TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Alumni Presidium 212, Aminuddin, mengkritik hasil Ijtima Ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) yang merekomendasikan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019. "Seharusnya Ijtima Ulama GNPF tidak menekan partai politik untuk menjalankan rekomendasi," kata Aminuddin, Jumat, 3 Agustus 2018. "Sebab hasilnya hanya rekomendasi."
Baca: Salim Segaf Sebut Gerindra Pertimbangkan Calon di Luar Rekomendasi Ijtima Ulama GNPF
Menurut Aminuddin, rekomendasi GNPF belum bisa disebut mewakili kalangan ulama. Sebab, kata dia, ulama dari kalangan Nadlatul Ulama (NU) atau Muhammadiah bahkan organisasi Islam lain juga memiliki nama capres dan cawapres sendri-sendiri.
Sebelumnya, GNPF menggelar Ijtima Ulama pada 29 Juli lalu. Dalam pertemuan tersebut, GNPF merekomendasikan dua pasang nama capres dan cawapres untuk Pilpres 2019. Mereka adalah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al-Jufri. Kemudian, Prabowo Subianto dengan Ustad Abdul Somad.
Ustad Abdul Somad secara secara tidak langsung menyatakan tidak ingin menjadi cawapres. Alih-alih, Abdul Somad mengunggah poster bergambar Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al-Jufri dengan tulisan "Duet Maut Tentara-Ulama". Somad pun menyebut Prabowo-Salim Segaf adalah pasangan tawazun (seimbang) antara ketegasan tentara dan kelembutan ulama, Jawa non-Jawa, serta kombinasi nasionalis-religius.
Simak juga: Ali Mochtar Ngabalin Sesalkan Ijtima Ulama Bahas Politik Praktis
Sementara itu, Salim Segaf mengatakan PKS akan mengikuti hasil Ijtima Ulama GNPF ini. "Awalnya kan PKS mengajukan sembilan nama. Tapi kemudian muncul dua rekomendasi ulama, tentu kami terima," kata Salim Segaf. "Rekomendasi ulama ini pasti melalui kajian, jadi kami harus apresiasi."
