Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Survei Kawula17 Ungkap Penyebab Nilai Kinerja Jokowi Merosot Menjelang Lengser

image-gnews
Presiden ke-7 Joko Widodo meninggalkan Istana Merdeka menuju DPR RI untuk menghadiri Pelantikan Presiden kedelapan Prabowo Subianto, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Menjelang akhir masa jabatannya, Jokowi dihadapkan pada berbagai kontroversi yang memicu perdebatan publik diantaranya, Revisi UU TNI dan Polri, Revisi UU Penyiaran, Penurunan Usia Calon Gubernur, Tabungan Perumahan Rakyat dan Isu Dinasti Politik. TEMPO/Ilham Balindra
Presiden ke-7 Joko Widodo meninggalkan Istana Merdeka menuju DPR RI untuk menghadiri Pelantikan Presiden kedelapan Prabowo Subianto, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Menjelang akhir masa jabatannya, Jokowi dihadapkan pada berbagai kontroversi yang memicu perdebatan publik diantaranya, Revisi UU TNI dan Polri, Revisi UU Penyiaran, Penurunan Usia Calon Gubernur, Tabungan Perumahan Rakyat dan Isu Dinasti Politik. TEMPO/Ilham Balindra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Survei Kawula17 menunjukkan evaluasi kinerja mantan Presiden Jokowi merosot dari kuartal dua 2024 karena menyisakan masalah ekonomi, pekerjaan, kemiskinan dan korupsi selama masa kepemimpinannya.

Survei Nasional Kawula (NKS) merupakan survei per kuartal yang dilakukan yayasan independen PP17 untuk melihat kinerja pemerintah dari perspektif masyarakat. Periode pengumpulan data survei dilakukan pada 19-23 September 2024 dengan sampel representatif sebesar 425 responden dari seluruh Indonesia dan diikuti oleh responden berusia 17-44 tahun. Adapun margin of error 5 persen. 

Sigi Kawula17 menunjukan bahwa dari rentang nilai 1-10, nilai kinerja Jokowi merosot dari 5,7 di Q2 2024 menjadi 5,4 di Q3 2024 ini.

“Bukan tanpa alasan, nilai merah ini kemungkinan disebabkan karena masyarakat menilai masih banyak permasalahan inti yang belum dapat diselesaikan dengan baik oleh pemerintah,” ujar Oktafia Kusuma, Research Fellow Kawula17 dalam keterangan tertulisnya, 30 Oktober 2024.

Oktafia mengatakan, permasalahan inti yang dianggap prioritas oleh masyarakat dan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah di antaranya adalah isu ekonomi, pekerjaan, kemiskinan dan korupsi. Sayangnya, kinerja Jokowi pada isu prioritas tersebut masih belum memuaskan terutama pada isu korupsi. 90 persen responden menilai Jokowi buruk dalam menyelesaikan kasus korupsi. 

“Kasus-kasus besar yang belum terselesaikan atau bahkan tersendat dapat menjadi salah satu faktor yang memperburuk citra pemerintahan di mata masyarakat,” ujar Oktafia.

Permasalahan lain yang cukup krusial dan mendapat nilai sangat buruk adalah pengentasan kemiskinan (68 persen). Meski terdapat banyak program bantuan sosial, tampak belum cukup untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Selaras dengan penyediaan lapangan pekerjaan, sebanyak 47 persen masyarakat merasa pemerintah belum cukup memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang terus bertambah. Namun, dibalik nilai yang kurang memuaskan tersebut, 36 persen masyarakat sepakat bahwa Jokowi dinilai bagus dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan. 

“Tidak heran, sejauh ini pemerintahan Jokowi mengalokasikan anggaran pendidikan yang cukup tinggi yaitu 665 triliun di tahun 2024 jika dibandingkan dengan anggaran di akhir pemerintahan SBY di angka 353,39 triliun di tahun 2014,” ujarnya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Alokasi anggaran ini sejalan dengan program yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta program beasiswa di berbagai level pendidikan dari sekolah menengah hingga perguruan tinggi.

Setelah pergantian kepemimpinan dari Jokowi ke Prabowo Subianto, masyarakat kini mulai melihat masa depan pemerintahan baru di tangan Prabowo Subianto. Kawula17 menemukan bahwa hampir separuh masyarakat (45 persen) merasa yakin bahwa Prabowo Subianto dapat merealisasikan janji-janji kampanyenya. Tingkat optimisme terhadap Prabowo cenderung lebih tinggi di kalangan masyarakat berusia 35-44 (59 persen) tahun dan kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan politik (62 persen).

“Tingkat optimisme ini melonjak 7 persen dari 38 persen di kuartal dua 2024 menjadi ke 45 persen di kuartal tiga 2024. Pada kuartal tiga ini optimisme masyarakat mulai didorong oleh citra Prabowo sebagai sosok yang tegas, berani, dihormati dan mendapat dukungan yang kuat dari berbagai kelompok politik dan elemen masyarakat,” ujar Oktafia.

Kendati demikian, pemerintahan Prabowo tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama dalam memenuhi ekspektasi masyarakat. Selain pemberantasan korupsi, program utama untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi seperti badai deflasi, yang berdampak pada masifnya PHK hingga merembet ke tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi, juga harus menjadi fokus utama pemerintahan Prabowo. 

Dari sisi lingkungan, masyarakat menilai pengelolaan sampah, sebagai masalah lingkungan paling penting di kuartal ketiga (38 persen), diikuti banjir (31 persen) dan polusi udara (29 persen). Isu lain yang mengikuti ketiga topik di atas adalah pencemaran sungai (24 persen), pembuangan limbah industri (22 persen) dan gagal panen (22 persen).

Pilihan Editor: Ratusan Relawan Jokowi dan Prabowo-Gibran Masuk ke Gerakan Solidaritas Nasional

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Daftar Anggota Kompolnas Periode 2024-2028, Berikut Fungsi, Tugas, dan Wewenangnya

1 menit lalu

Menteri Koordinator Bidang Poltiik dan Keamanan Budi Gunawan ditunjuk sebagai Kepala Kompolnas di Istana Negara pada Selasa, 5 November 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Daftar Anggota Kompolnas Periode 2024-2028, Berikut Fungsi, Tugas, dan Wewenangnya

Presiden Prabowo Subianto melantik Budi Gunawan sebagai Ketua Kompolnas periode 2024-2028. Berikut daftar lengkap Anggota Kompolnas periode 2024-2028.


Prabowo Gelar Sidang Kabinet Paripurna Sore ini, Bahas Apa?

5 menit lalu

Presiden Prabowo Subianto sebelum memimpin sidang perdana Kabinet Merah Putih di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Subekti.
Prabowo Gelar Sidang Kabinet Paripurna Sore ini, Bahas Apa?

Sidang Kabinet sore ini merupakan yang kedua untuk Pemerintahan Prabowo.


Ini Struktur 7 Kemenko Berdasarkan Perpres yang Diteken Prabowo

12 menit lalu

Presiden Prabowo Subianto dan anggota Kabinet Merah Putih dalam sesi foto bersama di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Ahad, 20 Oktober 2024. Foto Istimewa
Ini Struktur 7 Kemenko Berdasarkan Perpres yang Diteken Prabowo

Prabowo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 141-147 Tahun 2024 tentang tujuh kementerian koordinator yang ada di dalam Kabinet Merah Putih


Prabowo Hapus Utang Petani hingga Nelayan, Menteri UMKM Jelaskan Syaratnya

26 menit lalu

Presiden Prabowo Resmi Hapus Piutang Macet UMKM, Petani dan Nelayan
Prabowo Hapus Utang Petani hingga Nelayan, Menteri UMKM Jelaskan Syaratnya

Seputar langkah Prabowo menghapus kredit macet UMKM petani hingga nelayan.


Top 3 Nasional: Meutya Hafid Cerita Kondisi Kantor Digeledah dalam Kasus Judi Online, Budi Gunawan Jadi Ketua Kompolnas

1 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 1 November 2024 TEMPO/Daniel A. Fajri
Top 3 Nasional: Meutya Hafid Cerita Kondisi Kantor Digeledah dalam Kasus Judi Online, Budi Gunawan Jadi Ketua Kompolnas

Penggeledahan Komdigi oleh polisi untuk menyelidiki kasus judi online hingga Budi Gunawan diangkat jadi ketua Kompolnas paling banyak dibaca.


Kenapa Subsidi BBM Dianggap Tidak Tepat Sasaran, Rencana Prabowo Mengubah Menjadi BLT

3 jam lalu

Petugas memasang tulisan Pertalite Off di samping mesin pengisian BBM dan hanya melayani non subsidi di SPBU Siliwangi, Semarang, Kamis, 6 Juni 2024. Infornasi dari Pertamina Patra Niaga Jateng DIY menyatakan sedang ada gangguan nasional, Pertamina sedang berkoordinasi dengan PT Telkom dan Sigma. Tempo/Budi Purwanto
Kenapa Subsidi BBM Dianggap Tidak Tepat Sasaran, Rencana Prabowo Mengubah Menjadi BLT

Skema pengubahan subsidi BBM jadi BLT dikaji Kementerian ESDM. Prabowo bentuk Tim Khusus Subsidi untuk mencari bentuk subsidi yang tepat sasaran.


Nurul Ghufron Bicara Soal Gratifikasi, Bandingkan Jet Pribadi Kaesang dan Rubicon Mario Dandy

4 jam lalu

Mario Dandy berfoto di Sabana Gunung Bromo dengan mobil Jeep. Istimewa
Nurul Ghufron Bicara Soal Gratifikasi, Bandingkan Jet Pribadi Kaesang dan Rubicon Mario Dandy

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membandingkan kasus jet pribadi Kaesang Pangarep dengan Mobil Rubicon Mario Dandy.


Prabowo Berencana Ubah Subsidi BBM Menjadi BLT, Ekonom Minta Pemerintah Hati-hati

11 jam lalu

Tarik ulur pembatasan BBM bersubsidi bagi masyarakat terjadi. Di beberapa SPBU, sudah ada yang mewajibkan menggunakan QR code untuk mengisi BBM.
Prabowo Berencana Ubah Subsidi BBM Menjadi BLT, Ekonom Minta Pemerintah Hati-hati

Ekonom, Achmad Nur Hidayat, meminta Presiden Prabowo Subianto berhati-hati bila dengan rencana mengubah subsidi BBM menjadi BLT.


Sowan ke Jokowi di Solo, Cagub Sumsel Herman Deru Sebut Dititipi Pesan Jangan Ubah yang Sudah Baik

11 jam lalu

Pasangan Bakal Calon Gubernur Sumatera Selatan dan Bakal Calon Wakil Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru (kiri)-Cik Ujang (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pendaftaran di KPU Sumatera Selatan, Palembang, Selasa 27 Agustus 2024. Herman Deru-Cik Ujang resmi mendaftarkan diri ke KPU Sumatera Selatan dengan diusung Partai Nasdem, Partai Demokrat, PKS, Perindo, PBB dan PSI. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Sowan ke Jokowi di Solo, Cagub Sumsel Herman Deru Sebut Dititipi Pesan Jangan Ubah yang Sudah Baik

Jokowi menerima cagub Sumsel Herman Deru di kediamannya di Solo hari ini. Herman Deru mengaku mendapat arahan dari Jokowi.


Soal Kelanjutan Nama Capim KPK, Anggota DPR Bilang Terserah Presiden

12 jam lalu

Anggota Komisi XIII DPR RI Yasonna Laoly saat mengikuti rapat kerja dengan Menteru HAM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Kelanjutan Nama Capim KPK, Anggota DPR Bilang Terserah Presiden

Supratman menjelaskan, pimpinan DPR sudah mengirimkan surat kepada Prabowo untuk menanyakan Capim KPK yang diserahkan Jokowi.