Bersama Golkar, Partai Demokrat Bicarakan Peluang JK Capres 2019

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengunjungi mantan Presiden, BJ Habibie, dalam rangka silaturahmi hari raya Idul Fitri di kediaman BJ Habibie, Kuningan, Jakarta, 21 Juni 2018. Setwapres RI

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat telah membicarakan kemungkinan mengusung Jusuf Kalla sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden 2019 dengan tokoh-tokoh Partai Golkar. "Tentu kami menjalin komunikasi politik ya, kami juga bicara dengan tokoh-tokoh Golkar," kata Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean kepada Tempo, Jumat, 22 Juni 2018.

Nama JK dibicarakan Partai Demokrat sebagai salah satu kandidat presiden meski belum dibahas secara resmi dan matang. Nama JK muncul seiring dengan rencana Partai Demokrat membentuk poros baru, yang dinamakan koalisi kerakyatan, dalam pilpres 2019.

Baca:
Polemik Pelantikan M. Iriawan, Kenapa Partai Demokrat Gusar?
Sekjen Partai Demokrat Jelaskan Arti Kaus...

Ferdinand mengatakan partainya ingin menyajikan alternatif pasangan calon presiden dan calon wakil presiden baru. Menurut dia, tidaklah elok jika pilpres 2019 hanya mengulang duel Joko Widodo dan Prabowo Subianto seperti pilpres 2014. "Membicarakan bagaimana membuka peluang untuk ini (mengusung JK sebagai capres) bisa terjadi sebagai alternatif pilihan nanti."

Pembicaraan dengan Golkar baru terjalin dengan sejumlah tokoh, belum secara resmi antarpartai. Dia mengakui tidaklah mudah langsung bertemu antarpartai, mengingat arah politik Partai Golkar saat ini menginginkan ketua umumnya, Airlangga Hartarto, menjadi calon wakil presiden Jokowi.

Baca:
Pimpin Apel Siaga Partai Demokrat, SBY Sampaikan...
Partai Demokrat Gagas Terbentuknya Koalisi...

Ferdinand mengatakan Demokrat menghargai mekanisme yang ada di internal partai berlambang pohon beringin itu. Melalui musyawarah nasional dan rapat pimpinan nasional partai, Golkar telah menyatakan akan mendukung calon inkumben Joko Widodo dalam pilpres 2019. Namun Ferdinand beranggapan semua kemungkinan masih bisa terjadi. "Golkar baru menyatakan akan mendukung, belum mendeklarasikan mendukung siapa dan siapa (pasangan calon) di 2019," ujarnya.

Ferdinand mengakui Partai Demokrat terganjal aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sehingga tidak bisa mengajukan capres-cawapres sendiri. Aturan presidential threshold mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik memiliki 20 persen suara di Dewan Perwakilan Rakyat atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mencalonkan presiden atau wakil presiden. Demokrat hanya memiliki 10,9 persen suara di DPR, sehingga harus berkoalisi dengan partai lain.






Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

1 hari lalu

Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

Partai NasDem meminta KPK mengklarifikasi kabar soal upaya menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Formula E.


Partai Demokrat Sudah Dengar Upaya Kriminalisasi Terhadap Anies Baswedan

2 hari lalu

Partai Demokrat Sudah Dengar Upaya Kriminalisasi Terhadap Anies Baswedan

Partai Demokrat menyayangkan upaya kriminalisasi Anies Baswedan. Isu penjegalan Anies ini sudah meruak di internal partai.


Soal Safari Politik Puan Maharani ke Partai Demokrat, Masinton: Masih Diatur Waktunya

3 hari lalu

Soal Safari Politik Puan Maharani ke Partai Demokrat, Masinton: Masih Diatur Waktunya

Said Abdullah mengungkapkan bahwa Puan Maharani tetap akan berkunjung ke Partai Demokrat terlepas dari kritikan yang sering dilontarkan.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

3 hari lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

4 hari lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

4 hari lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.


Pimpinan DPRD Depok yang Injak Sopir Truk tetap Terancam Sanksi Meski Sudah Damai

5 hari lalu

Pimpinan DPRD Depok yang Injak Sopir Truk tetap Terancam Sanksi Meski Sudah Damai

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri tetap terancam sanksi dari Partai Golkar setelah aksinya menginjak sopir truk viral


Survei CSIS: Elektabilitas Demokrat Samai Golkar, PDIP Tertinggi

6 hari lalu

Survei CSIS: Elektabilitas Demokrat Samai Golkar, PDIP Tertinggi

Tingkat elektabilitas PDIP mencapai 21,6 persen; Demokrat dan Golkar mencapai 11,3 persen.


Puan Maharani Lanjut Safari Politik, PDIP: Keran Komunikasi dengan Golkar Sudah Dibuka

6 hari lalu

Puan Maharani Lanjut Safari Politik, PDIP: Keran Komunikasi dengan Golkar Sudah Dibuka

Puan Maharani akan melanjutkan safari politiknya. PDIP menyebut sudah berkomunikasi dengan Golkar. Tergantung kecocokan waktu.


Survei CSIS: Golkar Populer di Pemilih Muda, Demokrat Paling Disukai

6 hari lalu

Survei CSIS: Golkar Populer di Pemilih Muda, Demokrat Paling Disukai

Golkar mencapai popularitas 94,0 persen dan kesukaan 75,9 persen.