Laporkan Firman Wijaya ke Peradi, Demokrat Berharap Ada Mediasi

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto, Firman Wijaya menjawab pertanyaan awak media seusai bertemu dengan kliennya di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 10 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto, Firman Wijaya menjawab pertanyaan awak media seusai bertemu dengan kliennya di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 10 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ardy Mbalembout melaporkan penasihat hukum Setya Novanto, Firman Wijaya, ke Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) karena menuding partainya dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai aktor besar dalam proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Partai itu juga akan melaporkan Firman ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri karena melanggar Pasal 310 dan 311 KUHP juncto Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

    Meski begitu, Partai Demokrat dan SBY membuka pintu jika Firman mau meminta maaf. "Kami berharap ada mediasi," kata Ardy di kantor Peradi, Grand Slipi Tower, Jakarta, Senin, 5 Januari 2018. Jika Firman datang untuk meminta maaf, Partai Demokrat akan memaafkan.

    Baca:
    Rencana Pelaporan Pengacara Setya Novanto...
    Dianggap Hina SBY, Pengacara Setya Novanto...

    Masalah Firman dengan Partai Demokrat bermula pada 25 Januari 2018. Menurut Ardy, berdasarkan keterangan saksi, yaitu mantan Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Mirwan Amir, proyek e-KTP dikuasai partai pemenang Pemilu 2009, Partai Demokrat, dan SBY.

    Firman berujar, keterangan Mirwan membuktikan bahwa kliennya bukan pihak yang mengintervensi proyek yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu. Ardy membantah pernyataan Firman. "Buktinya mana? Kami sudah konfirmasi ke KPK, dalam hal ini Febri (juru bicara KPK, Febri Diansyah). Jangankan menyidik, berpikir saja belum, berarti mendahului proses hukum," tuturnya.

    Baca juga: Jenguk Setya Novanto, Pengacara Bahas Soal...

    Ardy mengatakan, bila terbukti melanggar kode etik, Firman terancam sanksi, mulai teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemecatan sebagai advokat. Menurut dia, sudah ada contoh pengacara yang dipecat dari Peradi, yaitu Todung Mulya Lubis dan Fredrich Yunadi. "Partai Demokrat dan SBY sebenarnya tidak menginginkan ini," ucapnya.

    Ia yakin Firman sebenarnya ingin bertemu dengan Partai Demokrat dan SBY untuk meminta maaf. "Saya yakin beliau sendiri mau," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.