Rilis Lagu #2019GantiPresiden, Fadli Zon: Bagus untuk Kampanye

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan orang ikuti Aksi Bela Bangsa di area Alun Alun Utara Yogyakarta, Ahad, 3 Juni 2018. Aksi itu mengusung jargon #2019GantiPresiden.  TEMPO/Pribadi Wicaksono

    Ribuan orang ikuti Aksi Bela Bangsa di area Alun Alun Utara Yogyakarta, Ahad, 3 Juni 2018. Aksi itu mengusung jargon #2019GantiPresiden. TEMPO/Pribadi Wicaksono

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Gerindra Fadli Zon menyebut lagu #2019GantiPresiden sebagai lagu fenomenal. Dia berpendapat lagu itu bagus digunakan dalam kampanye pemilihan presiden 2019 nanti.

    "Bagus juga kalau diputar, mudah-mudahan ini menyadarkan masyarakat," kata Fadli di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat, 8 Juni 2018.

    Baca:
    Dukung Gerakan #2019GantiPresiden, Fadli Zon ...
    Aksi Bela Bangsa di Yogya Diwarnai Spanduk ...

    Lagu #2019GantiPresiden merupakan kelanjutan dari gerakan tanda pagar (tagar) #2019GantiPresiden. Diciptakan oleh Sang Alang, lagu itu juga dilengkapi video klip yang melibatkan sejumlah politikus Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. Fadli Zon turut tampil dan menyanyi dalam video klip itu.

    Fadli mengatakan bersemangat menyanyi dalam video klip itu. Menurut dia, isi lagu yang menyinggung soal kenaikan harga BBM dan tarif listrik, hidup susah, penggusuran, hukuman terhadap ulama, adalah benar adanya.

    Baca:
    Gerakan #2019GantiPresiden Dianggap Bukan ...
    Gerakan #2019GantiPresiden Pertimbangkan ...

    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini pun mengklaim lagu 2019 Ganti Presiden sebagai bukti kreativitas relawan, bukan proyek yang direkayasa partai.

    "Bisa menjadi lagu tahun ke depan ya.” Menurut Fadli Zon, lagu itu sudah viral dan menyatu dengan keinginan masyarakat yang setuju dengan #2019GantiPresiden.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.