KPK Telah Dapatkan Kronologi Kecelakaan Setya Novanto

Terdakwa korupsi e-KTP, Setya Novanto didampingi kuasa hukumnya, Maqdir Ismail, menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 15 Januari 2018. JPU KPK menghadirkan saksi saksi dari perusahan penukaran mata uang asing (money changer). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa ajudan Setya Novanto, Ajun Komisaris Reza Pahlevi, di gedung KPK, Kamis, 18 Januari 2018. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengutarakan bahwa komisi antirasuah telah memperoleh informasi ihwal kronologi kecelakaan mobil Setya pada Kamis malam 16 November 2017.

"Tentu ini kita lihat juga kesesuaiannya dengan keterangan saksi-saksi yang lain," kata Febri di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 19 Januari 2018.

Febri memaparkan, KPK hendak menelusuri kronologi insiden yang menimpa Setya di kawasan Permata Hijau. Karenanya, KPK memerlukan keterangan dari Reza untuk mendalami apa yang diketahuinya ketika sedang bersama Setya dalam kecelakaan tersebut.

Baca juga: KPK Ungkap Kesulitan Pemeriksaan Ajudan Setya Novanto

Sebelum kecelakaan terjadi, Setya Novanto sedang berangkat menuju gedung KPK untuk diperiksa terkait dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Namun, mobil yang ditumpanginya menabrak tiang listrik.

Diketahui orang yang bersama Setya Novanto di dalam mobil adalah mantan kontributor Metro TV, Hilman Mattauch, dan Reza. Hilman yang mengendarai mobil itu. Sementara Reza duduk di kursi depan dan Setya di belakang.

Reza diperiksa sebagai saksi terkait penyelidikan obstruction of justice (OJ) atau menghalangi proses penyidikan Setya. Febri melanjutkan, KPK akan mencocokkan keterangan Reza dengan informasi dari saksi-saksi lain. Apakah KPK masih perlu keterangan saksi lain atau tidak, Febri berujar akan melihat dulu perkembangan pemeriksaan.

"Sejauh ini sejumlah saksi yang sudah kita periksa sudah relatif cukup tapi masih kita analisis lebih lanjut," ujar Febri.

Sebelumnya, Febri mengklaim sulit menghadirkan Reza karena kendala teknis, seperti waktu dan tempat pemeriksaan. KPK dan kepolisian, kata Febri, memiliki nota kesepahaman (memorandum of understanding/MOU) terkait dengan tempat pemeriksaan anggotanya dalam perkara tertentu.

Baca juga: Polri Persilakan KPK Periksa Ajudan Setya Novanto asal di Mabes

"Berdasarkan MOU memungkinkan pemeriksaan di kantor masing-masing," ucapnya. Koordinasi ihwal tempat pemeriksaan inilah, menurut Febri, yang berlangsung alot.

Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Markas Besar Kepolisian RI Inspektur Jenderal Martuani Sormin tak melarang KPK memeriksa ajudan Setya Novanto itu. Namun Polri mensyaratkan pemeriksaan harus dilakukan di Mabes Polri, bukan di gedung KPK.






Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

51 menit lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

1 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

3 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

5 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

5 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

6 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

7 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

8 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

9 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

9 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.