PA 212 Mengaku Belum Tahu Ada Poros Beijing dan Poros Mekah

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Kongres Nasional Alumni 212 Bernard Abdul Jabbar saat ditemui wartawan di Asrama Haji Pondok Gede, 30 November 2017. TEMPO/Maria Fransisca

    Ketua Kongres Nasional Alumni 212 Bernard Abdul Jabbar saat ditemui wartawan di Asrama Haji Pondok Gede, 30 November 2017. TEMPO/Maria Fransisca

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Umum Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), Bernard Abdul Jabbar mengaku belum mengetahui adanya rencana membentuk Poros Mekah dan Poros Beijing dalam pemilihan umum 2019. "Saya kurang paham. Yang saya tahu bahwa setelah di Mekah itu cuma diperintahkan untuk koalisi 4 partai saja," kata Bernard kepada Tempo, Rabu, 20 Juni 2018.

    Sekretaris Jenderal Sekretariat Bersama Indonesia Muhammad Idrus sebelumnya menyatakan bahwa pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Shihab mewacanakan Poros Mekah dan Poros Beijing pada pemilihan presiden 2019. Wacana itu muncul dalam pertemuan Idrus dan Rizieq di Mekah pada hari kedua Lebaran.

    Baca: Gerindra: Tidak Ada Poros Mekah dan Poros Beijing

    Bernard mengatakan, Rizieq hanya mengamanahkan kepada Amien Rais dan Prabowo Subianto untuk membentuk koalisi keumatan yang diisi oleh empat partai, yaitu Partai Amanat Nasional, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Bulan Bintang. Empat partai itu diminta untuk berkoalisi karena dianggap memiliki persamaan, yaitu terlibat dalam aksi bela Islam, keberpihakan pada Islam, dan konsisten membela perjuangan rakyat.

    Sejauh ini, kata Bernard, PA 212 berupaya melakukan konsolidasi terhadap 4 partai tersebut sambil melihat situasi dan kondisi saat ini. Rencananya, PA 212 akan mengadakan ijtima ulama untuk memberikan rekomendasi calon presiden dan calon wakil presiden yang akan menjadi pilihan umat.

    Baca: Kata Partai Kabah Soal Poros Beijing dan Poros Mekah

    Bernard menuturkan, PA 212 belum akan menyebutkan nama-nama tokoh yang didukung sebelum adanya ijtima ulama dan terbentuknya koalisi keumatan. "Hasil ijtima ulama baru nanti kami umumkan setelah ada pendaftaran, kami umumkan siapa yang akan didukung. Kami akan all out asal terwujudnya koalisi keumatan empat parpol," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.