
Dukungan ulama terhadap capres kian marak menjelang pilpres 2019. Kelompok ulama yang mengatasnamakan diri Solidaritas Ulama Muda Jokowi (SAMAWI) mendeklarasikan dukungan terhadap Joko Widodo di Sentul, Bogor, pada 10 Juli 2018. Di sisi lain, Ijtima Ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) mengusulkan nama Prabowo sebagai capres.
Menurut Din, politik yang hanya mengedepankan identitas keagamaan hanya akan menimbulkan konflik, bahkan di antara umat beragama yang memiliki keyakinan sama. "Ketika elite agama masuk ke politik, kekuasaan dengan perbedaan aspirasi kepentingan jelas pecah, apalagi melibatkan umat di lapis bawah. Umat ditarik ke kepentingan A, ke kepentingan B, ya pasti tegang," kata dia.
Simak: Ijtima Ulama GNPF Rekomendasikan Abdul Somad Cawapres Prabowo
Oleh karena itu Din mengimbau para ulama untuk saling menahan diri, namun bukan berarti tidak terjun ke dunia politik. "Dalam pandangan Islam, agama dan politik itu tak terpisahkan."
Ketika ulama masuk dunia politik, Din berpesan agar berfokus untuk menyumbangkan etika dan moral agama ke politik. "Saya ini penganut integrasi agama dan politik, tapi lebih pada penonjolan etika dan moral agama," kata Din Syamsuddin.
