Minggu, 22 September 2019

Soal Politik Identitas, JK: Tak Separah yang Dikatakan

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla, membuka rapat kerja Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) di Bandar Lampung, 28 Juli 2018. Foto: Biro Pers Setwapres

    Wakil Presiden Jusuf Kalla, membuka rapat kerja Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) di Bandar Lampung, 28 Juli 2018. Foto: Biro Pers Setwapres

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla  atau JK mengatakan politik identitas selalu ada di negara-negara demokrasi. Bedanya di Indonesia, sikap tersebut tidak separah yang dibicarakan masyarakat.

    Baca juga: Azyumardi Azra: Politik Identitas Tak Efektif di Pilpres 2019

    JK mencontohkan peristiwa di pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada 2017. Pesta demokrasi itu dianggap membuat perpecahan di masyarakat. Anggapan itu, kata JK, tak benar.

    "Banyak orang salah kaprah, seakan-akan Pilkada Jakarta itu menyebabkan perpecahan, ada suatu politik identitas yang besar. Memang itu terjadi, tetapi tidak separah apa yang dikatakan," kata dia di Hotel Aryaduta Jakarta, Kamis, 2 Agustus 2018.

    JK merujuk kepada hasil Pilkada DKI Jakarta. Berdasarkan data, pasangan Ahok-Djarot lebih banyak dipilih masyarakat Islam. Pemilih non Islam di Jakarta tercatat sebanyak 21 persen sementara pasangan tersebut memperoleh suara hingga 43 persen.

    "Jadi lebih banyak pemilih Islam yang memilih Ahok dibandingkan pemilih non Islam. Berarti, sebenarnya, tidak ada, tidak terbelah ini, politik identitas," ujar JK.

    Baca juga: Alfan Alfian: Politik Identitas Bisa Mengancam Demokrasi

    JK mengatakan kondisi politik identitas lain lagi dengan di Amerika. Di sana, butuh sekitar 175 tahun untuk presiden beragama Katolik. Selain itu, perlu 240 tahun untuk orang kulit hitam bisa jadi presiden.

    Melihat kondisi tersebut, JK mewajarkan jika presiden di Indonesia selalu berasal dari Jawa. "Presiden kita umumnya dari Jawa, ya itu karena 60 persen penduduk Indonesia itu di Jawa. Maka akan terjadi (orang memilih) orang yang dia kenal," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.