Mirwan Amir Pernah Sarankan SBY Agar Hentikan Proyek E-KTP

Ekspresi terdakwa kasus e-KTP Setya Novanto saat menjalani sidang lanjutan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, 22 Januari 2018. Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterang saksi dari Andi Narogong, Made Oka Masagung, Mirwan Amir, Charles Sutanto Ekapraja dan Aditya Suroso yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan politikus Partai Demokrat Mirwan Amir mengaku pernah menyarankan agar proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP dihentikan. Saran itu ia sampaikan kepada Presiden RI saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

"Kebetulan ada acara Cikeas, kita bicara sekilas saja," kata Mirwan saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Selatan pada Kamis, 25 Januari 2018.

Baca: Saksi Ini Diminta Konfirmasi ke Setya Novanto Soal Proyek E-KTP

Mirwan menyatakan mendengar dari pihak swasta bernama Yusnan Solihin bahwa ada masalah di program e-KTP. Karena itulah, Mirwan menyampaikannya ke SBY.

Menurut Mirwan, SBY merespons bahwa proyek itu harus dilanjutkan. "Tanggapan SBY ini menuju pilkada bahwa proyek ini harus diteruskan," ujarnya.

Meski begitu, Mirwan mengatakan posisinya hanya sebagai orang biasa. Karena itu, ia tak memiliki kuasa untuk menghentikan rencana proyek e-KTP. "Paling tidak sudah disampaikan," ujarnya.

Baca: Dari Mirwan Amir hingga Irman di Sidang Setya Novanto Hari Ini

Mirwan bersaksi dalam sidang lanjutan terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP mantan Ketua DPR Setya Novanto. Pada sidang ini, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan lima saksi.

Selain Mirwan yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran DPR periode 2010-2012, jaksa menghadirkan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto. Irman dan Sugiharto telah divonis bersalah dan terbukti terlibat korupsi proyek e-KTP.

Dua saksi lainnya adalah pengusaha bernama Yusnan Solihin dan Direktur PT Data Aksara Matra, Aditya Priyadi. Yusnan mengaku bersahabat dengan Mirwan.






Dimulai Presiden Soeharto, Berikut Sejarah Pulau Reklamasi DKI Jakarta

7 jam lalu

Dimulai Presiden Soeharto, Berikut Sejarah Pulau Reklamasi DKI Jakarta

Gubernur Anies Baswedan memutuskan mencabut izin pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Ia mengeluarkan peraturan gubernur.


Hari Kelahiran Rachmawati Soekarnoputri: Rachma dan Megawati, Adik Kakak Kerap Selisih Jalan

2 hari lalu

Hari Kelahiran Rachmawati Soekarnoputri: Rachma dan Megawati, Adik Kakak Kerap Selisih Jalan

Rachmawati Soekarnoputri kelahiran 27 September 1950. Dalam panggung politik ia kerap tak sepakat dengan Megawati, kakaknya.


Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

2 hari lalu

Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

Jokowi menunjuk Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjadi Koordinator Pelaksana di Dewan Pengarah Nasional SDGs 2024. Ini profil politik dan bisnisnya.


Kenapa Tersangka Korupsi Waskita Beton Mischa Hasnaeni Moein Dijuluki Si Wanita Emas?

5 hari lalu

Kenapa Tersangka Korupsi Waskita Beton Mischa Hasnaeni Moein Dijuluki Si Wanita Emas?

Mischa Hasnaeni Moein ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kprupsi PT Waskita Beton. Kenapa ia dikenal sebagai wanita emas?


PDIP Terus Singgung Pemilu 2009 Curang, Ini Kata Pengamat

6 hari lalu

PDIP Terus Singgung Pemilu 2009 Curang, Ini Kata Pengamat

Pengamat menilai alasan PDIP menganggap Pemilu 2009 diwarnai kecurangan cukup kuat.


Partai Demokrat dan Partai NasDem Ungkap Alasan Belum Umumkan Koalisi

6 hari lalu

Partai Demokrat dan Partai NasDem Ungkap Alasan Belum Umumkan Koalisi

Partai Demokrat dan Partai NasDem menyatakan peluang koalisi mereka segera terbentuk cukup besar.


SBY Duga Bakal Ada Kecurangan di Pemilu 2024, Fadli Zon: Pemilu Kita Belum Jujur dan Adil

7 hari lalu

SBY Duga Bakal Ada Kecurangan di Pemilu 2024, Fadli Zon: Pemilu Kita Belum Jujur dan Adil

Fadli Zon mengatakan sah-sah saja Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan akan turun gunung karena Pemilu 2024 disinyalir tidak adil.


Megawati Soekarnoputri Beri Pengarahan Kepada 93 Kepala Daerah Kader PDIP, Ganjar Pranowo Hadir

8 hari lalu

Megawati Soekarnoputri Beri Pengarahan Kepada 93 Kepala Daerah Kader PDIP, Ganjar Pranowo Hadir

Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan kepada 93 kepala daerah kader PDIP. Pengarahan digelar ditengah situasi politik yang menghangat.


Bela Anies Baswedan, Partai Demokrat Dinilai Bisa Dapat Efek Ekor Jas

8 hari lalu

Bela Anies Baswedan, Partai Demokrat Dinilai Bisa Dapat Efek Ekor Jas

Partai Demokrat dinilai bisa mendapatkan efek ekor jas lebih besar jika mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden.


Panas Dingin PDIP dan Demokrat, Tapi Keduanya Punya Pendapat Sama Soal Ini

9 hari lalu

Panas Dingin PDIP dan Demokrat, Tapi Keduanya Punya Pendapat Sama Soal Ini

PDIP dan Partai Demokrat sering saling lontar pernyataan 'panas'. Namun, tak membaiknya hubungan 2 partai ini, keduanya sepakat untuk soal ini.