Golkar Dukung Keterlibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme

Meutya Hafid. TEMPO/Nickmatulhuda

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR RI dari Fraksi Golkar, Meutia Hafid mendukung keputusan Presiden Joko Widodo untuk melibatkan Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan terorisme. "Untuk itu kami meminta pansus revisi undang-undang terorisme untuk mempercepat pembahasan," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 25 Januari 2018.

Alasan revisi undang-undang tersebut segera dilakukan, ujar Meutya, agar dapat disahkan pada tahun 2018 ini. "Saat ini pansus masih merumuskan bentuk-bentuk keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme," ucapnya.

Baca juga: Polri Tak Permasalahkan Usulan TNI Ikut Menanggulangi Terorisme

Menurut Meutya, ketika TNI meminta undang-undang tersebut untuk direvisi merupakan hal yang wajar. "TNI juga merasa berkewajiban dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, sesuai dengan tugas pokok TNI," ujar dia.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebelumnya mengeluarkan surat berisi saran TNI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Surat bernomor B/91/I/2018 itu disampaikan Hadi pada 8 Januari 2018.

Salah satu saran Hadi adalah mengganti judul “Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme” menjadi “Penanggulangan Aksi Terorisme”. Hadi menganggap judul sebelumnya membatasi wewenang pemberantasan terorisme yang hanya dapat ditangani kepolisian.

Berbeda pendapat dengan Meutya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly tidak setuju dengan usul Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto soal penggantian judul Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.

Baca juga: Pengamat: Polisi Jadi Pelampiasan Serangan Teroris

Menurut dia, akan butuh proses yang lama jika melakukan penggantian judul yang sudah ada. Sebab, perlu ada pembuatan dan pengajuan naskah akademik baru soal UU tersebut jika judulnya diganti. Saat ini, kata Yasonna, yang menjadi pembahasan adalah substansi dari UU Tindak Pidana Terorisme.






Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

22 menit lalu

Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

Komnas HAM meminta TNI mengevaluasi keberadaan Brigif Raider 20 di Timika, Papua. Permintaan ini merupakan yang pertama dari Komnas untuk TNI.


Feud Between Two Generals of TNI

3 jam lalu

Feud Between Two Generals of TNI

Effendi Simbolon, a member of DPR revealed the dispute between Indonesian Military or TNI Commander Gen. Andika Perkasa and Gen. Dudung Abdurachman.


Partai Golkar Sambut Baik jika Ridwan Kamil ingin Bergabung

4 jam lalu

Partai Golkar Sambut Baik jika Ridwan Kamil ingin Bergabung

Politikus Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan partainya terbuka jika Ridwan Kamil ingin bergabung. Tapi semua tergantung Ridwan Kamil sendiri.


Prabowo Dukung Andika Turunkan Syarat Tinggi Badan Calon Taruna Akmil

5 jam lalu

Prabowo Dukung Andika Turunkan Syarat Tinggi Badan Calon Taruna Akmil

Prabowo menilai TNI memang harus menyesuaikan syarat tinggi badan tersebut dengan kondisi daerah masing-masing dan suku yang berlainan.


India Bekukan Kelompok Islam PFI, Dituding Lakukan Terorisme

1 hari lalu

India Bekukan Kelompok Islam PFI, Dituding Lakukan Terorisme

Pemerintah India membekukan kelompok Islam Popular Front of India (PFI) dan afiliasinya karena dinilai terlibat "terorisme"


Ledakan Diduga dari Granat Kejut Terjadi di Gang Sempit Jakarta Utara

1 hari lalu

Ledakan Diduga dari Granat Kejut Terjadi di Gang Sempit Jakarta Utara

Ledakan diduga berasal dari granat kejut (stun grenade) terjadi di gang sempit Jalan Tipar Timur, RT 08 RW 04 Kelurahan Semper Barat Cilincing.


Sidang Kasus HAM Berat Paniai, Saksi: Massa Memaksa Masuk Koramil, 3 Warga Tewas

1 hari lalu

Sidang Kasus HAM Berat Paniai, Saksi: Massa Memaksa Masuk Koramil, 3 Warga Tewas

Sidang kasus HAM berat Paniai di PN Makassar digelar hari ini . Agendanya pemeriksaan saksi-saksi, dengan terdakwa Mayor (Purn) Isak Sattu.


Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

2 hari lalu

Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

Kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah menyiagakan 4.400 personel gabungan menjaga unjuk rasa di Jakarta, Selasa, 27 September 2022


DKI Ajak TNI dan Polri Gerebek Lumpur, dan Profil Kapolres Metro Jakarta Selatan Jadi Top 3 Metro

2 hari lalu

DKI Ajak TNI dan Polri Gerebek Lumpur, dan Profil Kapolres Metro Jakarta Selatan Jadi Top 3 Metro

DKI Jakarta bersama personel gabungan TNI, Polri, dan komunitas masyarakat melaksanakan gerebek lumpur jadi Top 3 Metro.


Panglima TNI Andika Perkasa Revisi Aturan Penerimaan Calon Taruna: Batasan Usia hingga Tinggi Badan

2 hari lalu

Panglima TNI Andika Perkasa Revisi Aturan Penerimaan Calon Taruna: Batasan Usia hingga Tinggi Badan

Andika Perkasa merevisi aturan Panglima TNI Nomor 31 Tahun 2020 berkaitan dengan penerimaan calon taruna untuk mengakomodasi kondisi umum remaja