KPU: PBB dan PKPI Lolos ke Verifikasi Faktual

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto bersama saat pemberian hasil penelitian administrasi perbaikan oleh Komisi Pemilihan Umum kepada sembilan partai politik di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 24 Desember 2017. Tempo/M. Yusuf Manurung

    Foto bersama saat pemberian hasil penelitian administrasi perbaikan oleh Komisi Pemilihan Umum kepada sembilan partai politik di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 24 Desember 2017. Tempo/M. Yusuf Manurung

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum atau KPU menyampaikan hasil penelitian administrasi perbaikan kepada sembilan partai politik. Hasilnya, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dinyatakan memenuhi syarat administrasi perbaikan.

    "Dua yang memenuhi persyaratan administrasi dan dilanjutkan ke verifikasi faktual," kata Komisioner KPU Hasyim Asy'ari di kantornya, Jalan Imam Bonjol Nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 24 Desember 2017.

    Baca juga: Bawaslu Menganulir Keputusan KPU Soal Partai Berkarya

    Tujuh partai lain yang tidak lulus adalah Partai Islam Damai dan Aman, Partai Bhinneka, Partai Republik, Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia, Partai Rakyat, Partai Swara Rakyat Indonesia, dan Partai Indonesia Kerja.

    Hasyim mengatakan tidak lolosnya tujuh partai tersebut mungkin disebabkan dua hal. Pertama, dokumen yang diserahkan ke KPU oleh partai tidak memenuhi syarat. Kedua, terkait dengan hasil penelitian terhadap daftar nama anggota di kabupaten dan kota. "Pasti kombinasi di antara dua itu," kata Hasyim.

    Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengabulkan permohonan sembilan partai politik tersebut dalam sidang dugaan pelanggaran administrasi pendaftaran peserta pemilu 2019 oleh KPU pada Rabu, 15 November 2017. Kesembilan partai tersebut awalnya dinyatakan tak lengkap berkas pendaftaran oleh KPU sehingga tak dapat mengikuti proses penelitian administrasi.

    Baca juga: Bawaslu Beri Peluang Partai Garuda Maju ke Verifikasi Faktual

    Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, mengatakan tujuh partai yang tidak lolos masih dapat mengajukan sengketa. Batas waktu pengajuan sengketa ke Bawaslu terhitung tiga hari setelah penyerahan surat keputusan penelitian administrasi perbaikan oleh KPU. "Karena tanggal 26 libur, maka batasnya sampai dengan tanggal 29 Desember 2017," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.