Yusril Ihza: PBB dari Dulu Selalu Dipersulit untuk Ikut Pemilu

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra berbicara kepada wartawan usai pembacaan putusan Bawaslu atas laporan dugaan pelanggaran administrasi pendaftaran pemilu 2019 oleh KPU, di kantor Bawaslu, Jakarta, 15 November 2017. TEMPO/Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menyayangkan kegagalan partainya sebagai partai politik peserta Pemilu 2019. Menurut Yusril, pihaknya kerap dipersulit untuk ikut serta dalam pesta politik tersebut.

“PBB dari dulu selalu dipersulit untuk ikut Pemilu,” kata Yusril melalui keterangan tertulisnya pada Sabtu, 17 Februari 2018.

KPU menetapkan PBB tidak memenuhi syarat usai keanggotaannya di Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat tidak memenuhi syarat, yakni sebanyak 75 persen. PBB gagal lolos sebagai peserta Pemilu 2019 akibat enam anggotanya di Kabupaten Manokwari Selatan tidak hadir saat verifikasi.

Baca juga: Yusril Ihza Gugat UU Pemilu ke MK: Semoga Tak Ada Intervensi

Yusril menjelaskan, kehadiran keenam anggota itu terkendala kondisi geografis Manokwari Selatan. Mereka yang datang terlambat ke KPUD Manokwari Selatan karena tak kunjung menerima surat panggilan. Sebab, keenam anggota itu tinggal jauh di pegunungan Papua dan harus berjalan kaki menuju Kanupaten Manokwari Selatan. Akibatnya, KPUD Manokwari Selatan menyatakan PBB tidak lolos verifikasi, sehingga partai tersebut gagal ikut serta dalam Pemilu 2019.

Yusril mengatakan pihaknya sudah menjelaskan terkait kendala komunikasi dan kendaraan tersebut kepada KPUD. Namun, lembaga penyelenggara pemilu itu menolak penjelasan PBB itu.

“(KPU) menganggap Papua itu seperti Jakarta atau Pulau Jawa. Masa gara-gara enam orang datang terlambat untuk diverifikasi, PBB secara nasional jadi tidak bisa ikut Pemilu. Ini benar-benar keterlaluan,” ucap Yusril menambahkan.

Keberatan atas penetapan KPU RI itu, Yusril mengatakan pihaknya akan melayangkan gugatan kepada Badan Pengawas Pemilu pada Senin, 19 Februari 2018 mendatang. “Mudah-mudahan Bawaslu bisa memediasi PBB dengan Kpu agar persoalan Manokwari Selatan ini dapat diselesaikan dengan bijak,” ucap Yusril.

Baca juga: Pernah Gagal, Yusril Berharap Uji Materi UU Pemilu Dikabulkan

Meski begitu, Yusril menuturkan penyelesaian sengketa Manokwari Selatan ini tak akan mempengaruhi persiapan pemenangan Pemilu 2019. Mantan Menteri Sekretaris Negara itu juga mengingatkan kadernya untuk menunggu penyelesaian itu dengan tenang.

“Semua kegiatan partai dan persiapan Pemilu harus tetap berjalan, jangan terganggu dengan sengketa ini,” kata Yusril Ihza Mahendra.






Kerabat Sultan Deli Temui Yusril Ihza Mahendra Bahas Sengketa Tanah Kesultanan Deli Vs Pemerintah RI

3 hari lalu

Kerabat Sultan Deli Temui Yusril Ihza Mahendra Bahas Sengketa Tanah Kesultanan Deli Vs Pemerintah RI

Kerabat Sultan Deli akan berikan kuasa kepada Yusril Ihza Mahendra jika musyawarah sengketa Tanah Kesultanan Deli dengan Pemerintah RI tidak berhasil.


Bamsoet dan Yusril Izha Mahendra Sepakat PPHN Butuh Payung Hukum

6 hari lalu

Bamsoet dan Yusril Izha Mahendra Sepakat PPHN Butuh Payung Hukum

Bentuk hukum yang ideal untuk PPHN adalah TAP MPR.


Bappenas, Badan Otorita, dan Yusril Ihza Bertemu Bahas Percepatan Pembangunan IKN

10 hari lalu

Bappenas, Badan Otorita, dan Yusril Ihza Bertemu Bahas Percepatan Pembangunan IKN

Kepala Bappenas mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono dan Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra.


Jokowi Panggil Yusril Ihza Mahendra ke Istana, Bahas Legalitas IKN

15 hari lalu

Jokowi Panggil Yusril Ihza Mahendra ke Istana, Bahas Legalitas IKN

Menurut Yusril Ihza Mahendra, Jokowi menginginkan agar pihak swasta mengembangkan sektor komersial di kawasan IKN.


Perindo hingga Partai Bulan Bintang Berharap Bisa Masuk Parlemen di Pemilu 2024

56 hari lalu

Perindo hingga Partai Bulan Bintang Berharap Bisa Masuk Parlemen di Pemilu 2024

Hary Tanoesoedibjo memasang target Perindo harus memperoleh minimal 60 kursi DPR pada Pemilu 2024. Adapun PBB memasang target cukup 4 persen


MK Tolak Gugatan Presidential Threshold yang Diajukan La Nyalla Mattalitti dan Yusril Ihza Mahendra Cs

8 Juli 2022

MK Tolak Gugatan Presidential Threshold yang Diajukan La Nyalla Mattalitti dan Yusril Ihza Mahendra Cs

MK kembali menolak gugatan presidential threshold. Gugatan itu diajukan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti dan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.


Profil Afriansyah Noor, Meniti Karier dari Pengawas Proyek

16 Juni 2022

Profil Afriansyah Noor, Meniti Karier dari Pengawas Proyek

Afriansyah Noor telah resmi menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang itu.


PBB dan DPD Yakin MK Terima Gugatan Mereka Terkait Presidential Treshold

26 April 2022

PBB dan DPD Yakin MK Terima Gugatan Mereka Terkait Presidential Treshold

PBB dan DPD menilai tak ada alasan kedudukan hukum yang bisa dilontarkan MK untuk menolak gugatan mereka terkait presidential threshold.


Incar Ambang Batas Parlemen di Pemilu 2024, PBB Ajak Konsolidasi PKB

9 Februari 2022

Incar Ambang Batas Parlemen di Pemilu 2024, PBB Ajak Konsolidasi PKB

Partai Bulan Bintang (PBB) optimistis bisa merebut suara dalam Pemilu 2024.


Ini Isi Lengkap Putusan MA Soal Gugatan AD/ART Partai Demokrat

10 November 2021

Ini Isi Lengkap Putusan MA Soal Gugatan AD/ART Partai Demokrat

Dalam putusannya, MA mengatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus objek permohonan tentang AD/ART Partai Demokrat.