PWI Beri Anugerah Pena Emas untuk Gubernur Jawa Timur Soekarwo

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Dok. TEMPO/Fully Syafi

    Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Dok. TEMPO/Fully Syafi

    TEMPO.CO, Jakarta - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memberikan anugerah Pena Emas kepada Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Ketua PWI Pusat Margiono mengatakan anugerah ini diberikan karena dukungan Soekarwo dalam pers di daerahnya.

    "Jawa Timur itu menghasilkan wartawan dengan sertifikasi terbanyak. Seribu sertifikasi wartawan yang dilakukan PWI dan Dewan Pers," katanya di gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2018.

    Baca juga: Acara Hari Pers Nasional, Begini Soekarwo Terisak dan Kangen SBY

    Soekarwo, kata Margiono, telah membuka acara dan ruang publik untuk pengembangan fungsi pers. "Banyak forum dialog yang dilakukan di TV, radio, rubrik media cetak, dan online," ujarnya. Bagi PWI, Margiono melanjutkan, peran pejabat publik juga penting untuk wartawan.

    Selain itu, Margiono menganggap Soekarwo adalah pejabat publik yang hampir tidak memiliki persoalan komunikasi dengan wartawan. "Itu istimewa dan itu lebih dari cukup," ucapnya. Sebanyak 15 panelis menyatakan Soekarwo pantas diganjar Pena Emas.

    Margiono menepis anggapan bahwa pemberian anugerah ini berkaitan dengan tahun politik pada 2018. Menurut dia, PWI memiliki mekanisme mengajukan pejabat publik untuk dianugerahi Pena Emas. "Harus ada usulan kelompok wartawan atau PWI cabang. PWI Jawa Timur kelihatannya mencari momentum yang pas," tuturnya.

    Soekarwo menganggap penghargaan ini adalah manifestasi komunikasi yang baik antara pers dan pemerintah daerah. "Sebetulnya yang dapat penghargaan dua, saya dan pers," katanya. Menurut Soekarwo, pers bisa menjadi kontrol terhadap pemerintahannya.

    Soekarwo, yang juga politikus partai Demokrat, berharap ada pendidikan dan latihan untuk wartawan guna meningkatkan kompetensi seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Ia juga berharap pers terus dapat menempatkan kebenaran sebagai basis utama.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.