Yudi Latif Mundur dari BPIP, Fadli Zon: Itu Tindakan Pancasilais

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR Fadli Zon melihat-lihat keris yang dijajakan di bursa keris dan pusaka nusantara di kompleks parlemen, Jakarta, 26 Oktober 2017. TEMPO/Putri.

    Wakil Ketua DPR Fadli Zon melihat-lihat keris yang dijajakan di bursa keris dan pusaka nusantara di kompleks parlemen, Jakarta, 26 Oktober 2017. TEMPO/Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menilai keputusan Yudi Latif mundur dari jabatan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP sudah tepat.

    "Saudara Yudi Latif ini bagus. Menurut saya fair itu, tindakan yang Pancasilais mengundurkan diri dari BPIP," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 8 Juni 2018.

    Baca juga: Istana Ungkap Alasan Mundur Kepala BPIP Yudi Latif

    Yudi menyatakan mundur dari jabatan Kepala BPIP pagi ini. Juru bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi Sapto Prabowo, mengatakan Yudi beralasan sudah tidak sanggup menjalankan tugasnya sebagai Kepala BPIP.

    Dalam surat pengunduran dirinya, kata Johan, Yudi mengatakan ada urusan keluarga yang perlu diintensifkan. Sedangkan peningkatan kapasitas dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) menjadi BPIP, yang setara dengan menteri, sontak berimbas pada tingkat kesibukan yang lebih tinggi.

    Baca juga: Belum Dapat Hak Keuangan, Begini Aktivitas BPIP Kata Yudi Latif

    Dalam keterangan tertulisnya, Yudi mengatakan pengunduran dirinya ini adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan di BPIP.

    "Pada segenap tim UKP-PIP/BPIP yang dengan gigih, bahu-membahu mengibarkan panji Pancasila, meski dengan segala keterbatasan dan kesulitan yang ada, apresiasi dan rasa terima kasih sepantasnya saya haturkan. Saya mohon pamit," ujarnya, Jumat, 8 Juni 2018.

    Baca juga: Yudi Latif Mundur dari BPIP, Ini Anggaran Negara yang Dipakai

    Fadli melanjutkan, mundurnya Yudi Latif ini harus diiringi dengan evaluasi keberadaan BPIP sebagai sebuah lembaga. Dia berpendapat evaluasi tersebut dalam rangka menjalankan semangat reformasi birokrasi.

    "Badan-badan yang dianggap tidak perlu bisa dilakukan oleh badan-badan lain. Tidak perlu membuat baru," ucapnya.

    Sebelumnya, BPIP diterpa polemik mengenai gaji para pejabat dan dewan pengarahnya.  Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hak keuangan yang diterima para pengarah dan anggota BPIP sama dengan pejabat lain.

    Berdasarkan perpres tersebut diketahui gaji Ketua Dewan Pengarah Megawati Soekarnoputri Rp 112.548.000 dan anggota Dewan Pengarah, yang berjumlah delapan orang, masing-masing Rp 100.811.000. Adapun gaji Kepala BPIP Yudi Latief Rp 76.500.000 per bulan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.