Fahri Hamzah: Kalau Buruh Berpolitik Itu Wajib

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyalami para buruh saat menghadiri aksi May Day di Istora Senayan, Jakarta, 1 Mei 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyalami para buruh saat menghadiri aksi May Day di Istora Senayan, Jakarta, 1 Mei 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah tidak mempersalahkan jika para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI melakukan deklarasi dukungan terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

    Menurut dia, massa buruh juga bisa untuk ikut berpolitik. Bahkan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mewajibkan jika para buruh melakukan deklarasi politik.

    Baca juga: Fahri Hamzah Malu Mendengar Pidato Presiden PKS Soal Jokowi

    "Buruh itu ada partainya, partai buruh namanya. Jadi, kalau buruh berpolitik itu wajib," kata Fahri di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu, 2 Mei 2018. Ia menilai deklarasi yang dilakukan KSPI kepada Prabowo adalah bukti kalau mereka kecewa pada Presiden RI Joko Widodo dan menilai ada yang salah dengan kepemimpinannya. Maka dari itu, menurutnya apa yang dilakukan KSPI adalah hal yang wajar.

    "Karena dia tau salah presiden, terancam hidupnya. Harusnya, kalau saya jadi presiden, buruh sama saya," ucap Fahri Hamzah.

    Kemarin, KSPI melakukan deklarasi dukungan terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden 2019. Dukungan itu disampaikan pada perayaan Hari Buruh.

    Baca juga: Fahri Hamzah: Ada Kejutan untuk Jokowi Menjelang Pilpres 2019

    Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, hanya Prabowo yang berkomitmen menjalankan 10 tuntutan buruh dan rakyat atau disebut Sepultura. "Karena itu, buruh KSPI secara bulat akan memberikan dukungan kepada beliau menjadi presiden periode 2019-2024," kata Said dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Senin malam, 30 April 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.