Mendagri: Kepala Daerah Boleh Jadi Tim Sukses untuk Pilpres 2019

Reporter

Mendagri Tjahjo Kumolo menggunting KTP-el yang rusak saat meninjau gudang penyimpanan aset Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di jalan raya Parung, Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 30 Mei 2018. Mendagri berkomitmen bahwa KTP-el yang rusak atau invalid tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan pemilihan umum dan gudang penyimpanan Kemendagri tidak hanya terdapat KTP-el yang rusak namun juga tersimpan barang-barang inventaris pemerintah lainnya. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah tidak melarang kepala daerah menjadi tim sukses pasangan calon pada pemilihan presiden atau pilpres 2019. "Soal jadi tim sukses, silakan. Asal tidak mengganggu tugas-tugas (sebagai) kepala daerah," ujar Mendagri di hotel Borobudur, Jakarta, Senin, 2 Juli 2018.

Menurut Tjahjo, tak ada imbauan khusus dari pemerintah kepada kepala daerah yang menjadi tim sukses pemenangan presiden. Selain itu, kata dia, selama ini tak ada masalah saat kepala daerah jadi bagian dari tim sukses. "Semua gubernur ini kan beda partai. Kami duduk sama-sama membahas sama-sama. Tak ada masalah, tak ada sekat."

Baca:
Diajak Berkoalisi dengan Jokowi untuk Pilpres 2019, PAN Cuek ...
Zulkifli Hasan: PAN Tentukan Koalisi Pilpres ...

Menurut Tjahjo tak ada batasan khusus dari pemerintah mengenai hal ini. Semua kepala daerah telah mengetahui fungsi dan posisinya sebagai pemimpin daerah. "Sampai sekarang tak ada batasan (khusus). Mereka (juga) tahu posisi."

Baca:
Zulkifli Hasan: PAN Umumkan Koalisi Pilpres ...
Pilpres 2019, PDIP: Ada yang Ingin Memecah Jokowi dengan Koalisi ...

Indonesia akan memasuki masa pilpres 2019 dan pemilihan legislatif pada tahun yang sama. Pendaftaran bakal calon pasangan presiden dan wakil presiden akan dibuka pada awal Agustus 2018.






Ajak Kepala Daerah Kompak Tangani Inflasi, Jokowi Sebut Kondisi Ekonomi 2023 Makin Gelap

9 jam lalu

Ajak Kepala Daerah Kompak Tangani Inflasi, Jokowi Sebut Kondisi Ekonomi 2023 Makin Gelap

Presiden Jokowi mengajak seluruh kepala daerah untuk kompak bersama-sama menghadapi ancaman inflasi


Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

1 hari lalu

Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Minoru Terada di Tokyo.


Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

7 hari lalu

Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan agar ASN menjaga profesionalitas dan tetap netral selama pelaksanaan Pemilu 2024.


Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

8 hari lalu

Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

Tito Karnavian menerbitkan surat edaran kepada Pj kepala daerah yang membolehkan memutasi maupun memberhentikan pejabat tanpa persetujuan Kemendagri.


Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

8 hari lalu

Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

NasDem menilai surat edaran yang dikeluarkan Tito Karnavian menabrak peraturan perundang-undangan di atasnya.


Jokowi soal Nama Pengganti Anies Baswedan: Belum Sampai ke Saya

9 hari lalu

Jokowi soal Nama Pengganti Anies Baswedan: Belum Sampai ke Saya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan nama calon penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan belum sampai ke dia.


Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

12 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.


Kemendagri Beri Penjelasan Soal Pj Kepala Daerah Bisa Mutasi dan Berhentikan Pejabat

13 hari lalu

Kemendagri Beri Penjelasan Soal Pj Kepala Daerah Bisa Mutasi dan Berhentikan Pejabat

Kemendagri menanggapi kekhawatiran potensi abuse of power dalam aturan memperbolehkan Pj kepala daerah dibolehkan memutasi dan memberhentikan ASN


Mendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Mutasi Pegawai, Pengamat: Berpotensi Penyalahgunaan Kekuasaan

13 hari lalu

Mendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Mutasi Pegawai, Pengamat: Berpotensi Penyalahgunaan Kekuasaan

Mendagri menerbitkan surat edaran kepada penjabat atau Pj kepala daerah yang membolehkan memutasi maupun memberhentikan pejabat


Hari Ini DPRD DKI Kirim 3 Nama Calon Pj Gubernur Pengganti Anies Baswedan ke Mendagri

15 hari lalu

Hari Ini DPRD DKI Kirim 3 Nama Calon Pj Gubernur Pengganti Anies Baswedan ke Mendagri

DPRD DKI hari ini mengirim tiga nama calon Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan ke Menteri Dalam Negeri.