UU MD3 Disahkan, Zulkifli Hasan Sebut 3 Nama Calon Pimpinan MPR

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dalam Simposium Nasional Kebangsaan di Aula Barat Institut Teknologi Bandung, Rabu, 25 Oktober 2017.

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menyebut sejumlah nama untuk mengisi tiga kursi tambahan pimpinan MPR pascapengesahan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3. Pelantikan tiga nama calon pimpinan ini menunggu penomoran undang-undang yang disahkan pada 12 Februari 2018.

Ia menyebut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar bakal mengisi satu slot tambahan kursi pimpinan MPR. Dua nama lainnya adalah Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. “Ada tiga untuk MPR, ada Cak Imin, Ahmad Basarah, kita yang meminta, dan Ahmad Muzani,” kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa 20 Februari 2018.

Baca: Menteri Yasonna Sebut Jokowi Mungkin Tak Tanda Tangani UU MD3

Zulkifli, yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu mengatakan pembahasan tiga calon pimpinan baru MPR masih bersifat informal. Nantinya, kata dia, pembahasan akan dilakukan melalui rapat gabungan fraksi di MPR. “Termasuk DPD. Utusan DPD masih ada,” ujarnya.

Zulkifli mengatakan pelantikan tiga pimpinan baru MPR tidak akan dipengaruhi fraksi Dewan Perwakilan Daerah yang sempat protes terhadap pembahasan UU MD3. “Itu haknya DPD, kita hormati keputusan DPD,” ujar dia.

Baca: Mahfud MD: DPR Sedang Mengebalkan Diri Lewat UU MD3

Undang-Undang tentang MD3 disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 12 Februari 2018. Aksi walk out dari dua fraksi, NasDem dan Partai Persatuan Pembangunan mewarnai pengesahan UU MD3 ini. Kedua fraksi menilai masih terdapat pasal yang menuai polemik, seperti prosedur untuk penambahan kursi pimpinan, hak imunitas, dan pasal pemanggilan paksa.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengatakan ada kemungkinan Presiden Joko Widodo tidak akan menandatangani revisi UU MD3. Sebab, norma-norma seperti imunitas DPR dan pemanggilan paksa bakal menjadi perhatian Presiden.

Yasonna mengatakan Presiden Jokowi memiliki waktu 30 hari untuk menandatangani UU MD3. Bila Jokowi tak kunjung membubuhkan tanda tangannya, maka UU tersebut tetap berlaku dengan sendirinya.






KPK Periksa Anggota DPR Aryanto Munawar Kasus Suap Rektor Unila

1 hari lalu

KPK Periksa Anggota DPR Aryanto Munawar Kasus Suap Rektor Unila

KPK memeriksa Anggota DPR asal Lampung dan Bupati Lampung Barat dalam kasus suap Rektor Unila Karomani.


Yandri Susanto Ajak Umat Tingkatkan Cinta pada Agama dan Tanah Air

3 hari lalu

Yandri Susanto Ajak Umat Tingkatkan Cinta pada Agama dan Tanah Air

Yandri menyampaikan pidato dalam Tabligh Akbar Tirtayasa Bershalawat di Banten.


Diduetkan dengan Ganjar Pranowo, Erick Thohir: Saya Bukan Orang Partai

4 hari lalu

Diduetkan dengan Ganjar Pranowo, Erick Thohir: Saya Bukan Orang Partai

Erick Thohir merespon isu soal dirinya akan disandingkan dengan Ganjar Pranowo oleh Partai Amanat Nasional dalam Pilpres 2024.


Lolos Memuaskan Ujian Doktor, Bamsoet Beberkan Terobosan Hukum PPHN Tanpa Amandemen

5 hari lalu

Lolos Memuaskan Ujian Doktor, Bamsoet Beberkan Terobosan Hukum PPHN Tanpa Amandemen

Disertasi ini berusaha untuk menemukan kebenaran ilmiah terkait konseptual Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai payung hukum pelaksanaan pembangunan berkesinambungan


Harga Garam Naik, Mendag Sebut RI Terlalu Banyak Impor

6 hari lalu

Harga Garam Naik, Mendag Sebut RI Terlalu Banyak Impor

Mendag mendapat keluhan dari perajin tahu mengenai lonjakan harga garam.


Mendag Janji Harga Minyak Stabil Rp 14 Ribu: Kalau Lebih, Saya yang Tombok

6 hari lalu

Mendag Janji Harga Minyak Stabil Rp 14 Ribu: Kalau Lebih, Saya yang Tombok

Zulhas mengakui harga minyak goreng fluktuatif. Namun, pemerintah telah menetapkan harga MinyaKita tak lebih dari Rp 14 ribu per liter.


Pengecer Kedelai Curhat ke Mendag Tak Dapat Subsidi: Padahal Sama-sama Cari Makan

6 hari lalu

Pengecer Kedelai Curhat ke Mendag Tak Dapat Subsidi: Padahal Sama-sama Cari Makan

Menurut Zulhas, subsidi kedelai diberikan kepada para pelaku usaha yang memenuhi syarat.


Di Depan Zulhas, Hotman Paris Singgung Jagoan yang Monopoli Izin Impor

6 hari lalu

Di Depan Zulhas, Hotman Paris Singgung Jagoan yang Monopoli Izin Impor

Menjawab pertanyaan Hotman Paris, Zulkifli alias Zulhas menjelaskan, izin impor sejatinya dibagi secara rata dan telah diatur dalam neraca komoditas.


Pertimbangkan Duet Ganjar-Erick Thohir, PAN: Pasangan Sempurna

6 hari lalu

Pertimbangkan Duet Ganjar-Erick Thohir, PAN: Pasangan Sempurna

Politikus PAN Viva Yoga Mauladi menilai Ganjar Pranowo dan Erick Thohir bakal menjadi pasangan yang sempurna pada Pemilihan Presiden 2024.


Hotman Paris dan Zulkifli Hasan Terima Pengaduan Warga di Kopi Johny

6 hari lalu

Hotman Paris dan Zulkifli Hasan Terima Pengaduan Warga di Kopi Johny

Hotman Paris sering menerima pengaduan dan konsultasi hukum bagi warga di Kopi Johny, Kelapa Gading