Kisah Hakim Artidjo Alkostar yang Ingin Menghukum Mati Koruptor

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Artidjo Alkostar. dok.TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Artidjo Alkostar. dok.TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Hakim agung Artidjo Alkostar, yang pensiun hari ini, adalah momok bagi para koruptor di negeri ini. Ia menjadi hakim agung di tengah keputusasaan publik terhadap maraknya kasus korupsi.

    Selama menjabat hakim agung, tercatat beberapa terdakwa korupsi diperberat hukumannya. Politikus Partai Demokrat, Angelina Sondakh, yang di pengadilan tingkat pertama diputus 4,5 tahun penjara, pada tingkat kasasi ditambah hukumannya oleh Artidjo menjadi 12 tahun penjara.

    Baca juga: Humas MA Bantah Artidjo Alkostar Pengurus FPI: Seleksi Amat Ketat

    Angelina juga diwajibkan membayar uang pengganti atas kasus korupsi proyek pusat olahraga Hambalang senilai Rp 39,9 miliar.

    Dalam salah satu wawancara dengan Tempo pada 2013 lalu, Artidjo mengungkapkan keinginannya menghukum berat koruptor. "Saya ingin sekali menghukum mati koruptor," ujarnya.

    Ketegasan Artidjo menghukum koruptor dengan vonis yang lebih tinggi dari pengadilan tingkat pertama membuat mantan Bupati Buol, Amran Batalipu, saat itu membatalkan rencana kasasi setelah tahu kasusnya dipegang Artidjo. Amran menerima vonis 7 tahun 6 bulan penjara yang diputuskan pengadilan tinggi.

    Baca juga: Hakim Artidjo Cs Tolak PK Terhukum Mati Titus Igweh

    Artidjo Alkostar adalah sosok sederhana. Mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta itu kerap naik bajaj ke kantor. Ia pun sosok yang tak takut dengan ancaman.

    Artidjo memilih tak dikawal meski saat itu koleganya, hakim agung Syafiuddin Kartasasmita, ditembak mati sewaktu menangani kasus korupsi Soeharto. "Sudah saya hapus istilah takut di kamus saya," ujar Artidjo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.