Moeldoko: Politik Identitas untuk Pilkada 2018 dan Pilpres 2019

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko dalam dialog bersama seniman di Warung Apresiasi, Bulungan, Jakarta Selatan, 14 Mei 2018. TEMPO/Chitra Paramaesti.

    Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko dalam dialog bersama seniman di Warung Apresiasi, Bulungan, Jakarta Selatan, 14 Mei 2018. TEMPO/Chitra Paramaesti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan tidak menutup kemungkinan politik identitas akan kembali muncul di sekitar pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2018 dan Pemilihan Presiden atau pilpres 2019. “Modus-modus seperti itu masih akan digunakan, pasti,” kata Moeldoko seperti dikutip majalah Tempo edisi 5 Maret 2018.

    Namun, ia optimistis karena melihat masyarakat semakin melek politik sehingga menyadari bahwa . “Mereka tidak mau diperalat politik,” ujar Moeldoko.

    Baca: Moeldoko: Presiden Jokowi Segera Teken ...

    Bukan hanya Moeldoko yang berkeyakinan politik identitas akan dimanfaatkan untuk Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Lembaga Indo Survey dan Strategy (ISS) juga memperkirakan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta komunisme, akan semakin kencang digunakan menjelang pemilihan umum, baik pemilihan kepala daerah, legislatif, maupun presiden. Kedua isu politik identitas itu dimanfaatkan untuk memenangi pertarungan pemilu.

    "Pemilih Indonesia cenderung menentukan pilihannya berdasarkan kesamaan, baik agama, suku, maupun rasnya," kata Direktur ISS Kayono Wibowo, Selasa, 13 Maret 2018.

    Survei dilakukan ISS di tiga provinsi di Indonesia, yakni Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Banten. Untuk di Banten, survei dilakukan di Kota Tangerang, Kota Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Tangerang. Survei dilakukan tidak dalam waktu yang sama di wilayah-wilayah itu. Survei di Banten dilakukan pada Agustus 2017 dengan 440 responden. Di NTB, survei dilakukan pada September 2017 dengan 600 responden dan di Jawa Barat survei dilakukan pada November 2017. Responden dipilih dengan metode acak berjenjang (multiple random sampling)

    Namun, Moeldoko mengatakan sejauh ini keadaan memanfaatkan masyarakat dan politik identitas untuk keperluan politik itu masih bisa ditolerir.

    Baca: Moeldoko Sebut Perpres Tenaga Kerja Asing ...  

    Moeldoko mengatakan pesan Presiden Afganistan Ashraf Ghani kepada Presiden Joko Widodo soal kemajemukan Indonesia bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia.  

    “Sebab, mereka, dengan hanya tujuh suku, terjepit perang yang tidak kunjung selesai selama 40 tahun.” Imbauan seperti itu, kata dia, pasti berpengaruh memiliki dampak.

    ALFAN HILMI | IMAM HAMDI
     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Eliud Kipchoge Tak Pecahkan Rekor Dunia Marathon di Ineos 1:59

    Walau Eliud Kipchoge menjadi manusia pertama yang menempuh marathon kurang dari dua jam pada 12 Oktober 2019, ia tak pecahkan rekor dunia. Alasannya?