Polemik Nama SBY dalam Kasus E-KTP Meruncing, Setelah....

Reporter

Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono saat tiba di Bareskrim Polri, Jakarta, 6 Februari 2018. SBY didampingi Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan. TEMPO/Ilham Fikri

TEMPO.CO, Jakarta - Polemik mencuatnya nama mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam persidangan perkara dugaan korupsi proyek e-KTP, dengan terdakwa Setya Novanto, meruncing. Selasa, 6 Februari 2018, SBY menggelar jumpa pers untuk menepis keterangan saksi yang menyebutnya sejak awal telah mengetahui bahwa proyek dengan anggaran Rp 5,84 triliun tersebut bermasalah.

“Tidak pernah ada yang melapor bahwa ada masalah serius terhadap pengadaan KTP elektronik sehingga harus dihentikan,” kata SBY di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Februari 2018.

Baca: Kata SBY, Percakapan Mirwan Amir dan Firman Wijaya Penuh Rekayasa

Adalah Mirwan Amir, mantan Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009–2014 yang menyebut nama SBY. Mirwan yang juga menjabat Wakil Bendahara Umum II Partai Demokrat di era kepemimpinan Anas Urbaningrum itu mengaku pernah menyampaikan kepada SBY agar proyek e-KTP tak dilanjutkan karena bermasalah. “Kebetulan ada acara Cikeas, kami bicara sekilas saja,” kata Mirwan dalam persidangan Setya Novanto, Senin, 29 Januari 2018.

Menurut Mirwan, kabar ihwal adanya masalah dalam proyek e-KTP diperolehnya dari Yusnan Solihin, saksi di perkara ini. Dalam persidangan sebelumnya, Yusnan disebut jaksa pernah beberapa kali bertemu dengan Andi Narogong, terpidana 8 tahun karena terbukti dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun ini. Sebagai pengusaha, Yusnan juga pernah berkarier di PT Sucofindo (Persero), anggota konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) yang memenangi tender e-KTP.

Mendengar keterangan tersebut, pengacara Setya Novanto, Firman Wijaya, pun kembali bertanya kepada Mirwan tentang tanggapan SBY. “Tanggapan SBY ini menuju pilkada bahwa proyek ini harus diteruskan,” kata Mirwan. Dia menyatakan tak memiliki kuasa untuk menghentikan proyek. “Paling tidak sudah disampaikan.”

Baca: Sindir Setya Novanto, SBY: Air Susu Dibalas Air Tuba

Kesaksian Mirwan membuat Partai Demokrat naik pitam. Senin, 5 Februari 2018, Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat melaporkan Firman Wijaya ke Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dengan dugaan pelanggaran kode etik. Selasa, 6 Februari 2018, sekitar 16.45, SBY didampingi istri dan sejumlah pengurus Partai Demokrat mendatangi Badan Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk melaporkan Firman.

SBY menduga ada rekayasa yang melatarbelakangi penyebutan namanya di kasus e-KTP. Dia menilai percakapan Firman dan Mirwan di persidangan di luar konteks perkara. “Tidak nyambung. Menurut saya, penuh dengan nuansa set up, rekayasa,” ujar dia. Dia juga mempersoalkan pernyataan Firman kepada awak media yang secara langsung maupun tak langsung mengarahkan tudingan kepada dirinya sebagai aktor di balik megakorupsi e-KTP.

Simak: Ini Daftar 60 Legislator yang Diduga Terlibat Kasus E-KTP

Firman menolak jika tindakannya dianggap sebagai pencemaran nama SBY. Menurut dia, pengacara memiliki hak untuk menguji keterangan para saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum di persidangan.

Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji, meragukan adanya pelanggaran pidana yang dilakukan Firman Wijaya. Menurut dia, Selasa, 30 Januari 2018, proses tanya-jawab dengan saksi di persidangan dilakukan dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai seorang advokat. “Karenanya tidak dapat dituntut secara pidana dan digugat secara perdata,” kata Indriyanto.

Selepas Mirwan Amir bersaksi, juru bicara KPK, Febri Diansyah, menuturkan lembaganya lewat jaksa penuntut umum akan memantau setiap rincian proses persidangan. Menurut dia, pada dasarnya persidangan digelar untuk membuktikan perbuatan terdakwa, yakni Setya Novanto. “Namun, jika ada fakta-fakta persidangan yang muncul, tentu saja kami perlu mempelajari terlebih dulu,” kata Febri waktu itu.

ZARA AMELIA | SIDDIQ | LANI DIANA | ANTARA






Sambut Anies Baswedan Lengser dari DKI 1, Dino Patti Djalal: Ini Bukan Acara Politik

20 menit lalu

Sambut Anies Baswedan Lengser dari DKI 1, Dino Patti Djalal: Ini Bukan Acara Politik

Foreign Policy Community of Indonesia yang didirkan Dino Patti Djalal gelar perpisahan Anies Baswedan yang segera lengser dari jabatannya.


Dimulai Presiden Soeharto, Berikut Sejarah Pulau Reklamasi DKI Jakarta

2 hari lalu

Dimulai Presiden Soeharto, Berikut Sejarah Pulau Reklamasi DKI Jakarta

Gubernur Anies Baswedan memutuskan mencabut izin pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Ia mengeluarkan peraturan gubernur.


Hari Kelahiran Rachmawati Soekarnoputri: Rachma dan Megawati, Adik Kakak Kerap Selisih Jalan

5 hari lalu

Hari Kelahiran Rachmawati Soekarnoputri: Rachma dan Megawati, Adik Kakak Kerap Selisih Jalan

Rachmawati Soekarnoputri kelahiran 27 September 1950. Dalam panggung politik ia kerap tak sepakat dengan Megawati, kakaknya.


Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

5 hari lalu

Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

Jokowi menunjuk Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjadi Koordinator Pelaksana di Dewan Pengarah Nasional SDGs 2024. Ini profil politik dan bisnisnya.


Kenapa Tersangka Korupsi Waskita Beton Mischa Hasnaeni Moein Dijuluki Si Wanita Emas?

7 hari lalu

Kenapa Tersangka Korupsi Waskita Beton Mischa Hasnaeni Moein Dijuluki Si Wanita Emas?

Mischa Hasnaeni Moein ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kprupsi PT Waskita Beton. Kenapa ia dikenal sebagai wanita emas?


PDIP Terus Singgung Pemilu 2009 Curang, Ini Kata Pengamat

8 hari lalu

PDIP Terus Singgung Pemilu 2009 Curang, Ini Kata Pengamat

Pengamat menilai alasan PDIP menganggap Pemilu 2009 diwarnai kecurangan cukup kuat.


Partai Demokrat dan Partai NasDem Ungkap Alasan Belum Umumkan Koalisi

8 hari lalu

Partai Demokrat dan Partai NasDem Ungkap Alasan Belum Umumkan Koalisi

Partai Demokrat dan Partai NasDem menyatakan peluang koalisi mereka segera terbentuk cukup besar.


Terkini Bisnis: Ojo Dibandingke Soal Gunting Pita, Sri Mulyani Beri BPKP Penghargaan WTP

9 hari lalu

Terkini Bisnis: Ojo Dibandingke Soal Gunting Pita, Sri Mulyani Beri BPKP Penghargaan WTP

Gunting pita ini terkait penyelesaian proyek infrastruktur antara masa Presiden Joko Widodo dengan Susilo Bambang Yudhoyono.


SBY Duga Bakal Ada Kecurangan di Pemilu 2024, Fadli Zon: Pemilu Kita Belum Jujur dan Adil

10 hari lalu

SBY Duga Bakal Ada Kecurangan di Pemilu 2024, Fadli Zon: Pemilu Kita Belum Jujur dan Adil

Fadli Zon mengatakan sah-sah saja Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan akan turun gunung karena Pemilu 2024 disinyalir tidak adil.


Megawati Soekarnoputri Beri Pengarahan Kepada 93 Kepala Daerah Kader PDIP, Ganjar Pranowo Hadir

10 hari lalu

Megawati Soekarnoputri Beri Pengarahan Kepada 93 Kepala Daerah Kader PDIP, Ganjar Pranowo Hadir

Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan kepada 93 kepala daerah kader PDIP. Pengarahan digelar ditengah situasi politik yang menghangat.