Jabar Tidak Perlu Beras Impor

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • 2,2 Juta KPM Akan Terima Rastra Tahap Pertama 2018

    2,2 Juta KPM Akan Terima Rastra Tahap Pertama 2018

    INFO JABAR - Gejolak harga beras yang terjadi saat ini memutuskan pemerintah pusat untuk melakukan impor beras. Namun, bagi Provinsi Jawa Barat, beras impor tersebut tidak perlu apabila persediaan beras cukup hingga tiga bulan ke depan.

    Menurut Aher, kantor Bulog Divre III Jawa Barat mempunyai pasokan beras cukup untuk tiga bulan ke depan, sehingga pihaknya tidak memerlukan impor. "Karena menurut Bulog, persediaan (beras) tiga bulan ke depan cukup, maka untuk Jawa Barat tidak perlu dikirim beras impor. Dalam konteks nasional itu pemerintah pusat yang menghitung," tutur Aher.

    Terkait gejolak harga, kata Aher, Bulog perlu menambah persediaan ke pasar. Operasi pasar dilakukan untuk mengatasi gejolak harga ini hingga 23 ton beras. "Perlu (operasi pasar). Dan Bulog sudah melakukan operasi pasar 23 ribu ton," kata Aher.

    Pada kesempatan yang berbeda, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat melaporkan panen raya Jawa Barat pada Januari ini berlangsung sukses dan surplus.

    Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Hendy Jatnika mengatakan,  dari luas areal 926.917 hektare yang panen di Januari 2018 mencapai 90 ribu hektare, diperkirakan akan menghasilkan gabah kering giling (GKG) sebanyak 532 ribu ton atau setara dengan beras 333 ribu ton.

    Pada bulan Februari, jumlah lahan panen meningkat menjadi 162 ribu hektare yang diperkirakan menghasilkan 938 ribu ton GKG atau setara dengan beras 600 ribu ton.  Pada Maret, panen diperkirakan sebanyak 279 ribu hektare dengan capaian sebanyak 1,632 juta ton GKG atau setara dengan beras 1,024 juta ton.

    Menurut dia,  puncak panen akan terjadi pada Juli dengan jumlah yang sama seperti Maret.  Produksi padinya diperkirakan masih akan mencapai kurang lebih 7,85 juta ton. Rata-rata Jawa Barat mengkonsumsi kurang lebih 100 kilogram perkapita per tahun di atas angka yang ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan hanya 89,7 kilogram. ”Konsumsi Jawa Barat bisa lebih tiga juta ton beras per tahunnya,” katanya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.