Yasonna Tak Setuju Usul Panglima TNI Soal Judul UU Terorisme

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi, Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto, Anggota Baleg Hendrawan Supratikno dan Anggota DPD Dapil Jawa Timur Abdul Qadir Amir Hartono berfoto bersama usai menandatangani berkas pengesahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, 20 November 2017. Dalam rapat ini DPR dan DPD menyepakati Program Legislasi Nasional Rancangan Undang Undang Prioritas Tahun 2018 sebanyak 50 RUU. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi, Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto, Anggota Baleg Hendrawan Supratikno dan Anggota DPD Dapil Jawa Timur Abdul Qadir Amir Hartono berfoto bersama usai menandatangani berkas pengesahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, 20 November 2017. Dalam rapat ini DPR dan DPD menyepakati Program Legislasi Nasional Rancangan Undang Undang Prioritas Tahun 2018 sebanyak 50 RUU. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly tidak setuju dengan usul Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto soal penggantian judul Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.

    "Tidak mungkin kami revisi judul karena akan membuat baru," kata Yasonna di sela rapat kerja dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis, 25 Januari 2018.

    Baca: Pansus Minta Kemenkumhan dan TNI Berkoordinasi Soal RUU Terorisme

    Menurut dia, akan butuh proses yang lama jika melakukan penggantian judul yang sudah ada. Sebab, perlu ada pembuatan dan pengajuan naskah akademik baru soal UU tersebut jika judulnya diganti. Saat ini, kata Yasonna, yang menjadi pembahasan adalah substansi dari UU Tindak Pidana Terorisme.

    Yasonna pun menjelaskan TNI saat ini bisa ikut serta dalam penanganan tindak pidana korupsi. Menurut dia, hal itu sudah diatur dalam UU TNI. Namun, ia juga mengatakan keikutsertaan TNI dalam pemberantasan terorisme harus seizin presiden.

    "Jadi saya bilang ya sudahlah teman-teman kita duduk manis saja, kembalikan ke UU TNI. Saya sudah berikan arahan begitu," ujar Yasonna.

    Baca: Alasan Panglima Ingin TNI Ikut Serta Menanggulangi Terorisme

    Hadi Tjahjanto sempat menyampaikan agar Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme diubah menjadi UU penanggulangan aksi terorisme. Hadi menganggap judul sebelumnya membatasi wewenang pemberantasan terorisme yang hanya dapat ditangani kepolisian.

    Dia meminta dimasukkan satu pasal tentang tugas dan peran TNI di undang-undang tersebut untuk menjaga, menegakkan kedaulatan, dan menjamin keselamatan bangsa.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.