Ombudsman: Laporan Terbanyak untuk Polri dan Peradilan di 2017

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Komisioner Ombudsman RI, Ninik Rahayu (Kiri) melaporkan hasil investigasi atas prakarsa sendiri oleh Ombudsman terhadap pelayanan Lembaga Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak Warga Binaan, 21 Agustus 2017. Tempo/Syafiul Hadi

TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman RI (ORI) menyebut sepanjang 2017 laporan yang menjadi atensi publik adalah pelayanan kepolisian dan lembaga peradilan. Lembaga peradilan disini mulai dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung.

Dari 390 laporan masyarakat yang dikategorikan bidang hukum dan peradilan, 68 persen atau sekitar 266 laporan terhadap peradilan. 88 laporan terkait kejaksaan, dan sisanya laporan terhadap lembaga pemasyarakatan.

Baca juga: Irwasum Polri Tindaklanjuti Maladministrasi SKCK Temuan Ombudsman

Sebenarnya, kata Wakil Ombudsman Ninik Rahayu, menurut datanya terjadi penurunan laporan bidang hukum dan peradilan ini sebesar 30 persen dari tahun sebelumnya.

Penurunan ini, lanjut dia, disebabkan oleh adanya verifikasi awal terhadap laporan masyarkat yang masuk. "Misalnya hakim gak adil. Kan itu bukan wewenang kami. Laporan-laporan seperti itu kami serahkan ke Komisi Yudisial, misalnya," kata Ninik Rahayu di Gedung ORI, Jakarta Selatan, Jumat, 29 Desember 2017.

Sementara 182 laporan di bidang Hukum dan Keamanan, 164 laporan merupakan substansi laporan terhadap pelayanan polri. Sisanya sekitar 18 laporan terhadap instansi lain seperti TNI, Satpol PP, Imigrasi, Lemhannas, Wantannas, Lemsaneg, BNPT, BIN, Bea Cukai, BNN, BNPP, Kemenlu, dan Kemenkopolhukam.

Banyaknya laporan kepada Ombudsman terhadap instansi pelayanan publik yang diduga melakukan maladministrasi ini menurut Ninik disebabkan oleh dua hal. Pertama ada indikasi korupsi sehingga pelayanan terhadap publik tidak maksimal. "Selain korupsi, birokrasinya gak efektif."

Baca juga: Ombudsman Minta Polri Tetapkan Indikator Waktu Penyelesaian Kasus

Birokrasi ini bukan hanya berupa barang, tapi juga sumber daya manusia yang tidak sesuai standar. "Misalnya di kepolisian tidak kerja secara profesional. Bisa jadi karena kurang dididik," ujar Ninik.

Sebab, lanjut dia, berbicara mengenai efektifitas suatu lembaga, bisa terkait SDM, kebijakan instansi tersebut, serta masyarakat yang enggan melapor.






Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

5 hari lalu

Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

Berita bisnis yang paling banyak dibaca pada Kamis sore, 26 Januari 2023. Mulai dari kasus Meikarta hingga OJK


Harga Minyak Goreng Berpotensi Naik Lagi, Ombudsman Wanti-wanti Kemendag

5 hari lalu

Harga Minyak Goreng Berpotensi Naik Lagi, Ombudsman Wanti-wanti Kemendag

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyebut harga minyak goreng berpotensi melambung.


OJK Lembaga Paling Banyak Dilaporkan ke Ombudsman

5 hari lalu

OJK Lembaga Paling Banyak Dilaporkan ke Ombudsman

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi lembaga nomor satu yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman RI.


Terpilih Jadi Ketua Dewan Pers Menggantikan Azyumardi Azra, Inilah Profil Ninik Rahayu

16 hari lalu

Terpilih Jadi Ketua Dewan Pers Menggantikan Azyumardi Azra, Inilah Profil Ninik Rahayu

Sebelum di Dewan Pers, Ninik Rahayu pernah menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya sebagai Komisioner Komnas Perempuan dan anggota Ombudsman RI.


UU PPSK Tetapkan OJK Jadi Penyidik Pidana Jasa Keuangan, Ombudsman: Jangan Sampai Terjadi Persekongkolan

24 hari lalu

UU PPSK Tetapkan OJK Jadi Penyidik Pidana Jasa Keuangan, Ombudsman: Jangan Sampai Terjadi Persekongkolan

UU PPSK disahkan pada 15 Desember 2022 oleh DPR RI dalam Sidang Paripurna.


Sidang Perdana Gugatan Class Action Gagal GInjal Akut Dipastikan Bergulir Mulai 17 Januari 2023

36 hari lalu

Sidang Perdana Gugatan Class Action Gagal GInjal Akut Dipastikan Bergulir Mulai 17 Januari 2023

Jumlah keluarga korban gagal ginjal akut yang ikut menggugat bertambah menjadi 25.


BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Ombudsman demi Tingkatkan Pelayanan Publik

43 hari lalu

BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Ombudsman demi Tingkatkan Pelayanan Publik

Salah satu hasil lokakarya yakni janji kesanggupan insan BPJamsostek untuk menyelenggarakan layanan terbaik kepada masyarakat.


Ingatkan Impor Beras Berpotensi Maladministrasi, Berikut Penjelasan Ombudsman

53 hari lalu

Ingatkan Impor Beras Berpotensi Maladministrasi, Berikut Penjelasan Ombudsman

Ombudsman RI memandang keputusan impor beras berpotensi menimbulkan maladministrasi.


Pemerintah Bersiap Impor Beras, Ombudsman Peringatkan 12 Indikator Ini

54 hari lalu

Pemerintah Bersiap Impor Beras, Ombudsman Peringatkan 12 Indikator Ini

Ombudsman menilai pemerintah belum memenuhi 12 indikator dalam pengambilan keputusan impor beras berdasarkan UndaUU 18 Tahun 2012 tentang Pangan.


Terpopuler Bisnis: Demo Besar-besaran Tolak UMP DKI 2023, Sri Mulyani Beberkan Belanja Infrastruktur 2023

2 Desember 2022

Terpopuler Bisnis: Demo Besar-besaran Tolak UMP DKI 2023, Sri Mulyani Beberkan Belanja Infrastruktur 2023

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis, 1 Desember 2022 antara lain tentang demo besar-besaran tolak UMP DKI 2023 dijadwalkan sepekan.