Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

900 Ribu Warga Jawa Barat Belum Rekam E-KTP

image-gnews
Ilustrasi pembuatan e-KTP. Dok.TEMPO/Suryo Wibowo
Ilustrasi pembuatan e-KTP. Dok.TEMPO/Suryo Wibowo
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jawa Barat, Abas Bashari mengatakan, jumlah penduduk Jawa Barat yang sudah melakukan perekaman KTP Elektronik atau E-KTP mencapai 99,21 persen. “Tinggal 900 ribuan lagi yang belum melakukan perekaman,” kata dia di Bandung, Senin, 19 Maret 2018.

Abas membenarkan jumlah warga Jawa Barat yang belum melakukan perekaman melonjak. Pada Januari 2018 lalu jumlah warga yang belum melakukan perekaman E-KTP menembus 400 ribuan orang. “Kalau prosentasenya berkurang, tapi dari segi jumlah bertambah karena penambahan orang dewasa,” kata dia.

Baca juga: Rekam Data Beres, 1,5 Juta Warga Jawa Barat Tunggu Blangko E-KTP

Abas mengatakan, jumlah penduduk yang memasuki usia dewasa bertambah bisa ratusan orang setiap harinya di tiap kabupaten/kota. “Angka terakhir dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri itu yang belum perekaman 900 ribuan orang,” kata dia.

Menurut Abas, untuk keperluan pemilihan gubernur, perekaman E-KTP terus akan dilakukan hingga hari H pelaksanaan pencoblosan pada 26 Juni 2018. Data potensial pemilih Jawa Barat yang memilik hak pilih hingga hari H menembus 32 juta orang. “Perekaman sampai hari H terus berjalan. Pemilih pemula yang masuk usia dewasa pada tanggal 26 nanti berhak memilih,” kata dia.

Abas mengatakan, kemungkinan pelaksanaan pencoblosan nanti masih mengandalkan Suket (Surat Keterangan) pengganti E-KTP bagi warga yang belum mencetak E-KTP. “Aturannya masih diperbolehkan,” kata dia.

Ada tiga daerah terbanyak yang mencatatkan jumlah warga yang belum melakukan perekaman E-KTP yakni Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung, dan Indramayu. “Yang paling banyak itu Kabupaten Bekasi. Sekitar 30 ribuan orang yang belum,” kata Abas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat telah mengumumkan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) mengacu pada warga yang telah memiliki hak pilih jumlahnya 31.708.330 orang. “Dari jumlah itu ada 930 ribuan orang pemilih belum memiliki KTP Elektronik,” kata Anggota KPU Jawa Barat Ferdhiman P Bariguna saat dihubungi Tempo, Senin, 19 Maret 2018.

Ferdhiman mengatakan, pemilih yang belum mengantungi E-KTP itu diketahui dari hasil coklit (pencocokan dan penilitian) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). “Mereka kita bagi dalam dua kelompok. Pertama yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik jumlahnya kurang lebih 400 ribuan orang. Dan kelompok kedua yang sudah memiliki KTP Elektronik, itu sisanya,” kata dia.

Anggota Bawaslu Jawa Barat M Waskin Marzuki meragukan laporan berkala yang diterima lembaganya mengenai perkembangan perekaman E-KTP. “Dia selalu melaporkan jumlah pemilih potensial yang belum KTP Elektronik makin menurun, dari sekitar 1 juta orang menjadi sekitar 600 ribuan orang, dan per 15 Januari 2018 mereka melaporkan 420 ribuan orang. Tapi pada 17 Maret 2018 ditemukan 930 ribuan orang yang sudah tercoklit tapi belum punya KTP Elektronik,” kata dia saat dihubungi Tempo, Senin, 19 Maret 2018.

Wasikin mengatakan, belakangan Disdukcapil Jawa Barat merevisi jumlahnya menjadi 900 ribuan orang yang belum merekam E-KTP. “Saya meyakini data hasil coklit itu yang benar. Itu dilakukan door to door. Disdukcapil segera meningkatkan pelayanannya, membuka sebebas-bebasnya, selebar-lebarnya bagi masyarakat yang belum punya KTP untuk membuat KTP,” kata dia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPK Tanyai Ganjar Pranowo Proses Penganggaran Proyek E-KTP

10 Mei 2019

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menjawab pertanyaan wartawan saat meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat, 10 Mei 2019. Ganjar Pranowo diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar nonaktif Markus Nari terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik. ANTARA
KPK Tanyai Ganjar Pranowo Proses Penganggaran Proyek E-KTP

Ganjar Pranowo mengatakan terdapat sekitar 100 kabupaten yang harus mencetak e-KTP sehingga dibutuhkan penambahan anggaran.


17 Ribu E-KTP Warga Bogor Belum Bisa Dicetak, Ini Penyebabnya

6 Juni 2018

Petugas memeriksa e-KTP yang sudah tercetak pada acara Nusantara Expo 2017 di TMII, Jakarta, 20 Oktober 2017. Dalam kegiatan ini, warga yang memiliki KTP rusak, hilang blanko, atau KTP hilang, dapat langsung memiliki e-KTP dengan membawa sejumlah persyaratan. Tempo/Fakhri Hermansyah
17 Ribu E-KTP Warga Bogor Belum Bisa Dicetak, Ini Penyebabnya

Sudah dua bulan, 17 ribu warga Kota Bogor pemohon kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) belum menerima kartu identitasnya itu meski sudah PRR.


Bawaslu: Perekaman E-KTP di Papua Harus Dibahas Khusus

14 April 2018

Pilkada serentak di distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Papua. Pemilihan di distrik ini menggunakan sistem noken. TEMPO/Maria Rita Hasugian
Bawaslu: Perekaman E-KTP di Papua Harus Dibahas Khusus

Salah satu sebab tingginya jumlah pemilih yang belum punya e-KTP adalah adanya anggapan merekam e-KTP bertentangan dengan kepercayaan.


Presiden Jokowi Minta Pembuatan E-KTP Maksimal Satu Jam

4 April 2018

Petugas Disdukcapi melakukan perekaman warga penyandang disabilitas, di rumah warga di Kelurahan Samoja, Kecamatan Batununggal, Bandung, 2 April 2018. TEMPO/Prima Mulia
Presiden Jokowi Minta Pembuatan E-KTP Maksimal Satu Jam

Presiden Jokowi juga meminta agar Kemendagri melakukan metode jemput bola untuk perekaman e-KTP bagi warga di daerah terpencil.


Anang Sugiana Didakwa Korupsi Rp 79 Miliar dalam Proyek E-KTP

28 Maret 2018

Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo bersaksi untuk terdakwa e-KTP Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, 22 Februari 2018. TEMPO/Lani Diana
Anang Sugiana Didakwa Korupsi Rp 79 Miliar dalam Proyek E-KTP

Anang Sugiana adalah Direktur Utama PT Quadra Solution, salah satu anggota konsorsium PNRI yang mengerjakan proyek e-KTP.


ICW Minta KPK Telusuri Nama-nama yang Diduga Penerima Dana E-KTP

24 Maret 2018

Emerson Yuntho. ANTARA/Jessica Helena Wuysang
ICW Minta KPK Telusuri Nama-nama yang Diduga Penerima Dana E-KTP

ICW mendorong KPK untuk memeriksa nama-nama yang disebutkan menerima aliran dana e-KTP.


Puan Maharani Mengaku Tak Pernah Bahas E-KTP selama di DPR

24 Maret 2018

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani bersiap memimpin rapat untuk membahas soal kesiapan perluasan bantuan pangan non tunai (BPNT) 2018 di Kementerian PMK, Jakarta, 20 Maret 2018. Puan Maharani dalam konferensi pers di kantor Kemenko PMK  pada Selasa (20/03) mengatakan penyaluran BPNT juga sudah mencapai 86 persen di 44 kota dengan penerima 1,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). TEMPO/Tony Hartawan
Puan Maharani Mengaku Tak Pernah Bahas E-KTP selama di DPR

Puan Maharani menjelaskan selama bertugas di DPR dirinya tidak pernah ikut terlibat dalam pembahasan proyek e-KTP.


6,7 Juta Pemilih Belum Punya E-KTP, Bawaslu Buka Posko Aduan

23 Maret 2018

Warga antre untuk melakukan perekaman data KTP elektronik di Kantor Kelurahan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, 3 September 2016. Pemerintah memberikan tenggat bagi warga untuk merekam data KTP elektronik hingga 30 September 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
6,7 Juta Pemilih Belum Punya E-KTP, Bawaslu Buka Posko Aduan

Atasi pemilih tak punya E-KTP, Bawaslu buka posko.


Setya Novanto Mengaku Baru Tahu Keponakannya Ikut Tender E-KTP

5 Maret 2018

Terdakwa dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, 22 Februari 2018. TEMPO/Lani Diana
Setya Novanto Mengaku Baru Tahu Keponakannya Ikut Tender E-KTP

Setya Novanto juga membantah keponakannya menjadi perantara uang proyek e-KTP untuknya, seperti sangkaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Kasus E-KTP, Anang Sugiana Ungkap Ada Jatah Rp 100 Miliar ke DPR

22 Februari 2018

Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo bersaksi untuk terdakwa e-KTP Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, 22 Februari 2018. TEMPO/Lani Diana
Kasus E-KTP, Anang Sugiana Ungkap Ada Jatah Rp 100 Miliar ke DPR

Mantan Direktur PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo membenarkan ada bagi-bagi duti ke anggota DPR sebesar Rp 100 miliar terkait proyek e-KTP.