Kemendagri Akui Tak Libatkan Publik Soal Aturan Izin Penelitian

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan revisi UU ormas telah selesai dibahas pemerintah, di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, 10 Juli 2017. TEMPO/Lidwina Tanuhardjo

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri mengakui luput tak melibatkan kalangan peneliti, baik individu maupun organisasi kemasyarakatan, dalam menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian. Karena itu, kementerian memutuskan untuk menunda implementasi aturan baru tersebut.

"Ini memang kekurangan kami dalam pembuatan peraturan ini," kata Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo, kepada Tempo pada Selasa, 6 Februari 2018.

Baca: LSM Kritik Prosedur Baru Penerbitan Izin Penelitian

Soedarmo mengatakan rancangan beleid baru tersebut dibahas hanya beberapa bulan pada 2017 sebelum pengesahannya diteken Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada 11 Januari 2018. Pembahasan hanya melibatkan kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Badan Intelijen Negara, serta Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI.

Peraturan tentang riset ini dikecam banyak kalangan lantaran mengekang kebebasan para peneliti. Sebab, aturan baru menyatakan penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP) harus melalui verifikasi oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum jika riset berskala nasional; serta badan atau kantor kesatuan bangsa dan politik untuk penelitian di tingkat provinsi atau kabupaten dan kota.

Verifikasi dilakukan untuk mengkaji dampak negatif penelitian. Persoalannya, tak satu pun pasal dalam peraturan baru ini yang menjelaskan indikator dampak negatif yang dimaksud. Koordinator Jaringan Advokasi Tambang Nasional Merah Johansyah berpendapat serupa. Ia mengatakan dampak negatif yang disebutkan dalam aturan itu bisa diterjemahkan secara luas.

Baca: Tunda Aturan Soal Riset, Kemendagri Akan Minta Masukan Peneliti

Penelitian isu sensitif seperti pada isu lingkungan, pertanahan, hingga kesehatan, seperti penderita HIV/AIDS, dapat saja diartikan akan memberi dampak negatif karena meresahkan. "Tidak jelas ini dampak negatif terhadap masyarakat atau justru korporasi," kata Merah.

Soedarmo menyatakan akan mendengarkan kritik publik, terutama ihwal tak adanya ukuran yang jelas tentang frasa dampak negatif. "Mengenai hal itu, memang kurang detail," ujarnya.

Menurut dia, peraturan ini tidak baku dan masih dapat direvisi. Sebelum itu, kementerian juga dapat mengeluarkan surat edaran ke pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota agar ada keseragaman dalam mengartikan dampak negatif.






Mahasiswa Telkom University Rancang Toilet Cerdas untuk Pantau Kesehatan

20 jam lalu

Mahasiswa Telkom University Rancang Toilet Cerdas untuk Pantau Kesehatan

Tim mahasiswa Telkom University menawarkan kebaruan dari pengembangan aplikasi dan penggunaan toilet.


Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

2 hari lalu

Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ardian Noervianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

6 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

SE Nomor 821/5492/SJ mengatur penyederhanaan prosedur dalam mengambil keputusan terkait masalah ASN.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

6 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.


Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

7 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan siap berkolaborasi dengan Kemendagri karena masih banyak banyak pekerja di pemerintahan desa belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.


7 Penelitian Konyol yang Meraih Penghargaan Ig Nobel 2022

7 hari lalu

7 Penelitian Konyol yang Meraih Penghargaan Ig Nobel 2022

Ig Nobel merupakan parodi Nobel yang mengkhususkan pada penelitian yang awalnya membuat masyarakat tertawa, namun akhirnya berpikir dan kritis.


Hati-hati, Masih Mudah Juga Bisa Alami Kebotakan

8 hari lalu

Hati-hati, Masih Mudah Juga Bisa Alami Kebotakan

Ada beberapa penyebab kebotakan pada pria dan bukan hanya terjadi pada yang sudah berusia lanjut.


Benarkah Pewarna Makanan Bisa Meningkatkan Risiko Penyakit?

12 hari lalu

Benarkah Pewarna Makanan Bisa Meningkatkan Risiko Penyakit?

Tidak semua pewarna makanan diciptakan sama dan disetujui semua negara.


Penelitian UI Sebut 25 Persen Pendapatan Anak Jalanan Jakarta Buat Beli Rokok, Ironi

14 hari lalu

Penelitian UI Sebut 25 Persen Pendapatan Anak Jalanan Jakarta Buat Beli Rokok, Ironi

Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia membeberkan 25 persen dari total pendapatan harian yang diperoleh anak jalanan untuk beli rokok.


Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

15 hari lalu

Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

Apa saja yang bisa dan tak boleh dilakukan Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan nanti? Ini tugas-tugasnya.