Fahri Hamzah Sarankan Jokowi Bersiap Hadapi Tahun Ribut Politik

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, 16 November 2017. Fahri menilai bahwa langkah KPK memasukkan Novanto ke DPO adalah salah karena keberadaan Novanto diketahui di RSCM dan RSCM dijaga polisi. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, 16 November 2017. Fahri menilai bahwa langkah KPK memasukkan Novanto ke DPO adalah salah karena keberadaan Novanto diketahui di RSCM dan RSCM dijaga polisi. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengingatkan agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersiap-siap menghadapi kritikan menjelang akhir masa pemerintahannya pada 2018. "Ada banyak orang yang akan turun ke gelanggang mengkritik pemerintah," katanya mellaui akun Instagram-nya, @fahrihamzah, Ahad, 31 Desember 2017.

    Dia mengatakan kritik itu merupakan konsekuensi bagi penguasa. "Mungkin kemarin tiga tahun libur (mengkritik) karena sibuk atau menahan diri. Tapi pada 2018, mereka akan ambil bagian. Semua orang ingin jadi pemain," ucapnya.

    Baca: Fahri Hamzah: Jokowi Tidak Bisa Bilang Hentikan Keributan di 2018 ...

    Pesan itu dia sampaikan agar tim inkumben mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018 dan pemilihan presiden (pilpres) 2019. "Siapkan pertahanan yang baik," tuturnya.

    Fahri berharap pesan yang dia sampaikan tidak dianggap sebagai upaya menjatuhkan pemerintah atau pesan tidak penting yang bisa diabaikan begitu saja. "Naiknya suhu politik dalam demokrasi itu biasa, hadapilah dengan baik," katanya.

    Baca juga: 3 Tahun Jokowi-JK, Fahri Hamzah Menilai ...

    Sebelumnya, dia juga mengingatkan agar Jokowi tidak bicara menghentikan keributan pada 2018. Menurut Fahri, 2018 adalah tahun penuh dinamika politik sehingga keributan politik tidak dapat dihindarkan.

    Pilkada serentak 2018 akan digelar di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten serta beriringan dengan persiapan pemilihan legislatif dan pilpres 2019. Pendaftaran pasangan calon kepala daerah 2018 dilakukan pada 1-8 Januari 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.