Febri KPK Sudah Kesekian Kali Dengar Tudingan Fahri Hamzah

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Fahri Hamzah saat berdiskusi dengan media di Media Center DPR, Jumat, 26 Januari 2018. TEMPO/Dewi Nurita

    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Fahri Hamzah saat berdiskusi dengan media di Media Center DPR, Jumat, 26 Januari 2018. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, menyebutkan pernyataan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah yang menuding KPK bersekongkol dengan M. Nazaruddin sudah didengarnya beberapa kali. Febri menyatakan seharusnya Fahri bisa memahami adanya ketentuan ihwal tersangka atau terdakwa yang bisa mengajukan diri sebagai pelaku yang bekerja sama dengan KPK atau justice collaborator (JC).

    "Itu sudah yang kesekian kali saya dengar seperti itu dan sudah sering kita jelaskan bahwa memang bisa memahami, tentu saja seharusnya bisa paham ya, ada ketentuan di undang-undang bahwa tersangka atau terdakwa bahkan setelah diproses hukum itu bisa jadi pelaku yang bekerja sama," kata Febri di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Februari 2018.

    Baca juga: Fahri Hamzah Nilai Persekongkolan Nazaruddin-KPK Masalah Nasional

    Febri berujar tersangka atau terdakwa yang mengajukan JC bisa menyampaikan keterangan secara signifikan kepada penegak hukum. Hal itulah, yang menurut Febri, dilakukan oleh Nazaruddin dalam konteks kasus korupsi e-KTP.

    Menurut Febri, Nazaruddin beberapa kali memberikan informasi kepada KPK. Misalnya, keterangan terkait dengan kasus korupsi pembangunan Stadion Hambalang, korupsi di proyek e-KTP, dan kasus lainnya.

    Febri menegaskan, undang-udang memfasilitasi bagi pihak yang ingin membongkar nama lain dalam suatu kasus. Bahkan, kata Febri, peraturan pemerintah dan surat edaran Mahkamah Agung (MA) juga mengatur bahwa pihak-pihak yang dikabulkan status JC-nya dapat diberikan tuntutan atau hukuman lebih rendah.

    "Tentu saja seharusnya kalau kita gunakan logika yang sehat dalam penegakan hukum, ketika ada pihak-pihak yang ingin membuka informasi dan menyampaikan apa yang ia ketahui, seharusnya hal itu didukung secara hukum," kata Febri.

    Fahri meradang setelah mendengar tuduhan dari Nazaruddin. Politikus Partai Keadilan Sosial (PKS) ini tidak terima disebut menerima uang korupsi saat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Hukum DPR masa kerja 2004-2009.

    Fahri Hamzah mengaku telah mendengar semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia lantas menyimpulkan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 19 Februari 2018. "Ada persekongkolan Nazar dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.