Mendagri: Kepala Daerah Boleh Jadi Tim Sukses untuk Pilpres 2019

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mendagri Tjahjo Kumolo menggunting KTP-el yang rusak saat meninjau gudang penyimpanan aset Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di jalan raya Parung, Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 30 Mei 2018. Mendagri berkomitmen bahwa KTP-el yang rusak atau invalid tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan pemilihan umum dan gudang penyimpanan Kemendagri tidak hanya terdapat KTP-el yang rusak namun juga tersimpan barang-barang inventaris pemerintah lainnya. ANTARA

    Mendagri Tjahjo Kumolo menggunting KTP-el yang rusak saat meninjau gudang penyimpanan aset Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di jalan raya Parung, Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 30 Mei 2018. Mendagri berkomitmen bahwa KTP-el yang rusak atau invalid tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan pemilihan umum dan gudang penyimpanan Kemendagri tidak hanya terdapat KTP-el yang rusak namun juga tersimpan barang-barang inventaris pemerintah lainnya. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah tidak melarang kepala daerah menjadi tim sukses pasangan calon pada pemilihan presiden atau pilpres 2019. "Soal jadi tim sukses, silakan. Asal tidak mengganggu tugas-tugas (sebagai) kepala daerah," ujar Mendagri di hotel Borobudur, Jakarta, Senin, 2 Juli 2018.

    Menurut Tjahjo, tak ada imbauan khusus dari pemerintah kepada kepala daerah yang menjadi tim sukses pemenangan presiden. Selain itu, kata dia, selama ini tak ada masalah saat kepala daerah jadi bagian dari tim sukses. "Semua gubernur ini kan beda partai. Kami duduk sama-sama membahas sama-sama. Tak ada masalah, tak ada sekat."

    Baca:
    Diajak Berkoalisi dengan Jokowi untuk Pilpres 2019, PAN Cuek ...
    Zulkifli Hasan: PAN Tentukan Koalisi Pilpres ...

    Menurut Tjahjo tak ada batasan khusus dari pemerintah mengenai hal ini. Semua kepala daerah telah mengetahui fungsi dan posisinya sebagai pemimpin daerah. "Sampai sekarang tak ada batasan (khusus). Mereka (juga) tahu posisi."

    Baca:
    Zulkifli Hasan: PAN Umumkan Koalisi Pilpres ...
    Pilpres 2019, PDIP: Ada yang Ingin Memecah Jokowi dengan Koalisi ...

    Indonesia akan memasuki masa pilpres 2019 dan pemilihan legislatif pada tahun yang sama. Pendaftaran bakal calon pasangan presiden dan wakil presiden akan dibuka pada awal Agustus 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.