Setya Tulis Nama Ibas di Catatannya, Demokrat: Serangan Ngawur

Terdakwa Setya Novanto, ikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, 1 Februari 2018. Dalam sidang ini dengan agenda mendengarkan keterangan saksi Chairuman Harahap, Hotma Sitompul, dan Setiabudi Arianta, yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK terkait kasus korupsi e-KTP. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan akan meminta klarifikasi terdakwa kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Setya Novanto, karena menuliskan nama Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan Muhammad Nazaruddin dalam buku catatannya. “Kami akan siapkan klarifikasi segera,” ucap Hinca saat dihubungi Tempo, Selasa, 6 Februari 2018.

Ibas, anak kedua Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono, ujar Hinca, tidak menerima dana apa pun dari proyek e-KTP. Ia tidak menanggapi, apakah Nazaruddin, bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, terlibat dalam proyek itu. “Tulisan begitu kok ditanggapi,” tutur Hinca.

Baca:
Setya Novanto Tunjukkan Buku Catatan Tertulis...
Saat Setya Novanto Terkejut Namanya Masuk...

Menjelang sidang lanjutan pada Senin, 5 Februari 2018, Setya Novanto sempat membuka buku catatannya yang bersampul hitam. Awak media yang mengerumuninya melihat isi buku itu. Pada salah satu halaman buku tersebut, tertulis nama Nazaruddin dan Ibas. Di atas dua nama itu, tertulis justice collaborator.

Nama Nazaruddin berada persis di bawah tulisan justice collaborator. Di bawah nama Nazaruddin, Setya menggambar dua tanda panah. Tanda panah pertama berwarna hitam dan tertulis nama Ibas. Ada juga tanda panah berwarna merah di bawah nama Ibas dan tercantum angka USD 500 ribu.

Nama Nazaruddin disebut berkali-kali dalam sidang kasus e-KTP. Ia disebut membagikan jatah uang proyek e-KTP kepada sejumlah anggota Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Baca juga:
Laporkan Firman Wijaya ke Peradi, Demokrat Berharap Ada Mediasi

Partai Demokrat Laporkan Pengacara Setya Novanto ke Peradi

Hinca menganggap apa yang ditulis Setya dalam bukunya bukanlah fakta hukum. Pengajuan status justice collaborator adalah urusan Setya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hinca mengaku akan melawan siapa pun, tak terkecuali Setya, yang mengaitkan kasus dugaan korupsi e-KTP dengan Ibas. Sebab, menurut dia, putra Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono itu tidak menerima apa pun dari proyek megakorupsi tersebut. Menurut Hinca, Setya telah melakukan serangan politik. “Serangan politik kasar dan ngawur. Skenario jahat seperti ini pasti kami lawan,” tutur Hinca.

Infografis: Ini Profil 60 Anggota DPR yang Diduga Terlibat Kasus E-KTP  






Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

23 hari lalu

Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

Rekam jejak DPR, sudah beberapa anggota DPR yang dilaporkan kepada MKD. Setelah Setya Novanto dan Harvey Malaiholo, ada Puan dan Effendi Simbolon.


Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

57 hari lalu

Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

Tak semua orang yang mengajukan sebagai Justice Collaborator diterima. Berikut beberapa orang yang pernah ditolak permohonannya.


Satgas BLBI Sebut Nilai Aset Besan Setya Novanto yang Disita Mencapai Rp 2 Triliun

22 Juni 2022

Satgas BLBI Sebut Nilai Aset Besan Setya Novanto yang Disita Mencapai Rp 2 Triliun

Satgas BLBI menyatakan aset milik Bank Aspac yang disita mencapai Rp 2 triliun.


Satgas BLBI Sita Aset Besan Setya Novanto Pagi Ini

22 Juni 2022

Satgas BLBI Sita Aset Besan Setya Novanto Pagi Ini

Satgas BLBI menyita aset obligos PT Bank Aspac di Bogor hari ini. Satu dari dua pemilik bank tersebut merupakan besar mantan Ketua DPR Setya Novanto.


Pengadilan Tolak Gugatan Besan Setya Novanto Atas Perkara Utang BLBI Rp 3,57 T

15 Mei 2022

Pengadilan Tolak Gugatan Besan Setya Novanto Atas Perkara Utang BLBI Rp 3,57 T

Kedua obligor BLBI ini menggugat Kementerian Keuangan dan meminta pengadilan menyatakan mereka bukan penanggung utang Bank Aspac.


KPK Periksa 3 Saksi Dalam Kasus Korupsi e-KTP Untuk Tersangka Paulus Tannos

21 Maret 2022

KPK Periksa 3 Saksi Dalam Kasus Korupsi e-KTP Untuk Tersangka Paulus Tannos

KPK melanjutkan penyidikan kasus korupsi e-KTP untuk tersangka Paulus Tannos.


KPK akan Koordinasi dengan Bareskrim soal Penyidikan TPPU Setya Novanto

12 Maret 2022

KPK akan Koordinasi dengan Bareskrim soal Penyidikan TPPU Setya Novanto

Alex mengatakan KPK perlu mengetahui tindak pidana muasal Setya Novanto yang sedang disidik Bareskrim.


Kumham Benarkan Setya Novanto Sempat Berselisih dengan Nurhadi di Sukamiskin

2 Maret 2022

Kumham Benarkan Setya Novanto Sempat Berselisih dengan Nurhadi di Sukamiskin

Dirjen Lapas membenarkan Setya Novanto sempat berselisih dengan Nurhadi di Sukamiskin.


KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi E-KTP

3 Februari 2022

KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi E-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.


KPK Sebut Tak Punya Akun NFT Jualan Foto Koruptor

19 Januari 2022

KPK Sebut Tak Punya Akun NFT Jualan Foto Koruptor

KPK menyatakan juga tidak pernah melakukan kegiatan bersifat komersial untuk memperoleh keuntungan, seperti membuat akun NFT.