Sekjen Partai Demokrat: Pilpres 2019 Bagai Lari Maraton ala Kenya

Reporter

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamsuddin (kiri) dan Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan (kanan) bersiap memulai rapat darurat di DPP Demokrat, Jakarta, 3 Januari 2018. Rapat ini digelar lima hari menjelang penutupan masa pendaftaran calon kepala daerah pada 8 Januari 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan partai politik harus memiliki daya tahan dan kemampuan negosiasi politik yang kuat menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2019. Hal ini, ucap dia, adalah dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi soal presidential threshold yang mengharuskan partai memenuhi syarat 20 persen untuk mengajukan nama calon saat pilpres.

"Menentukan capres ini seperti maraton jarak jauh ala Kenya," ujar Hinca ketika dihubungi Tempo, Jumat, 12 Januari 2018. Kuncinya adalah komunikasi politik antarpartai.

Baca:
KPU: Jadwal Pemilu 2019 Pasti Mundur karena Putusan MK...
MK Tolak Uji Materi Ambang Batas Pencalonan...

Menurut Hinca, sejak MK memutuskan presidential threshold, Kamis, 11 Januari 2018, hingga pendaftaran calon presiden, 4 Agustus 2018, adalah waktu yang sangat lama bagi partai politik membangun koalisi. Soalnya, partai politik "dipaksa" menentukan koalisi untuk memenuhi syarat 20 persen itu.

Dalam rentang tujuh bulan itu, tutur Hinca, segala hal dapat terjadi. Hinca menganggap, walaupun kubu politik mulai terlihat, tidak menutup kemungkinan muncul poros ketiga yang menawarkan calon presiden dan wakil presiden alternatif. "Sekarang kan ada kubu Merah-Putih dan Indonesia Hebat, sangat mungkin muncul poros ketiga nanti," katanya.

Pilpres 2019, ucap Sekjen Partai Demokrat itu, berbeda dengan pilpres 2014. Saat itu, partai politik harus menunggu hasil pemilihan legislatif dulu sebelum menentukan calonnya. Waktu untuk menjalin komunikasi politik saat itu hanya satu-dua bulan.

Baca:
Putusan MK Soal Presidential Threshold, Demokrat Tak Terkejut...
Putusan MK Soal Presidential Treshold, Fadli...

Kamis, 11 Januari 2018, MK menolak permohonan uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini mengatur ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Pasal ini mengatur partai politik atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau 25 persen suara sah nasional untuk mengusung pasangan capres dan cawapres.






Prabowo Subianto Dekati Tokoh NU, Pengamat: Karena Dukungan PA 212 Hilang

7 Mei 2022

Prabowo Subianto Dekati Tokoh NU, Pengamat: Karena Dukungan PA 212 Hilang

Prabowo Subianto dinilai sedang mencari basis dukungan baru untuk menggantikan dukungan PA 212 yang hilang pasca dia masuk ke pemerintahan Jokowi.


Jelang Pilpres 2024, Beberapa Parpol Ini Potensial Jadi Rumah Ridwan Kamil

7 Oktober 2021

Jelang Pilpres 2024, Beberapa Parpol Ini Potensial Jadi Rumah Ridwan Kamil

Moncernya karier dan tingginya popularitas Ridwan membuat sejumlah partai mendekatinya. Berikut jejak kedekatan Ridwan Kamil dan sejumlah parpol


KPU Mencabut Informasi yang Memuat Data NIK Jokowi

6 September 2021

KPU Mencabut Informasi yang Memuat Data NIK Jokowi

Ketua Komisi Pemilihan Umum Ilham Saputra menyatakan telah menurunkan data NIK Presiden Joko Widodo atau NIK Jokowi yang ada di laman KPU.


NIK Jokowi yang Tersebar Disebut dari KPU, Ini Penjelasan Komisioner

3 September 2021

NIK Jokowi yang Tersebar Disebut dari KPU, Ini Penjelasan Komisioner

KPU menyatakan NIK Jokowi yang ada di sistem merupakan bagian dari syarat Capres saat Pilpres 2019.


Direktur Eksekutif Indo Barometer Jelaskan Lahirnya Relawan Jokowi-Prabowo 2024

18 Juni 2021

Direktur Eksekutif Indo Barometer Jelaskan Lahirnya Relawan Jokowi-Prabowo 2024

Komunitas Jokowi-Prabowo 2024 lahir karena muncul ide dan gagasan agar Jokowi bisa menjabat presiden selama tiga periode.


Cerita Ketua MK Anwar Usman Dihujat di Kampungnya Usai Putusan Pilpres 2019

4 Juni 2021

Cerita Ketua MK Anwar Usman Dihujat di Kampungnya Usai Putusan Pilpres 2019

Ketua MK RI Anwar Usman mengaku pernah dihujat oleh warga di kampung halamannya Bima, NTB usai putusan Pilpres 2019


Maraknya Kasus UU ITE Disebut Imbas Polarisasi Pilpres 2014 dan Pilgub DKI 2017

20 Februari 2021

Maraknya Kasus UU ITE Disebut Imbas Polarisasi Pilpres 2014 dan Pilgub DKI 2017

Menurut Henry, pemerintah disalahkan atas konflik antarmasyarakat itu. Padahal menurutnya, konflik dengan UU ITE paling banyak antarmasyarakat.


Dugaan Kasus Makar Pilpres 2019, Eggi Sudjana Diperiksa Kamis Besok

1 Desember 2020

Dugaan Kasus Makar Pilpres 2019, Eggi Sudjana Diperiksa Kamis Besok

Polda Metro Jaya akan kembali memulai penyelidikan kasus makar dalam Pilpres 2019 yang melibatkan Eggi Sudjana.


Minta Pilkada 2020 Ditunda, Mer-C: Ingat Banyak KPPS Meninggal di Pilpres 2019

30 September 2020

Minta Pilkada 2020 Ditunda, Mer-C: Ingat Banyak KPPS Meninggal di Pilpres 2019

MER-C Indonesia, meminta KPU dan pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada 2020.


Top 3 Tekno Berita Kemarin: Drone Emprit Teliti Klepon yang Viral

25 Juli 2020

Top 3 Tekno Berita Kemarin: Drone Emprit Teliti Klepon yang Viral

Artikel penelusuran jejak dari sebuah unggahan flyer yang kemudian viral di media sosial oleh analis Drone Emprit mengisi Top 3 Tekno Berita kemarin