HSNI Dirikan Koperasi, Sekda Jabar Minta Pengurusnya Amanah

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa dalam Rapim HNSI di  Bandung, Jumat, 13 Juli 2018.

    Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa dalam Rapim HNSI di Bandung, Jumat, 13 Juli 2018.

    INFO JABAR - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) akan  mendirikan koperasi bernama Koperasi Konsumen Sundapa Jaya Perkasa. Mersepon rencana itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa yang juga Ketua Dewan Pembina HSNI Jawa Barat berpesan agar seluruh pengurus koperasi amanah.

    Menurut Iwa,  koperasi di Indonesia banyak yang kurang berhasil disebabkan oleh tiga hal, yakni sempitnya pasar, kurang profesionalnya pengelola dan yang paling utama, karena kurang amanahnya para pengurus.

    “Mau tersinggung atau tidak, memang kenyataannya seperti itu,” kata Iwa saat memberikan arahan pada Rapim HNSI di  Bandung, Jumat, 13 Juli 2018.

    Dia memaparkan langkah-langkah yang dapat dilakukan guna mensukseskan koperasi, antara lain  melakukan penyuluhan  agar pengelola selalu amanah dan ada transparansi anggaran dengan sistem informasi terpadu berbasis teknologi.  “Pengurus yang amanah menjadi kunci utama keberhasilan pengembangan koperasi,” ujarnya.

    Iwa berharap pengurus koperasi HNSI  profesional dan amanah, sehingga koperasi ini  menjadi salah satu penyokong peningkatan kesejahteraan nelayan Jawa Barat.

    “Kita bisa lebih besar, masalahnya kita mau tidak untuk amanah? Kita mau tidak untuk profesional? Kita mau tidak (untuk) pakai ilmu?” ujar Iwa.

    Ketua DPD HNSI Jawa Barat Nandang Permana menyebutkan, gagasan mendirikan koperasi muncul sejak tahun lalu dan kini  telah mendapat lampu hijau dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Pihak KKP, kata dia,  meminta agar pemerintah Provinsi Jawa Barat segera menyiapkan pelatihan bagi nelayan, guna mengasah keterampilan nelayan .

    “Yang disampaikan kepada saya, pelatihan tolong segera disiapkan, baik itu pelatihan perbengkelan atau apapun. Anggaran dari KKP langsung, dan itu harus diketahui oleh Pak Sekda,” kata Nandang.

    Nandang juga menjelaskan pihak KKP telah memberikan bantuan seperti penyediaan kapal, jaring, jala tangkap dan sebagainya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kepolisian Menetapkan Empat Perusahaan Tersangka Kasus Karhutla

    Kepolisian sudah menetapkan 185 orang dan empat perusahaan sebagai tersangka karena diduga terlibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.