Minggu, 22 September 2019

Jenderal Ikut Pilkada, Tito Karnavian: Why Not?

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berjabat tangan usai menyematkan brevet penerbang kehormatan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnaviandi Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 20 Desember 2017. ANTARA FOTO

    Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berjabat tangan usai menyematkan brevet penerbang kehormatan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnaviandi Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 20 Desember 2017. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian tak menghalangi anggotanya yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah 2018. Sebab, menurut dia, para jenderal tersebut telah memiliki senjata yang kuat untuk menjadi pemimpin, yakni pengalaman birokrasi.

    “Semua punya hak yang sama untuk menjadi kepala daerah, baik dari TNI, Polri, maupun sipil, why not?” kata Tito di Ruang Rapat Utama Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, pada Jumat, 29 Desember 2017. Tito menilai, pengalaman birokrasi para jenderal Polri dan TNI tersebut membuat mereka lebih unggul ketika menghadapi masalah.

    Baca juga: Pilkada 2018 dan Kekhawatiran Soal Pencalonan Jenderal

    Selain itu, Tito mengatakan, status mereka yang kini masih aktif di kepolisian tak menghalangi keikutsertaan mereka dalam pilkada 2018. Sebab, nantinya mereka tetap harus mengundurkan diri dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai pasangan calon.

    Tito Karnavian juga mengingatkan masyarakat sipil lainnya yang ikut mencalonkan diri tidak khawatir atas partisipasi para perwira tinggi polisi dan TNI itu. “Tidak berarti ini menepikan teman-teman dari sipil,” ucapnya.

    Menjelang pilkada serentak 2018, muncul fenomena baru. Empat jenderal aktif dari TNI dan Polri maju dalam bursa calon gubernur dan wakil gubernur.

    Baca juga: Jenderal Maju di Pilkada, Perludem: Partai Mau Calon yang Instan

    Adapun keempat jenderal tersebut adalah Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Safaruddin, Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Anton Charliyan, dan Kepala Korps Brimob Polri Inspektur Jenderal Murad Ismail.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.