Mendagri Tjahjo Kumolo Ungkap Alasannya Tak Mau Daftar Caleg 2019

Mendagri Tjahjo Kumolo menggunting KTP-el yang rusak saat meninjau gudang penyimpanan aset Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di jalan raya Parung, Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 30 Mei 2018. Mendagri berkomitmen bahwa KTP-el yang rusak atau invalid tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan pemilihan umum dan gudang penyimpanan Kemendagri tidak hanya terdapat KTP-el yang rusak namun juga tersimpan barang-barang inventaris pemerintah lainnya. ANTARA

TEMPO.CO, Bogor - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan enggan mendaftar sebagai calon anggota legislatif pada pemilihan legislatif 2019. Ia merasa tidak etis melakukannya.

"Sekarang permasalahannya kalau saya sebagai Mendagri punya label caleg nanti bagaimana mau ketemu KPU, Bawaslu, dan semuanya," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin, 9 Juli 2018.

Baca: Mendagri: Kepala Daerah Boleh Jadi Tim Sukses untuk Pilpres 2019

Tjahjo berujar peluang mendaftar sebagai caleg tetap terbuka jika partai asalnya, Partai Demkokrasi Indonesia Perjuangan, mengeluarkan perintah. Namun Tjahjo enggan berandai-andai soal perintah partai itu.

"Jadi secara pribadi tidak (mendaftar). Tapi lihat nanti perkembangan bagaimana," tuturnya.

Sepanjang kariernya, Tjahjo telah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat selama enam periode sejak 1987 sampai 2014. Setelah itu, ia dipilih oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menjadi menteri.

Baca: Mendagri Tunjuk Plt Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan ada kabar sejumlah menteri hendak mendaftar jadi caleg. Namun, kata dia, sejauh ini kabar tersebut belum terbukti.

Menurut Sofjan, ada kemungkinan menteri yang berniat jadi caleg akan mengincar kursi di Dewan Perwakilan Rakyat karena khawatir tidak terpilih lagi menjadi menteri. "Yang merasa mungkin tidak akan terpilih lagi, jadi dia mau maju," katanya, Rabu pekan lalu.

Adapun Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan belum ada menteri yang menyampaikan langsung ingin mendaftar sebagai caleg. Berdasarkan aturan, kata dia, menteri yang mendaftar menjadi caleg wajib cuti. Tetapi, hingga kini, belum ada menteri yang mengirimkan surat cuti.

Baca: Mendagri Berharap KPK Percepat Proses Hukum Bupati Tulungagung

Adapun Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak melarang jika ada menteri yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon legislator 2019. Syaratnya, kata Jokowi, harus izin cuti.






Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

5 hari lalu

Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan agar ASN menjaga profesionalitas dan tetap netral selama pelaksanaan Pemilu 2024.


Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

5 hari lalu

Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

Tito Karnavian menerbitkan surat edaran kepada Pj kepala daerah yang membolehkan memutasi maupun memberhentikan pejabat tanpa persetujuan Kemendagri.


Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

6 hari lalu

Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

NasDem menilai surat edaran yang dikeluarkan Tito Karnavian menabrak peraturan perundang-undangan di atasnya.


Jokowi soal Nama Pengganti Anies Baswedan: Belum Sampai ke Saya

7 hari lalu

Jokowi soal Nama Pengganti Anies Baswedan: Belum Sampai ke Saya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan nama calon penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan belum sampai ke dia.


Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

9 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.


Kemendagri Beri Penjelasan Soal Pj Kepala Daerah Bisa Mutasi dan Berhentikan Pejabat

10 hari lalu

Kemendagri Beri Penjelasan Soal Pj Kepala Daerah Bisa Mutasi dan Berhentikan Pejabat

Kemendagri menanggapi kekhawatiran potensi abuse of power dalam aturan memperbolehkan Pj kepala daerah dibolehkan memutasi dan memberhentikan ASN


Mendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Mutasi Pegawai, Pengamat: Berpotensi Penyalahgunaan Kekuasaan

10 hari lalu

Mendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Mutasi Pegawai, Pengamat: Berpotensi Penyalahgunaan Kekuasaan

Mendagri menerbitkan surat edaran kepada penjabat atau Pj kepala daerah yang membolehkan memutasi maupun memberhentikan pejabat


Hari Ini DPRD DKI Kirim 3 Nama Calon Pj Gubernur Pengganti Anies Baswedan ke Mendagri

13 hari lalu

Hari Ini DPRD DKI Kirim 3 Nama Calon Pj Gubernur Pengganti Anies Baswedan ke Mendagri

DPRD DKI hari ini mengirim tiga nama calon Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan ke Menteri Dalam Negeri.


Rekening Gubernur Papua Lukas Enembe Diblokir PPATK, Punya Dana Tunai Rp 61 Miliar

14 hari lalu

Rekening Gubernur Papua Lukas Enembe Diblokir PPATK, Punya Dana Tunai Rp 61 Miliar

PPATK memblokir rekening Gubernur Papua Lukas Enembe. Uang sebesar Rp 61 miliar disebut berasal dari Dana Otsus Papua dan setoran sejumlah bupati.


Pengacara Lukas Enembe Sebut Kliennya Kantongi Izin ke Luar Negeri Untuk Berobat

14 hari lalu

Pengacara Lukas Enembe Sebut Kliennya Kantongi Izin ke Luar Negeri Untuk Berobat

Lukas Enembe disebut mengantongi izin berobat ke luar negeri sebelum keluarnya permohnan cekal dari KPK.