2 Alasan Yusril Ihza Bakal Ajukan Uji Materi UU Pemilu

Reporter

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra saat menjawab pertanyaan wartawan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, 21 Juni 2017. Tempo/Irsyan Hasyim

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra berencana mengajukan uji materi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Rencananya materi yang akan diuji adalah perihal ambang batas partai mengajukan calon presiden.
  
Dalam Undang-Undang Pemilu terbaru syarat partai mengajukan calon presiden adalah sebesar 20 persen untuk perolehan kursi di DPR dan/atau 25 persen perolehan suara nasional. Untuk itu PBB berkukuh menolak aturan tersebut. “Ada alasan konstitusional tapi ada alasan kepentingan politik juga,” kata Yusril di Mahkamah Konstitusi, Senin, 7 Agustus 2017.

Baca juga: Yusril Ihza Mahendra Diminta Tukang Ojek Jadi Capres Saja

Yusril menjelaskan alasan konstitusional didasarkan pada bunyi Pasal 22 e peraturan tersebut dikaitkan dengan Pasal 6 a UUD 1945. Dia menyebutkan pasangan calon presiden diajukan oleh partai politik peserta pemilu sebelum pemilu dilaksanakan. Saat ini pemilu dilaksanakan serentak. Ia menilai apabila serentak tidak mungkin menggunakan threshold atau ambang batas.

Selain itu, Yusril berujar pada kurun waktu lima tahun peta kekuatan politik sudah berubah. Dulu kemungkinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendapat suara tinggi. Tapi sekarang, kata dia, mungkin rakyat kesal dengan Presiden Joko Widodo karena kesulitan hidup yang dialami sehingga mereka tidak lagi memilih PDIP. Sehingga ada kemungkinan suara PBB meningkat.

Yusril mengklaim partainya sudah mendeklarasikan untuk mencalonkan dia pada pilpres 2019. Alasan politik yang dia jadikan dasar adalah sikap PBB tersebut. Namun menurut dia, dengan aturan yang baru itu, kemungkinan dia tidak bisa maju termasuk claon-calon lainnya. Ia menilai bisa jadi calon tunggal akan muncul pada 2019.
 
Meski begitu, Yusril hingga saat ini belum mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Ia masih menunggu aturan itu ditandatangani oleh presiden dan diundangkan oleh pemerintah.
 

DANANG FIRMANTO
 






Kerabat Sultan Deli Temui Yusril Ihza Mahendra Bahas Sengketa Tanah Kesultanan Deli Vs Pemerintah RI

13 hari lalu

Kerabat Sultan Deli Temui Yusril Ihza Mahendra Bahas Sengketa Tanah Kesultanan Deli Vs Pemerintah RI

Kerabat Sultan Deli akan berikan kuasa kepada Yusril Ihza Mahendra jika musyawarah sengketa Tanah Kesultanan Deli dengan Pemerintah RI tidak berhasil.


Bamsoet dan Yusril Izha Mahendra Sepakat PPHN Butuh Payung Hukum

16 hari lalu

Bamsoet dan Yusril Izha Mahendra Sepakat PPHN Butuh Payung Hukum

Bentuk hukum yang ideal untuk PPHN adalah TAP MPR.


Bappenas, Badan Otorita, dan Yusril Ihza Bertemu Bahas Percepatan Pembangunan IKN

19 hari lalu

Bappenas, Badan Otorita, dan Yusril Ihza Bertemu Bahas Percepatan Pembangunan IKN

Kepala Bappenas mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono dan Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra.


Jokowi Panggil Yusril Ihza Mahendra ke Istana, Bahas Legalitas IKN

24 hari lalu

Jokowi Panggil Yusril Ihza Mahendra ke Istana, Bahas Legalitas IKN

Menurut Yusril Ihza Mahendra, Jokowi menginginkan agar pihak swasta mengembangkan sektor komersial di kawasan IKN.


Perindo hingga Partai Bulan Bintang Berharap Bisa Masuk Parlemen di Pemilu 2024

2 Agustus 2022

Perindo hingga Partai Bulan Bintang Berharap Bisa Masuk Parlemen di Pemilu 2024

Hary Tanoesoedibjo memasang target Perindo harus memperoleh minimal 60 kursi DPR pada Pemilu 2024. Adapun PBB memasang target cukup 4 persen


MK Tolak Gugatan Presidential Threshold yang Diajukan La Nyalla Mattalitti dan Yusril Ihza Mahendra Cs

8 Juli 2022

MK Tolak Gugatan Presidential Threshold yang Diajukan La Nyalla Mattalitti dan Yusril Ihza Mahendra Cs

MK kembali menolak gugatan presidential threshold. Gugatan itu diajukan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti dan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.


Profil Afriansyah Noor, Meniti Karier dari Pengawas Proyek

16 Juni 2022

Profil Afriansyah Noor, Meniti Karier dari Pengawas Proyek

Afriansyah Noor telah resmi menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang itu.


PBB dan DPD Yakin MK Terima Gugatan Mereka Terkait Presidential Treshold

26 April 2022

PBB dan DPD Yakin MK Terima Gugatan Mereka Terkait Presidential Treshold

PBB dan DPD menilai tak ada alasan kedudukan hukum yang bisa dilontarkan MK untuk menolak gugatan mereka terkait presidential threshold.


Incar Ambang Batas Parlemen di Pemilu 2024, PBB Ajak Konsolidasi PKB

9 Februari 2022

Incar Ambang Batas Parlemen di Pemilu 2024, PBB Ajak Konsolidasi PKB

Partai Bulan Bintang (PBB) optimistis bisa merebut suara dalam Pemilu 2024.


Ini Isi Lengkap Putusan MA Soal Gugatan AD/ART Partai Demokrat

10 November 2021

Ini Isi Lengkap Putusan MA Soal Gugatan AD/ART Partai Demokrat

Dalam putusannya, MA mengatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus objek permohonan tentang AD/ART Partai Demokrat.