Soal Verifikasi Partai Hanura, KPU Berpatokan pada SK Kemenkumham

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (tengah) didampingi Sekjen Partai Hanura Hari Lotung (ketiga kanan), Bendahara Umum Partai Hanura Zulnahar Usman (kedua kiri) dan sejumlah pendiri Partai Hanura memberikan keterangan kepada wartawan saat mendeklarasikan 21 DPD Partai Hanura di Jakarta, 21 Januari 2018. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Menanggapi dualisme kepengurusan Partai Hanura, Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Ilham Saputra mengatakan verifikasi partai politik akan tetap berpatokan pada Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. “Patokan kami tetap SK Kemenkumham,” kata Ilham kepada Tempo melalui pesan singkat, Senin, 22 Januari 2018.

Partai Hanura terpecah setelah lahirnya kepengurusan hasil musyawarah nasional luar biasa (munaslub) kubu Sarifuddin Sudding dan pemecatan Oesman Sapta Odang (OSO) dari jabatan ketua umum. Namun kubu OSO melawan dengan mengaku mengantongi SK resmi dari Kemenumham.

Baca: Hanura Versi Sudding Segera Daftarkan Kepengurusan ke Kemenkumham

Meski demikian Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat  Hanura kubu Sudding, Sudewo, mengatakan SK itu tidak sah karena tidak menyatakan bahwa Partai Hanura sedang berkonflik. Padahal, kata Sudewo, pihaknya telah mengirim surat ke Kemenkumham tentang konflik yang terjadi di dalam tubuh partai.

Ilham menuturkan, jika SK kubu OSO ditunjukkan, maka KPU tidak akan memverifikasi data anggota yang sebelumnya telah diunggah ke sistem informasi partai politik (sipol) saat Hanura belum terpecah. Ketika Kemenkumham menyerahkan kepengurusan yang baru pada KPU, kata Ilham, maka itu yang akan digunakan.

Simak: Oesman Sapta Tuding Balik Hanura Kubu Sudding Terima Duit

Namun, menurut Ilham, SK Kemenkumham hanya mencantumkan nama pengurus di tingkat pusat. Padahal, kata Ilham, KPU juga akan memverifikasi pengurus partai dan anggota di tingkat kabupaten atau kota. Tapi hal itu terkendala oleh sejumlah pengurus dan anggota Hanura di tingkat kabupaten atau kota yang tidak satu kubu.

Menteri Hukum dan HAM  Yasonna Laoly menuturkan bahwa dua kubu Partai Hanura  seharus duduk bersama menyelesaikan masalah internal partai. Yasonna mengakui telah menerbitkan SK yang mengakui kepengurusan  Oesman Sapta Odang. Namun dia menyadari ada ketidakpuasan dari pihak lain.

Lihat: Wiranto Anggap Munaslub Hanura dan Pemecatan Oso Tak Terhindarkan

Karena itu, kata Yasonna, permasalahan di internal partai Hanura diharapkan dapat segera selesai dengan baik. "Kalau ini tidak selesai cepat kan, mengapa kami lakukan itu (menerbitkan SK), ini verifikasi partai politik kan akan jalan," kata Yasonna.






Kenapa Tersangka Korupsi Waskita Beton Mischa Hasnaeni Moein Dijuluki Si Wanita Emas?

4 hari lalu

Kenapa Tersangka Korupsi Waskita Beton Mischa Hasnaeni Moein Dijuluki Si Wanita Emas?

Mischa Hasnaeni Moein ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kprupsi PT Waskita Beton. Kenapa ia dikenal sebagai wanita emas?


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

7 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


Hanura Belum Tentukan Sikap Soal Capres 2024, OSO: Nanti Desember 2022

9 hari lalu

Hanura Belum Tentukan Sikap Soal Capres 2024, OSO: Nanti Desember 2022

Partai Hanura sampai saat ini belum menentukan sikap soal calon presiden yang akan diusung di Pilpres 2024. OSO sebut situasi politik membingungkan.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

11 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor partai politik tetap sama dengan Pemilu 2019. Tanggapan KPU?


Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

16 hari lalu

Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

Muhammad Mardiono kembali menegaskan bahwa Suharso Monoarfa merupakan guru sekaligus sahabatnya.


Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

16 hari lalu

Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

Pendaftaran Caleg bakal dibuka 1 - 14 Mei 2023. Bolehkah eks napi koruptor mendaftar sebagai Caleg di Pileg 2024?


Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

17 hari lalu

Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

Achmad berharap adanya perubahan kepemimpinan di partainya tidak melunturkan semangat persatuan di PPP.


PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

19 hari lalu

PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

PPP versi Muhammad Mardiono mengakui belum mendapatkan SK pengesahan kepengurusan baru dari Kemenkumham.


PPP Alami Konflik Internal, KPU Pastikan Verifikasi Administrasi Jalan Terus

20 hari lalu

PPP Alami Konflik Internal, KPU Pastikan Verifikasi Administrasi Jalan Terus

KPU menyatakan bahwa konflik internal PPP tak akan mengganggu mereka dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap partai tersebut.


Menkominfo Lempar Urusan Kebocoran Data ke BSSN, Apa Tugas dan Fungsi BSSN?

20 hari lalu

Menkominfo Lempar Urusan Kebocoran Data ke BSSN, Apa Tugas dan Fungsi BSSN?

Menkominfo Johnny G. Plate persilakan wartawan untuk bertanya pada BSSN perihal kebocoran data. Lantas apa sebenarnya tugas dan fungsi dari BSSN?