TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menampik gerakan antipolitisasi masjid yang didukung relawan pendukung Jokowi. Masjid, kata dia, adalah pusat peradaban ekonomi, sosial, dan politik pada zaman Nabi Muhammad SAW.
Namun, ia tidak setuju jika kampanye dilakukan di masjid. “Kalau politik tingkat rendah seperti kampanye, saya setuju untuk dihindari,” kata Mardani saat dihubungi Tempo, Rabu, 25 April 2018. Menurut dia harus dibedakan antara politik dan kampanye.
Baca:
Relawan Jokowi Luncurkan Program ...
Relawan Jokowi Bantah Luncurkan Gerakan ...
Menurut Mardani, beberapa hal yang bersifat politis yang boleh dilakukan di masjid. Kegiatan politik ini yang boleh dilakukan di masjid:
- orientasinya berpihak pada kaum dhuafa dan melawan kezaliman.
- ceramah tentang rezim Jokowi boleh dilakukan di masjid. Tapi harus adil dan mengacu pada data. Sehingga, dari ceramah itu akan terbentuk diskursus yang sehat. “Jangan menganggap jamaah masjid bodoh, karena itu dijauhkan dari politik.”
Baca: Jusuf Kalla Bolehkan Ceramah tentang Politik di ...
Gerakan antipolitisasi masjid dibentuk seusai Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Pengasuh JPN, Gus Soleh Muzakir sangat menolak ceramah politik yang mengarah kepada ujaran kebencian dari dalam masjid. "Itu menciptakan situasi yang tidak harmonis dalam kehidupan beragama," kata dia.
Gerakan antipolitisasi masjid itu mendapat dukungan dari Gerakan Nasional Jutaan Relawan Dukung Joko Widodo (Jokowi). Koordinator gerakan, Sylver Matutina mengatakan sering mengundang ulama dari JPN untuk berceramah dalam pengajian relawan Jokowi. JPN juga sering mengundang relawan Jokowi untuk acaranya.
