NasDem: Perlu Aturan Hukum Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate memberikan keterangan terkait penetapan tersangka kepada salah satu kadernya Mustafa oleh KPK. Jumat, 16 Februari 2018. TEMPO/Chitra Paramaesti.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johny G. Plate mengatakan perlu segera ada rapat koordinasi membahas aturan yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif. Larangan itu termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Johny mengatakan, saat ini masih ada perbedaan tafsir antara Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu terkait aturan itu. Menurut dia, hal tersebut perlu segera diselesaikan agar ada kepastian hukum menjelang tahapan pemilihan legislatif yang kian dekat.

Baca: Tarik - Ulur Larangan KPU Soal Eks Napi Korupsi Jadi Caleg

"Perlu ada rapat pengawasan komisi dua DPR RI dengan penyelenggara pemilu untuk memastikan apa tafsir tunggalnya," kata Johny kepada Tempo, Senin, 2 Juli 2018.

KPU baru saja menetapkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pada Sabtu, 30 Juni lalu. KPU berkukuh menetapkan dan memberlakukan aturan itu kendati mendapat penolakan dari Bawaslu, Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Para pihak yang menolak beralasan PKPU tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebab, UU Pemilu membolehkan mantan terpidana mengikuti pemilihan legislatif asalkan memberitahukan status tersebut secara terbuka dan jujur kepada publik.

Baca: Bawaslu: Larangan Caleg Eks Napi Korupsi akan Dibahas 5 Lembaga

Johny mengatakan, pada dasarnya Partai NasDem mendukung upaya pencegahan korupsi yang dilakukan KPU. Namun, dia berpendapat aturan itu tak boleh menabrak UU yang ada.

"Secara etika moral kami menolak korupsi. Tapi kita butuh kepastian hukum. Ini dua hal yang berbeda," kata Johny.

Politikus Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago menyatakan hal senada. Menurut dia, Undang-undang Pemilu harus direvisi terlebih dulu jika KPU ingin menerapkan peraturan itu. Irma pun menyarankan bakal calon anggota legislatif menggugat PKPU itu jika hak politiknya dirugikan.

Baca: Jokowi Hormati Peraturan KPU Melarang Eks Napi Korupsi Jadi Caleg

"Sepanjang ybs tidak dicabut hak politiknya saya kira ybs bisa menggugat KPU, karena UU-nya tidak melarang," kata Irma kepada Tempo, Senin, 3 Juli 2018.






Garuda Ajukan Prosedur Pailit Chapter 15 ke Pengadilan Amerika

21 jam lalu

Garuda Ajukan Prosedur Pailit Chapter 15 ke Pengadilan Amerika

Chapter 15 merupakan mekanisme atas pengakuan (recognition) putusan homologasi dalam tahapan PKPU yang dilalui Garuda di negara lain.


DPR Setujui PMN untuk Garuda Rp 7,5 Triliun Setelah Ada Putusan Kasasi

1 hari lalu

DPR Setujui PMN untuk Garuda Rp 7,5 Triliun Setelah Ada Putusan Kasasi

DPR RI juga mendukung restrukturisasi dan privatisasi Garuda Indonesia pada 2022 dan menyetujui kepemilikan saham pemerintah menjadi 55 persen.


Kemenkop UKM Minta Masyarakat Kawal Putusan PKPU di Kasus Suap Homologasi KSP

3 hari lalu

Kemenkop UKM Minta Masyarakat Kawal Putusan PKPU di Kasus Suap Homologasi KSP

Kemenkop UKM mengimbau seluruh pihak ikut mengawal implementasi putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) perkara permohonan pembatalan homologasi KSP (Koperasi Simpan Pinjam)


Partai Demokrat dan Partai NasDem Ungkap Alasan Belum Umumkan Koalisi

3 hari lalu

Partai Demokrat dan Partai NasDem Ungkap Alasan Belum Umumkan Koalisi

Partai Demokrat dan Partai NasDem menyatakan peluang koalisi mereka segera terbentuk cukup besar.


Garuda Right Issue November, Dirut: Tidak untuk Bayar Utang

4 hari lalu

Garuda Right Issue November, Dirut: Tidak untuk Bayar Utang

Penambahan modal untuk PT Garuda Indonesia masih berlangsung. Pemerintah memberikan dana sebesar Rp 7,5 triliun.


PKPU, Cara Enak Debitur Mengatasi Keruwetan Utang

6 hari lalu

PKPU, Cara Enak Debitur Mengatasi Keruwetan Utang

Yang diatur PKPU merupakan salah satu cara yang ditempuh, oleh kreditur atau debitur, untuk mencapai penyelesaian utang-piutang.


MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

10 hari lalu

MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Boyamin mengatakan RUU Perampasan Aset telah disusun sejak 2019. Namun DPR terkesan menolak mengesahkan RUU tersebut.


Anggota Komisi 3 DPR Salahkan Vonis Hakim soal Bebas Bersyarat Napi Koruptor

10 hari lalu

Anggota Komisi 3 DPR Salahkan Vonis Hakim soal Bebas Bersyarat Napi Koruptor

Sebanyak 23 napi koroptor mendapatkan bebas bersyarat. Disebut ada peran UU Pemasyarakatan hingga dibatalkannya PP pengetatan remisi koruptor.


Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

15 hari lalu

Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

Pendaftaran Caleg bakal dibuka 1 - 14 Mei 2023. Bolehkah eks napi koruptor mendaftar sebagai Caleg di Pileg 2024?


Komplit, Begini Syarat-syarat Bebas Bersyarat

15 hari lalu

Komplit, Begini Syarat-syarat Bebas Bersyarat

Bebas bersyarat napi setelah menjalani minimal dua pertiga masa pidananya. Dengan ketentuan dua pertiga masa pidana tersebut minimal sembilan bulan.