Ahmad Heryawan Tolak Namanya Dijadikan Nama Masjid

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menerima Opini WTP dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Moermahadi Soerja Djanegara dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jawa Barat di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Senin, 28 Mei 2018.

    Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menerima Opini WTP dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Moermahadi Soerja Djanegara dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jawa Barat di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Senin, 28 Mei 2018.

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menolak namanya dijadikan nama masjid yang tengah dibangun di kompleks Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat. “Biasanya masjid itu namanya Asmaul Husna, atau nama kalimat yang bernuansa agamis. Atau saya menemukan masjid dengan nama yang sudah terbukti ketokohannya. Kalau disetarakan dengan nama itu gak panteslah,” kata dia di Bandung, Kamis, 31 Januari 2018.

    Sebelumnya Kepala Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat Dadang Suharto sempat meminta izin penggunaan nama Ahmad Heryawan sebagai nama masjid. “Kalau nuansanya terlalu agamis begini agak berat, mending doakan saya jadi orang baik-baik,” kata Aher saat meresmikan pemasangan tiang pancang masjid di badan itu, Kamis 31 Mei 2018.

    Baca juga: Fadli Zon: Sayup-sayup Terdengar Aher Bakal Jadi Cawapres Prabowo

    Aher mengatakan, namanya sudah cukup dijadikan salah satu ruangan di kampus ITB di Jatinangor. “Karena hubungan baik antara pemprov Jabar dengan ITB yang luar biasa, saya diberi ruang khusus di Jatinangor, namanya ruang Kang Aher. Ada juga di Ciletuh, puncak Aher. Masa ada masjid Aher, jangan lah,” kata dia.

    Ahmad Heryawan kemudian memilihkan satu nama untuk masjid tersebut. “Saya pilihkan nama yang lain. Al-Akhyar, artinya masjid pilihan,” kata dia.

    Baca juga: Kata Gubernur Aher Soal Para Pengkritiknya di Media Sosial

    Kepala Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat Dadang Suharto mengatakan, masjid yang akan dibangun di kompleks perkantoran lembaganya itu berbentuk kubah. “Sebelum akhir tahun 2018 sudah selesai, sekitar bulan Desember. Dana pembanguan untuk masjid ini Rp 19 miliar,” kata dia, Kamis, 31 Mei 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.