TEMPO.CO, Jakarta - Mengatasi banyaknya perwira Polri menganggur alias non-job setelah lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIK, Mabes Polri akan menyalurkan mereka ke kepolisian daerah di luar Pulau Jawa, salah satunya Papua. Perwira yang dikirim ke Papua adalah yang menjadi lulusan terbaik dari STIK.
"Mereka kami minta tunjukkan kelebihan dan kehebatan mereka untuk membantu Polda Papua," kata Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Inspektur Jenderal Arief Sulistyanto di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis, 29 Maret 2018.
Baca juga: Jangan Biarkan Perwira Polisi Menganggur
Ia melanjutkan, untuk ranking terbaik lulusan STIK rencananya ditempatkan di luar Pulau Jawa. Sebab, antrean jabatan struktural di Pulau Jawa saat ini sudah penuh. Menurut Arief, akan sulit bagi polisi berpangkat ajun komisaris polisi (AKP) naik ke pangkat selanjutnya karena antreannya sudah panjang.
Hari ini, STIK meluluskan 145 perwira pertama di Aula Mutiara PTIK, Jakarta Selatan. Mereka dinyatakan telah merampungkan pendidikan dan menyandang gelar sarjana ilmu kepolisian.
Dari ratusan perwira itu, empat di antaranya merupakan lulusan terbaik, yakni AKP M. Eko Prahutomo yang mendapatkan Bintang Widya Karya karena skripsi terbaik, AKP Jeifson Sitorus mendapatkan Bintang Widya Trengginas karena memiliki fisik terbaik, AKP Sang Nurah Wiratama mendapatkan Bintang Widya Tanggon karena mental terbaik, dan AKP Vandy Setiawan mendapatkan Bintang Widya Cendikia karena indeks prestasi kumulatif (IPK) tertinggi 3,81.
Menanggapi rencana penempatan para lulusan terbaik itu di Papua, salah satu perwira, Vandy Setiawan, mengaku siap. "Kami akan setia pada keputusan dari pimpinan. Ditempatkan di mana pun, kami bersedia," katanya saat ditemui usai yudisium.
Vandy menambahkan, sejak awal menjadi polisi, dia dan rekan-rekannya sudah menandatangani perjanjian untuk mau ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.
Baca juga: Saran untuk Perwira Polri Menganggur: Suruh Mereka Memilih
Sedangkan untuk anggota polisi lain, Arief berencana menempatkan mereka di jabatan struktural organisasi Polri dan polda baru yang ada di Indonesia, seperti di Kalimantan Utara.
Sebelumnya, anggota Komisi Polisi Nasional, Bekto Suprapto, mengatakan ada 414 perwira Polri menganggur atau non-job hingga Desember 2018. Bekto mengaku mendapat informasi itu dari Asisten Sumber Daya Manusia Mabes Polri Inspektur Jenderal Arief Sulistyanto.
Keadaan menganggur atau non-job itu biasanya terjadi selepas para perwira bersekolah pimpinan dan menolak dipindahkan ke daerah dan rela menganggur. Maksud menganggur tersebut adalah polisi ditempatkan sebagai analisis kebijakan dan tidak memiliki jabatan secara struktural.