TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan isu Palestina akan menjadi prioritas Indonesia di Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Dia meminta Menteri Luar Negeri mempersiapkannya dengan baik.
"Saya berpesan secara khusus kepada Menteri Luar Negeri untuk memberikan prioritas kepada isu Palestina," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa, 12 Juni 2018.
Selain isu Palestina, Indonesia juga ingin memperkuat eksositem perdamaian dan stabilitas dunia dengan memperkuat budaya penyelesaian konflik secara damai. Indonesia juga ingin memperkuat sinergi antara organisasi kawasan dan DK PBB.
Baca juga: Indonesia Jadi Anggota Dewan Keamanan PBB, JK: Sangat Strategis
Prioritas lain Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB adalah meningkatkan pendekatan komprehensif dalam menangani kejahatan lintas batas, termasuk terorisme. "Kami juga ingin mensinergikan upaya menciptakan perdamaian dengan pencapaian agenda pembangunan 2030," ujar Jokowi.
Jokowi meminta Menteri Luar Negeri untuk mempersiapkan diri dengan baik menjelang bertugas di DK PBB mulai 1 Januari 2019. "Kepercayaan dunia adalah tanggung jawab yang harus kita gunakan dengan baik," ujarnya.
Baca juga: Jadi DK PBB, Indonesia Diminta Maksimalkan Peran bagi Palestina
Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB setelah mendapat 140 dari 190 suara. Selama 2019-2020, Indonesia bersama Jerman, Belgia, Afrika Selatan, dan Republik Dominica akan bergabung dengan anggota tetap DK PBB.
Ini kali keempat Indonesia menjadi anggota. Indonesia pertama kali terpilih untuk masa bakti 1973-1974 bersama Kenya, Peru, Australia, dan Austria. Indonesia kembali terpilih untuk masa bakti 1995-1996 bersama Jerman, Botswana, Honduras, dan Italia dan masa bakti 2007-2008 bersama Italia, Belgia, Panama, dan Africa Selatan.
