Yusril Ihza Gugat UU Pemilu ke MK: Semoga Tak Ada Intervensi

Reporter

Saksi ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyampaikan keterangan saat sidang lanjutan kasus dugaan makar di media sosial di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jakarta, 15 Mei 2017. Yusril menjadi saksi dalam sidang yang menghadirkan dua terdakwa kakak beradik Rizal Kobar dan Jamran. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yustril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya akan mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi atau MK terkait RUU Pemilu yang kemarin malam, 20 Juli 2017 telah disahkan oleh DPR.

“DPR telah mengesahkan RUU Pemilu yang menetapkan keberadaan presidential treshold 20 persen. Secepat mungkin setelah RUU ini ditandatangani oleh Presiden dan dimuat dalam lembaran negara, saya akan mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi,” tutur Yusril Ihza Mahendra dalam pesan resminya, Jumat, 21 Juli 2017.

Baca juga:

Setelah UU Pemilu Disahkan, Mendagri: Silakan Ajukan Gugatan

Menurut Yusril perjuangan partai politik yang menolak keberadaan presidential treshold telah selesai. Kini menjadi tugas dia untuk menyusun argumen konstitusional untuk menunjukkan bahwa keberadaan presidential treshold dalam pemilu serentak dianggap bertentangan dengan pasal 6A ayat (2) jo Pasal 22E ayat (3) UUD 45.

Dalam Pasal 6A ayat (2) mengatakan Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

“Pemilihan umum yang mana yang pesertanya partai politik? Jawabannya ada pada Pasal 22E ayat 3 UUD 45 yang mengatakan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD,” kata Yusril.

Baca pula:

Gerindra Akan Ajukan Uji Materi UU Pemilu ke MK

Mendagri Persilahkan UU Pemilu Diuji Materikan di MK

Karena itu kata dia, pengusulan capres dan cawapres oleh parpol peserta pemilu itu harus dilakukan sebelum pemilu DPR dan DPRD. Baik pemilu dilaksanakan serentak maupun tdk serentak, presidential treshold mestinya tidak ada. Apalagi pemilu serentak, yang perolehan kursi anggota DPRnya belum diketahui bagi masing-masing partai. “Dengan memahami dua pasal UUD 45 seperti itu, maka tidak mungkin presidential treshold akan menjadi syarat bagi parpol dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden,” tuturnya.

Yusril Ihza Mahendra berharap, MK sebagai pengawal penegakan konstitusi akan tetap jernih dalam memeriksa permohonan pengujian RUU Pemilu yang disahkan menjadi UU Pemilu dalam rapat paripurna DPR ini. “Kepentingan Presiden Jokowi dan parpol-parpol pendukungnya sangat besar untuk mempertahankan apa yang telah mereka putuskan. Namun saya berharap MK tetap tidak dapat diintervensi oleh siapapun,” katanya.

DESTRIANITA






Kerabat Sultan Deli Temui Yusril Ihza Mahendra Bahas Sengketa Tanah Kesultanan Deli Vs Pemerintah RI

6 hari lalu

Kerabat Sultan Deli Temui Yusril Ihza Mahendra Bahas Sengketa Tanah Kesultanan Deli Vs Pemerintah RI

Kerabat Sultan Deli akan berikan kuasa kepada Yusril Ihza Mahendra jika musyawarah sengketa Tanah Kesultanan Deli dengan Pemerintah RI tidak berhasil.


Bamsoet dan Yusril Izha Mahendra Sepakat PPHN Butuh Payung Hukum

8 hari lalu

Bamsoet dan Yusril Izha Mahendra Sepakat PPHN Butuh Payung Hukum

Bentuk hukum yang ideal untuk PPHN adalah TAP MPR.


Anies Baswedan Bicara Siap Tarung Pilpres 2024, Belum Ada Panggilan Partai Politik

10 hari lalu

Anies Baswedan Bicara Siap Tarung Pilpres 2024, Belum Ada Panggilan Partai Politik

Anies Baswedan mengaku belum ada partai politik yang memanggil atau mengusung untuk menjadi calon presiden pada Pemilihan Umum 2024.


MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

12 hari lalu

MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Boyamin mengatakan RUU Perampasan Aset telah disusun sejak 2019. Namun DPR terkesan menolak mengesahkan RUU tersebut.


Bappenas, Badan Otorita, dan Yusril Ihza Bertemu Bahas Percepatan Pembangunan IKN

12 hari lalu

Bappenas, Badan Otorita, dan Yusril Ihza Bertemu Bahas Percepatan Pembangunan IKN

Kepala Bappenas mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono dan Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra.


MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

14 hari lalu

MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

MK mengklarifikasi bahwa pernyataan tersebut merupakan jawaban dalam diskusi informal pada saat menjawab wartawan yang bertanya lewat chat WA.


Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

14 hari lalu

Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

Din Syamsuddin meminta MK mencopot juru bicaranya karena telah bicara soal kemungkinan presiden 2 periode bisa jadi calon wakil presiden.


Jajak Pendapat: Magdalena Andersson Bisa Jadi Perdana Menteri Swedia Lagi

17 hari lalu

Jajak Pendapat: Magdalena Andersson Bisa Jadi Perdana Menteri Swedia Lagi

Hasil jajak pendapat mengungkap partai-partai haluan politik kiri-tengah di Swedia diproyeksikan memenangkan mayoritas kursi di parlemen.


Jokowi Panggil Yusril Ihza Mahendra ke Istana, Bahas Legalitas IKN

17 hari lalu

Jokowi Panggil Yusril Ihza Mahendra ke Istana, Bahas Legalitas IKN

Menurut Yusril Ihza Mahendra, Jokowi menginginkan agar pihak swasta mengembangkan sektor komersial di kawasan IKN.


Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

29 hari lalu

Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

Adanya tuduhan bahwa Pasal 15 ayat 2 UU Pers membuat Dewan Pers memonopoli pembuatan peraturan tentang pers juga dibantah MK.