Polri Bantah Perwira di Jabatan Fungsional Disebut Menganggur

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Kepolisian Jenderal Tito Karnavian memimpin serah terima jabatan sejumlah perwira tinggi di aula Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, 19 September 2017. TEMPO/Arkhelaus

    Kepala Kepolisian Jenderal Tito Karnavian memimpin serah terima jabatan sejumlah perwira tinggi di aula Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, 19 September 2017. TEMPO/Arkhelaus

    TEMPO.CO, Jakarta - Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Inspektur Jenderal Arief Sulistyanto membantah anggapan soal anggota kepolisian yang ditempatkan dalam jabatan fungsional disebut sebagai polisi yang menganggur. Menurut dia, tugas jabatan fungsional sama berat dan sibuknya dengan jabatan struktural.

    "Kalau cuma mengandalkan jabatan struktural, tidak akan bisa mampu mengatasi beban tugas seperti di Bareskrim," kata Arief saat ditemui di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan pada Kamis, 29 Maret 2018.

    Baca: Kata Kapolri Tito Karnavian Soal 414 Perwira Polri Menganggur

    Arief mengatakan selain memiliki tugas yang sama berat, jabatan fungsional memiliki hak yang sama dengan pejabat struktural, salah satunya dalam hal gaji. Bahkan, polisi di jabatan fungsional juga memiliki kesempatan yang sama untuk terus naik jabatan. "Kalau bagus, berintegritas, berprestasi, bisa naik hingga komisaris besar," kata Arief.

    Penjelasan Arief ini untuk menjawab adanya 414 anggota kepolisian berpangkat komisaris besar yang tak punya jabatan hingga Desember 2018 alias menganggur. Adapun yang dimaksud menganggur, anggota polisi itu ditempat sebagai pejabat fungsional, seperti misalnya analisis kebijakan (anjak), penyidik utama, ahli dokter muda, dan dokter madya. Mereka berada di luar jabatan struktural seperti kepala polisi daerah, kepala polisi reskrim, kepala polisi sektor, dan direktur.

    Baca: Atasi Perwira Polri Menganggur, Lulusan STIK Dikirim ke Papua

    Menurut Arief, memang dari 414 perwira menengah itu tidak semuanya berada di jabatan fungsional. Ada pula anggota yang benar-benar tidak memiliki jabatan apapun lagi, tetapi dengan alasan dan kondisi khusus, seperti contohnya yang sedang mengajukan masa persiapan pensiun (MPP).

    Perwira yang mengajukan MPP berhak untuk tidak bekerja selama enam bulan hingga satu tahun. Sebab, mereka diberi kesempatan untuk mencari peluang bisnis di masa pensiunnya. "Ada juga anggota yang depresi. Masuk rumah sakit jiwa untuk diawasi," kata Arief menyebutkan alasan lainnya.

    Sebagai solusi, Arief mengatakan saat ini ia sudah mengajukan untuk memperbanyak jumlah jabatan fungsional di kepolisian kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Usulan itu tinggal menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan terkait anggarannya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.