Instruksi Tjahjo Kumolo ke Penjabat Gubernur Sumut: Ke Danau Toba

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mendagri Tjahjo Kumolo menggunting KTP-el yang rusak saat meninjau gudang penyimpanan aset Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di jalan raya Parung, Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 30 Mei 2018. Mendagri berkomitmen bahwa KTP-el yang rusak atau invalid tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan pemilihan umum dan gudang penyimpanan Kemendagri tidak hanya terdapat KTP-el yang rusak namun juga tersimpan barang-barang inventaris pemerintah lainnya. ANTARA

    Mendagri Tjahjo Kumolo menggunting KTP-el yang rusak saat meninjau gudang penyimpanan aset Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di jalan raya Parung, Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 30 Mei 2018. Mendagri berkomitmen bahwa KTP-el yang rusak atau invalid tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan pemilihan umum dan gudang penyimpanan Kemendagri tidak hanya terdapat KTP-el yang rusak namun juga tersimpan barang-barang inventaris pemerintah lainnya. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menitipkan tugas pertama kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Eko Subowo, yang baru dilantik menjadi Penjabat Gubernur Sumatera Utara. "Besok pagi, tugas utama Penjabat Gubernur: datang ke Samosir (Danau Toba)," kata Tjahjo usai melantik Eko di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat, 22 Juni 2018.

    Tjahjo meminta Eko untuk meninjau wilayah pencarian dan memberi dukungan kepada aparat dan petugas yang sedang mencari korban. "Bantu pencarian korban. Semoga masih ada yang selamat," kata Tjahjo.

    Baca juga: Lantik M. Iriawan, Kementerian Dalam Negeri Tabrak Dua Aturan

    Dia juga meminta Eko untuk segera mendatangi Kepala Polda dan Pangdam di Sumatera Utara untuk memberikan bantuan yang perlu didukung terutama dalam menjamin stabilitas keamanan di Sumut saat Pilkada. Tjahjo juga mengingatkan agar Eko bisa menjamin netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). "Tindak tegas jika dan SKPD atau ASN yang tak netral dalam Pilkada," ucapnya.

    Tjahjo mengatakan kalau ada SKPD yang tak netral maka usulkan ke Mendagri untuk diganti. "Pers juga harus ikut memonitor. Pak Eko sudah pengalaman. Dia Dirjen Adwil. Pernah jadi Penjabat Papua Barat," katanya.

    Baca juga: Kementerian Dalam Negeri Sebut Pelantikan M. Iriawan Sesuai Aturan.

    Tjahjo Kumolo juga mengingatkan tugas seorang Pj Gubernur adalah bekerja melayani masyarakat. Tidak terseret oleh kepentingan politik praktis. Apalagi sampai ikut poros-porosan. "Di Sumatera Utara, jangan ada poros-porosan. Poros aparatur negara hanya satu yakni poros bekerja."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.