Soal Lagu #2019GantiPresiden, Pramono Anung: Itu Lucu-lucuan Saja

Reporter:
Editor:

Arkhelaus Wisnu Triyogo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat ditemui di ruang kerjanya, Gedung III, Kompleks Sekretariat Negara, Jakarta, 6 Juni 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat ditemui di ruang kerjanya, Gedung III, Kompleks Sekretariat Negara, Jakarta, 6 Juni 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung tidak mau ambil pusing dengan masifnya gerakan bertagar #2019GantiPresiden. Menurut dia, gerakan itu adalah hal yang biasa dalam demokrasi. Ia juga tak mempermasalahkan jika gerakan itu dikaitkan dengan kemunculan lagu #2019GantiPresiden.

    "Kami terus terang tentunya sebagai partai atau pendukung Presiden Jokowi, kami melihat itu bagian dari lucu-lucuan aja," katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Gedung III, Kompleks Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu, 6 Juni 2018.

    Baca: Soal Stiker #2019GantiPresiden di Takjil, Ini Kata Pengamat

    Sebelumnya, lagu #2019GantiPresiden viral di media sosial beberapa waktu lalu. Belakangan, sejumlah politikus oposisi, seperti Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera merekam ulang lagu ciptaan Sang Alang itu.

    Pramono mengatakan pihaknya menghormati segala upaya, seperti membuat kaus, lagu, dan film, untuk mengampanyekan pergantian presiden menjelang pemilihan umum 2019. Namun ia memperingatkan kampanye itu tidak berujung pada pemaksaan kepada masyarakat yang memiliki hak pilih.

    Baca: #2019GantiPresiden Vs #2019TetapJokowi, Pengamat: Harus Substansi

    Pramono mengatakan masyarakat Indonesia sudah cerdas. Mereka bisa mengetahui gerakan mana yang ada motif politiknya. "Jadi menurut saya seru-seruan saja, demokrasi kita punya pilihan. Bahkan kalau Via Valen yang nyanyi lagu, seru juga," ucapnya.

    Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu pun menegaskan bahwa koalisi partai pendukung pihaknya tidak khawatir dengan adanya gerakan #2019GantiPresiden. Gerakan itu pun diyakini tidak akan bisa menggerus elektabilitas Jokowi menjelang pemilihan presiden. Alasannya, sejumlah lembaga survei menyatakan elektabilitas Jokowi tetap yang tertinggi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.