Tunda Aturan Soal Riset, Kemendagri Akan Minta Masukan Peneliti

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai berkunjung ke rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kawasan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, 8 Januari 2018. Tempo/Adam Prireza

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri membatalkan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian. Pembatalan ini dilakukan untuk melakukan perbaikan dan menerima masukan terhadap aturan yang dinilai mengekang kebebasan para peneliti.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo mengatakan pihaknya akan meminta masukan dari akademisi dan kalangan peneliti untuk menyempurnakan aturan tersebut. Salah satunya mengenai ihwal tak adanya ukuran yang jelas tentang frasa dampak negatif. "Mengenai hal itu, memang kurang detail," ujarnya pada Selasa, 6 Februari 2018.

Baca: Tjahjo Kumolo Tiba-tiba Batalkan Aturan Baru Soal Izin Penelitian

Permendagri baru itu sebelumnya direncanakan untuk menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. Mulanya Kemendagri mengeluarkan aturan baru itu karena aturan lama dinilai tak sesuai dengan dinamika perundang-undangan saat ini.

Misalnya, aturan lama sama sekali tidak menyebutkan tentang pemeriksaan terhadap potensi dampak negatif hasil penelitian. Meski demikian, peneliti dapat diberi sanksi berupa pencabutan rekomendasi bila menimbulkan keresahan di masyarakat atau disintegrasi bangsa atau keutuhan negara.

Baca: Pemerintah Perketat Prosedur Izin Penelitian untuk Masyarakat

Soedarmo mengakui luput tak melibatkan kalangan peneliti, baik individu maupun organisasi kemasyarakatan dalam menyusun Permendagri tersebut. "Ini memang kekurangan kami dalam pembuatan peraturan ini," kata dia.

Soedarmo mengatakan rancangan beleid baru tersebut dibahas dalam beberapa bulan pada 2017 dan pengesahannya diteken pada 11 Januari 2018. Pembahasan hanya melibatkan kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Badan Intelijen Negara, serta Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI.

Peraturan tentang riset ini dikecam banyak kalangan lantaran dinilai mengekang kebebasan para peneliti. Sebab, aturan baru menyatakan penerbitan Surat Keterangan Penelitian harus melalui verifikasi oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum jika riset berskala nasional; serta badan atau kantor kesatuan bangsa dan politik untuk penelitian di tingkat provinsi atau kabupaten dan kota.

Verifikasi dilakukan untuk mengkaji dampak negatif penelitian. Persoalannya, tak satu pun pasal dalam peraturan baru ini yang menjelaskan indikator dampak negatif yang dimaksud. Sejumlah peneliti dari berbagai lembaga riset menuding pemerintah sengaja mempersulit riset-riset independen yang menyasar isu sensitif, seperti kebijakan pemerintah di sektor lingkungan dan kesehatan.






Mahasiswa Telkom University Rancang Toilet Cerdas untuk Pantau Kesehatan

4 jam lalu

Mahasiswa Telkom University Rancang Toilet Cerdas untuk Pantau Kesehatan

Tim mahasiswa Telkom University menawarkan kebaruan dari pengembangan aplikasi dan penggunaan toilet.


Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

1 hari lalu

Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ardian Noervianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

5 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

SE Nomor 821/5492/SJ mengatur penyederhanaan prosedur dalam mengambil keputusan terkait masalah ASN.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

5 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.


Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

6 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan siap berkolaborasi dengan Kemendagri karena masih banyak banyak pekerja di pemerintahan desa belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.


7 Penelitian Konyol yang Meraih Penghargaan Ig Nobel 2022

7 hari lalu

7 Penelitian Konyol yang Meraih Penghargaan Ig Nobel 2022

Ig Nobel merupakan parodi Nobel yang mengkhususkan pada penelitian yang awalnya membuat masyarakat tertawa, namun akhirnya berpikir dan kritis.


Hati-hati, Masih Mudah Juga Bisa Alami Kebotakan

8 hari lalu

Hati-hati, Masih Mudah Juga Bisa Alami Kebotakan

Ada beberapa penyebab kebotakan pada pria dan bukan hanya terjadi pada yang sudah berusia lanjut.


Benarkah Pewarna Makanan Bisa Meningkatkan Risiko Penyakit?

12 hari lalu

Benarkah Pewarna Makanan Bisa Meningkatkan Risiko Penyakit?

Tidak semua pewarna makanan diciptakan sama dan disetujui semua negara.


Penelitian UI Sebut 25 Persen Pendapatan Anak Jalanan Jakarta Buat Beli Rokok, Ironi

14 hari lalu

Penelitian UI Sebut 25 Persen Pendapatan Anak Jalanan Jakarta Buat Beli Rokok, Ironi

Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia membeberkan 25 persen dari total pendapatan harian yang diperoleh anak jalanan untuk beli rokok.


Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

15 hari lalu

Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

Apa saja yang bisa dan tak boleh dilakukan Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan nanti? Ini tugas-tugasnya.