Fahri Hamzah: Lapas Sukamiskin Paling Manusiawi

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kanan) menjawab pertanyaan media sebelum menjalani pemeriksaan lanjutan di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta, 17 Juli 2018. Fahri mengatakan penyidik telah menaikkan status laporannya terhadap Sohibul Iman ke tahap penyidikan. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah tidak sepakat dengan program revitalisasi lembaga permasyarakatan atau lapas dan rutan. Pasca operasi tangkap tangan (OTT) di Lapas Sukamiskin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Hukum dan HAM berencana merevitalisasi lapas tersebut.

Baca: Sidak ke Lapas Sukamiskin, Kemenkumham Temukan Barang Terlarang

"Enggak perlu itu. Lapas Sukamiskin itu sudah yang paling manusiawi di Indonesia ini," ujar Fahri Hamzah saat ditemui Tempo di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, 23 Juli 2018.

Menurut Fahri, fasilitas-fasilitas yang disediakan di Lapas Sukamiskin, bukanlah fasilitas mewah melainkan manusiawi. "Lapas selain Sukamiskin itu antah berantah kayak zaman Belanda. Saya sudah keliling Lapas seluruh Indonesia," ujar dia. "Orang ditahan bertahun-tahun butuh hiburan juga".

Kalapas Sukamiskin Wahid Husen diciduk KPK bersama tiga orang lainnya pada Sabtu dinihari, 21 Juli 2018. Setelah menjalani pemeriksaan, Kalapas yang baru menjabat sejak Maret lalu itu ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait pemberian fasilitas mewah dan rekomendasi izin luar biasa kepada narapidana korupsi tertentu di dalam Lapas Sukamiskin.

Baca juga: KPK: Seluruh Lapas di Indonesia Harus Dikembalikan Sesuai Standard

Dalam inspeksi mendadak Ditjen PAS Kemenkunham di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat pada Ahad, 22 Juli 2018, petugas menemukan berbagai barang yang dilarang seperti uang hingga televisi di kamar narapidana. “Selain uang dan televisi, petugas menemukan barang-barang lain seperti lemari pendingin, kompor, microwave, katel, panci, spatula, handphone, AC, serta barang lainnya,” ujar Dirjen PAS Kemenkumham, Sri Puguh Budi Utami, di Lapas Sukamiskin, Ahad malam, 22 Juli 2018

Sri Puguh Budi Utami mengatakan, OTT KPK di Lapas Sukamiskin menjadi momentum bagi Kementerian Hukum dan HAM untuk membenahi lapas secara menyeluruh. Sri menyebut, program revitalisasi lapas dan rutan juga akan berjalan mulai Agustus mendatang. Menurut dia, Kementerian telah menetapkan 99 dari 528 lapas dan rutan di seluruh Indonesia yang akan menjadi percontohan.

Simak juga: Soal Mitsubishi Triton dan Tarif Sel Mewah Kalapas Sukamiskin

Sri Puguh menyatakan siap mundur dari jabatannya jika gagal menjalankan revitalisasi lapas dan rumah tahanan, termasuk Lapas Sukamiskin. "Lihat nanti revitalisasi. Kalau tidak berhasil, saya mundur," kata Sri Puguh.






KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

16 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

2 hari lalu

Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ardian Noervianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Dituntut Tujuh Tahun Penjara Dalam Kasus Suap

2 hari lalu

Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Dituntut Tujuh Tahun Penjara Dalam Kasus Suap

Jaksa KPK menilai Itong Isnaeni terbukti menerima suap dalam perkara pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP).


Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

2 hari lalu

Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

KPK menyiapkan langkah preventif dan edukatif agar modus korupsi dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) tidak terulang


KPK Persilakan Komisi Yudisial Periksa Hakim Sudrajad Dimyati soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

3 hari lalu

KPK Persilakan Komisi Yudisial Periksa Hakim Sudrajad Dimyati soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

KPK memberikan ruang seluas-luasnya bagi Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik Hakim Agung non-aktif Sudrajad Dimyati


Sudrajad Dimyati Ditahan KPK, Bagaimana Proses Pengangkatan Hakim Agung?

3 hari lalu

Sudrajad Dimyati Ditahan KPK, Bagaimana Proses Pengangkatan Hakim Agung?

Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara. Bagaimana proses pengangkatan hakim agung?


Kasus Dugaan Suap Lukas Enembe, KPK Panggil 2 Saksi

3 hari lalu

Kasus Dugaan Suap Lukas Enembe, KPK Panggil 2 Saksi

Dua saksi di Kasus Lukas Enembe ialah karyawan swasta Tamara Anggany dan pegawai negeri sipil (PNS) bernama Wiyanti Hakim


Hakim Agung Terjerat OTT KPK, Pengamat: Ketua MA Jangan Kasih Wejangan Saja

3 hari lalu

Hakim Agung Terjerat OTT KPK, Pengamat: Ketua MA Jangan Kasih Wejangan Saja

Ahli Pidana Azmi Syahputra meminta Mahkamah Agung melakukan reformasi usai Hakim Agung Sudrajad Dimyati terjerat Operasi Tangkap Tangan KPK.


5 Fakta Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang Terjaring OTT KPK

5 hari lalu

5 Fakta Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang Terjaring OTT KPK

Sempat tidak lolos uji kelayakan hingga memiliki total kekayaan lebih dari Rp 8 miliar, inilah 5 fakta seputar kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang terjerat OTT KPK.


Ini Catatan Merah Hakim Agung Sudrajad Dimyati Sebelum Terjaring OTT KPK

5 hari lalu

Ini Catatan Merah Hakim Agung Sudrajad Dimyati Sebelum Terjaring OTT KPK

Hakim Agung Sudrajad Dimyati pernah tidak lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan Hakim Agung pada 2013 karena diduga terlibat dalam skandal suap.