Pengamat Sebut Koalisi Kerakyatan Demokrat Sulit Terbentuk

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari saat merilis hasil survei Indo Barometer yang menunjukkan pasangan calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum masih unggul dalam pemilihan kepala daerah Jawa Barat. Hotel Harris FX, Senayan pada Rabu, 20 Juni 2018. TEMPO.Dewi Nurita

    Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari saat merilis hasil survei Indo Barometer yang menunjukkan pasangan calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum masih unggul dalam pemilihan kepala daerah Jawa Barat. Hotel Harris FX, Senayan pada Rabu, 20 Juni 2018. TEMPO.Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari menilai koalisi kerakyatan yang merupakan poros baru bentukan Partai Demokrat, sulit terbentuk. Sebab, ujar Qodari, Demokrat tersangkut ambang batas dan juga figur.

    Pertama, Qodari mengatakan, Demokrat tidak bisa mencalonkan presiden sendiri karena hanya memiliki 10,19 persen suara, sedangkan ambang batas minimal 20 persen. Artinya, Demokrat harus berkoalisi dan harus rela jika Agus Harimurti Yudhoyono tidak menjadi calon presiden. "Pertanyaannya, Demokrat bisa berkoalisi dengan siapa? Sementara Demokrat maunya kan AHY yang jadi capres," ujar Qodari di Hotel Harris Suites FX, Jakarta, pada Rabu, 20 Juni 2018.

    Baca: PKS Tak Masalah Jika Gerindra Bergabung ke Koalisi Kerakyatan

    Menurut Qodari, wacana pertemuan SBY-Prabowo Subianto yang belakangan menguak, belum tentu berujung pada koalisi. "Sulit. Gerindra ingin membentuk poros dengan capres Prabowo, sementara Demokrat ingin membentuk poros baru sendiri dengan capres AHY," ujat Qodari.

    Kedua, selain ambang batas, Qodari menilai Demokrat tidak memiliki tokoh yang bisa menjadi magnet untuk maju sebagai calon presiden. "Menurut saya, AHY belum bisa lah. Elektabilitasnya untuk saat ini juga masih rendah," ujar Qodari.

    Baca: Partai Demokrat Gagas Terbentuknya Koalisi Kerakyatan

    Untuk itu, ia menambahkan, sampai saat ini Qodari meyakini bahwa hanya ada dua poros yang akan terbentuk dalam pemilihan presiden 2019, yaitu kubu Prabowo Subianto dan Joko Widodo. "Hanya dua ini yang kelas berat, selebihnya masih jauh, kelas ringan," ujar Qodari.

    Jika melihat peta kekuatan parpol pada Pemilu 2014 menuju Pilpres 2019, Jokowi sebagai inkumben sudah memiliki tiket capres dengan dukungan suara PDIP sebesar 18,95 persen, Golkar sebesar 14,75 persen suara, NasDem 6,72 persen suara, PPP 6,53 persen suara, dan Hanura 5,26 persen suara. Jika diakumulasikan, total dukungan yang sudah dikantongi Jokowi saat ini sebesar 52,21 persen.

    Baca: Muhaimin: Koalisi Kerakyatan oleh Demokrat Sulit Terbentuk

    Sementara itu, Partai Gerindra dengan 11,81 persen suara, dapat membentuk koalisi dengan menggaet minimal dua partai lagi untuk bisa mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres. Adapun Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, sampai saat ini partainya masih memprioritaskan untuk menjajaki koalisi bersama dengan PKS dan PAN yang masing-masing memiliki 6,79 persen dan 7,59 persen suara.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal Penting di Rengasdengklok Sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945

    Satu hari sebelum teks Proklamasi dibacakan, ada peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Kejadian itu dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok.