Tito Karnavian Ungkap Polisi Tak Menyerbu Rutan Mako Brimob

Reporter

Editor

Amirullah

Kapolri Jenderal Tito Karnavian usai meninjau pasca kerusuhan di Rutan Cabang Salemba di Mako Brimob, Depok, 10 Mei 2018. Sebanyak narapidana kasus terorisme telah dipindahkan ke Lapas Nusakambangan. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan alasan polisi tidak langsung menyerbu saat tahanan kasus terorisme menguasai rumah tahanan Markas Komando Brigade Mobil (Mako Brimob) di Kelapa Dua, Depok. Dia mengatakan pihaknya mengetahui ada perbedaan pendapat di kalangan tahanan sendiri.

"Ada sebagian yang ingin melakukan kekerasan dan sebagian lainnya tidak," kata dia di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Kamis, 10 Mei 2018.

Baca: Kepala Polri: Rutan Mako Brimob Bukan Didesain Maximum Security

Sebelumnya, pada Selasa, 8 Mei 2018 malam, sejumlah tahanan kasus terorisme mengamuk dan mengambil alih rutan Mako Brimob. Mereka membunuh lima polisi, merebut senjata mereka dan menyandera satu polisi lainnya, yaitu Brigadir Kepala Iwan Sarjana.

Tito menjelaskan dalam keadaan tersebut polisi memiliki dua opsi. Opsi pertama, kata dia, adalah langsung menyerbu masuk dan opsi kedua memberikan peringatan terlebih dahulu.

Namun, karena mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara tahanan, Tito mengatakan polisi memutuskan untuk memberikan peringatan dulu. "Kami tidak ingin banyak jatuh korban, sementara tidak semua mau melakukan kekerasan," kata dia.

Baca: PDIP: Penanganan Terorisme Tak Cukup Melalui Deradikalisasi

Tito mengatakan telah menyampaikan kondisi tersebut ke Presiden Joko Widodo. Dia meminta izin agar polisi dapat melakukan pendekatan persuasif terhadap tahanan yang memberontak. "Beliau memberikan izin agar Kapolri melakukan tindakan tegas yang diperlukan," kata dia.

Tito mengatakan polisi kemudian menjalankan strategi itu sejak Rabu, 9 Mei hingga Kamis, 10 Mei pagi hari. Dia mengatakan strategi itu terbukti berhasil.

Pada Kamis dini hari, kata dia, Bripka Iwan Sarjana dilepaskan. Menyusul para tahanan menyerah pada pagi harinya. "Jadi sepanjang malam ada warning dan alhamdulilah besok paginya mereka menyerahkan diri," kata dia.






Heru Budi Sebut 3 Nama Calon Sekda DKI Sudah Diserahkan ke Mendagri

3 hari lalu

Heru Budi Sebut 3 Nama Calon Sekda DKI Sudah Diserahkan ke Mendagri

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan tiga nama calon Sekretaris Daerah (Sekda) sudah berada di Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk selanjutnya dibawa ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Tito Karnavian Minta Aparat Jangan Tindak Pemerintah, ICW: Pola Pikir Itu Penting Diluruskan

7 hari lalu

Tito Karnavian Minta Aparat Jangan Tindak Pemerintah, ICW: Pola Pikir Itu Penting Diluruskan

ICW menyarankan kepada Tito Karnavian agar melihat data KPK. Sejak 2004 hingga 2022, setidaknya ada 178 kepala daerah diproses hukum kasus korupsi.


Tanggapi Kemendagri, KPK: Kami Lakukan Pencegahan Dahulu Sebelum Menindak

7 hari lalu

Tanggapi Kemendagri, KPK: Kami Lakukan Pencegahan Dahulu Sebelum Menindak

Johanis mengatakan KPK sudah melakukan pencegahan korupsi meski tanpa permintaan dari lembaga lain.


Mendagri Soroti Alokasi Anggaran Belanja Perumahan dan Trantibumlinmas DKI Jakarta

22 hari lalu

Mendagri Soroti Alokasi Anggaran Belanja Perumahan dan Trantibumlinmas DKI Jakarta

Mendagri menyoroti alokasi anggaran untuk belanja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.


Evaluasi Rancangan Perda APBD DKI 2023, Tito Karnavian Soroti Arah Kebijakan Heru Budi

25 hari lalu

Evaluasi Rancangan Perda APBD DKI 2023, Tito Karnavian Soroti Arah Kebijakan Heru Budi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti soal arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (RPDP) DKI Jakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2023 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional 2023.


Kemendagri Soroti Target Pendapatan Pajak Daerah Dan Target Pendapatan Retribusi DKI Jakarta

28 hari lalu

Kemendagri Soroti Target Pendapatan Pajak Daerah Dan Target Pendapatan Retribusi DKI Jakarta

Kemendagri mengingatkan DKI harus memerhatikan pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi.


Tak Hanya Kepulauan Widi, Ini 5 Pulau Indonesia yang Pernah Dijual di Situs Asing

48 hari lalu

Tak Hanya Kepulauan Widi, Ini 5 Pulau Indonesia yang Pernah Dijual di Situs Asing

Heboh Kepulauan Widi di Maluku Utara akan dilelang atau dijual di situs online asing. Bukan kali pertama pulau Indonesia ditawarkan di situs asing.


Pemerintah Bentuk Satgas Pulau Terluar Buntut Lelang Kepulauan Widi

50 hari lalu

Pemerintah Bentuk Satgas Pulau Terluar Buntut Lelang Kepulauan Widi

Pemerintah resmi membentuk Satgas Pulau Terluar. Satuan ini untuk mendata pulau-pulau terluar yang berbentuk kepulauan di Indonesia.


Pemerintah Cabut MoU Pemanfaatan Kepulauan Widi yang Sempat Dilelang

50 hari lalu

Pemerintah Cabut MoU Pemanfaatan Kepulauan Widi yang Sempat Dilelang

Menkopolhukam menyatakan MoU antara PT LII dengan Pemkab Halmahera Selatan soal pemanfaatan Kepulauan Widi melanggar aturan.


Mendagri Tegur Keras Bupati Meranti yang Sebut Kemenkeu Diisi Iblis

51 hari lalu

Mendagri Tegur Keras Bupati Meranti yang Sebut Kemenkeu Diisi Iblis

Mendagri Tito Karnavian menegur keras Bupati Meranti Muhammad Adil yang menyebut Kemenkeu diisi oleh iblis.